fbpx
Kabar Baik, Begini Omnibus Law Disebut Permudah Sertifikasi Halal Buat UMKM

Kabar Baik, Begini Omnibus Law Disebut Permudah Sertifikasi Halal Buat UMKM


TEMPO.CO, Jakarta -Aturan omnibus law melalui Undang-Undang atau UU Cipta Kerja disebut bakal mempermudah pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, melalui UU Cipta kerja pengurusan seritifakat halal akan digratiskan bagi pelaku usaha kecil.

“Alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) tidak dikenakan biaya, atau gratis,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2020.

Baca juga : Sempat Ricuh, Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Berakhir Tertib

Menurut Teten, industri halal menjadi salah satu industri berkembang pesat di dunia. Data State of The Global Islamic Economy Report 2020 menunjukkan nilainya sekitar US$ 2,2 triliun pada pada 2018 dengan laju pertumbuhan 5,2 persen per tahun.

“Dalam hal ini Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim, dan ranking 5 untuk keuangan syariah,” kata Teten. Namun, produk makanan halal, Indonesia belum masuk 10 besar.

Teten menjelaskan, tantangan terbesar sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi tinggi, dan menyulitkan UMK mengaksesnya. Akibatnya, selama ini hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapatkan sertifikat halal.

Teten menegaskan, kementerian yang dipimpinnya terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan mendukung pengembangan jaminan produk halal. Di antaranya, sejak 2015-2019 memfasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM.

“Hasil survei kami menunjukkan bahwa mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal omset usahanya naik sebesar 8,53 persen,” ujar dia. Tidak hanya sertifikasi halal, pendampingan pun menurutnya, penting dilakukan. Baik dalam memberikan edukasi manajemen produk halal maupun pendaftarannya.

Menteri Agama Fachrul Razi menuturkan, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan selain menjamin produk halal juga meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dalam menjual dan memasarkan produk UMKM. Kata dia, penting bagi UMKM memahami dan memenuhi produk halal.

Dalam kegiatan bertajuk “Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajamen Produk Halal bagi UMKM” secara daring itu, Fachrul menjelaskan, tahun anggaran 2020 kemeteriannya telah mengalokasikan fasilitas dan sertifikasi produk halal bagi 3.283 pelaku UMK.

“Keputusan memberikan fasilitasi halal secara gratis membawa dampak yang tidak sederhana, salah satunya sebaran UMKM yang jumlahnya mencapai 62,5 juta pelaku,” tutur Fachrul.

IHSAN RELIUBUN l DA





Source link

Moeldoko Klaim Omnibus Law Dukung UMKM Bertahan di Tengah Pandemi

Moeldoko Klaim Omnibus Law Dukung UMKM Bertahan di Tengah Pandemi


TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim UU Omnibus Law Cipta Kerja mengandung berbagai hal yang bisa memudahkan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. serta koperasi untuk bisa bertahan di tengah tekanan akibat Covid-19.

“Dengan berbagai upaya itu, pemerintah berharap UMKM tidak hanya mampu survive atau selamat akibat pandemi Covid-19, tapi juga harus mampu bangkit menjadi lebih kuat di masa yang akan datang,” ujar dia dalam sebuah webinar. Jumat, 9 Oktober 2020.

Moeldoko menilai Omnibus Law mengandung banyak hal baik bagi para pelaku usaha. Salah satunya dalam hal kemudahan perizinan. Di samping itu, UU Cipta Kerja juga diklaim menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan terpadu bagi UMKM.

“Melalui pengembangan klaster, penyediaan lahan, aspek produksi, infrastruktur, pemasaran, digitalisasi, kemitraan, kemudahan fasilitas pembiayaan fiskal, insentif pajak, kemudahan impor, hingga jaminan kredit,” ujar Moeldoko.

Dengan bantuan itu, Moeldoko berharap para pelaku usaha, khususnnya UMKM diharapkan bisa bangkit dan lebih kuat setelah pandemi ini. “Anggaplah ini sebuah ujian bagi UMKM, karena akan kuat kalau diuji. Jangan menyerah, karena kalau menyerah artinya selesai.”

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Rosan P. Roeslani mengatakan UU Cipta Kerja mampu menjawab berbagai tantangan investasi. Selama ini, kalangan usaha memandang daya saing investasi Indonesia masih mengalami sejumlah hambatan.

“Undang-undang tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Oktober 2020.

Menurut Rosan, adanya UU Cipta Kerja akan berdampak bagi penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Undang-undang ini juga diklaim memberikan kemudahan untuk pelaku usaha terutama UMKM, membentuk ekosistem investasi yang kondusif, dan terciptanya lapangan kerja untuk mengakomodasi kebutuhan angkatan kerja.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY





Source link

Tangkal dampak resesi, berikut tujuh saran pengamat UMKM

Tangkal dampak resesi, berikut tujuh saran pengamat UMKM


ILUSTRASI. Ilustrasi UMKM: Warteg/pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/03/04/2020

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 akan berada di kisaran minus 1,1% hingga 2,9%, sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal II minus 5,32%. Bila itu terjadi maka Indonesia resmi memasuki resesi, yaitu ketika negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. 

Resesi dapat diartikan perlambatan atau roda ekonomi berhenti, dengan kondisi daya beli masyarakat menurun, aktivitas ritel dan industri manufaktur tutup, serta tingkat pengangguran semakin meluas akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana-mana.  

Suhaji Lestiadi, Pengamat dan Pemerhati Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menilai serangkaian kebijakan pemerintah yang tepat guna sangat diperlukan agar resesi tidak sampai berimbas pada seluruh sendi kehidupan sosial dan politik di tanah air.

Sebelumnya, pemerintah telah menggulirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Paket kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan keuangan. Selama ini Program PEN fokus mendukung kinerja BUMN dan UMKM melalui berbagai stimulus pendanaan seperti penundaan pembayaran kredit, penjaminan modal kerja, subsidi bunga, kompensasi dan restrukturisasi kedit bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19. 

Baca Juga: Menkop UKM: Realisasi program PEN sektor UMKM sudah lebih dari 70%

Suhaji secara prinsip mengapresiasi kebijakan tersebut, namun dari sisi alokasi dana sebesar 2,5% dari PDB dinlai masih terlalu kecil. Sebab, hampir seluruh negara terdampak Covid-19 lainnya di dunia mengalokasikan dana bagi Program PEN minimal sebesar 10% dari PDB. 

“Saya khawatir, bila stimulus yang diberikan terlalu kecil dan pemulihan ekonomi berjalan lambat maka industri apalagi sektor UMKM akan kehilangan pasar serta mengalami kesulitan modal. Terburuk, ancaman peningkatan jumlah pengangguran yang diperkirakan mencapai 10,7 juta – 12,7 juta orang pada 2021,” kata Suhaji dalam webinar, Senin (28/9).

Suhaji mendorong agar pemerintah dapat mempertimbangkan solusi khusus di bidang ekonomi yaitu memacu aktifitas sektor UMKM dan Koperasi sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional. Caranya, melakukan integrasi kebijakan pembangunan UMKM & Koperasi Indonesia berbasis produk unggulan lokal melalui tujuh visi Penguatan Ekonomi Nasional. Ini didasari pertimbangan bahwa 99% populasi usaha, 97% lapangan kerja, serta 60% PDB adalah dari sektor UMKM dan Koperasi. 

Pertama, melakukan resetting konsep pembangunan ekonomi rakyat ke arah sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan kekeluargaan dengan menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. 

Kedua, menyiapkan pembiayaan pandemi bagi koperasi dan UMKM senilai Rp 500 triliun per tahun hingga dua tahun ke depan (2021-2022), dengan pola chanelling yang dijamin Lembaga Penjaminan (Jamkrindo, Askrindo, dan lainnya). 

Ketiga, harus dilakukannya pengembangan produk lokal unggulan dari hulu hingga ke hilir sebagai basis usaha koperasi dan UMKM. 

Keempat, sinergi dan orkestrasi pembangunan ekonomi rakyat berbasis koperasi dan UMKM dengan seluruh kementerian dan seluruh stakeholders bisnis.  

Kelima, disiapkan peraturan dan ketentuan pendukung pelaksanaan resetting dan perubahan mindset pembangunan ekonomi rakyat. “Ini berisi kebijakan umum, sistem dan prosedur pelaksanaan, reward and punishment yang tegas dan transparan melalui Dashboard Management System,” imbuhnya. 

Keenam adanya scale up usaha dan penguatan digitalisasi bagi Koperasi dan UMKM, menuju terbentuk market place. 

Ketujuh, membangun kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa melalui gerakan jiwa kewirausahaan dan gerakan aku cinta produk Indonesia. 

“Bila dilakukan dengan baik, ketujuh strategi ini diharapkan dapat menghindari resiko Indonesia terkena resesi berkepanjangan (depresi) dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional hingga pertumbuhan sebesar 4% di tahun 2021,” pungkas Suhaji. 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Kementerian BUMN Gandeng NU Bantu UMKM

Kementerian BUMN Gandeng NU Bantu UMKM


Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian BUMN bekerja sama dengan organisasi keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam sejumlah program, salah satunya membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan tersebut diberikan melalui pengadaan barang dan jasa BUMN lewat platform Pasar Digital (PaDi).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan partisipasi PBNU sebagai organisasi keagamaan dalam implementasi program tersebut sangat penting.

“Partisipasi NU sangat penting dalam mengimplementasikan program percepatan pemulihan ekonomi sehingga jika proyek UMKM berbasis digital berhasil maka kerja sama dalam program lain bisa dilanjutkan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Senin (7/9).


Selain bantuan kepada UMKM, dua pihak juga melakukan kolaborasi terkait program pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan PBNU hari ini.

Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan akselerasi pemulihan ekonomi nasional memerlukan dukungan kekuatan pentahelix. Meliputi, kekuatan pemerintah, komunitas atau masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

Menurut Erick, PBNU  memenuhi empat dari lima kekuatan pentahelix tersebut, yaitu komunitas, akademisi, dan dunia usaha melalui Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N-PBNU). Karenanya, ia berharap organisasi tersebut bisa memaksimalkan perannya dalam pemulihan ekonomi.

“Saya harap, P2N-PBNU dapat memberikan warna dalam dunia perdagangan, perekonomian, dan profesionalisme dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang langsung dapat berdampak kebaikan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk UMKM, alokasinya sebesar Rp123,46 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)





Source link

Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 5 Fasilitas untuk Pekerja Migran, Apa Saja?

Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 5 Fasilitas untuk Pekerja Migran, Apa Saja?


TEMPO.CO, Jakarta – PT Angkasa Pura II (Persero) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyiapkan fasilitas khusus di bandara bagi seluruh pekerja migran WNI. Pada tahap awal, fasilitas tersebut baru tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, sebagai titik terbesar keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. 

President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, layanan kepada pekerja migran Indonesia akan semakin baik dengan adanya berbagai fasilitas khusus di Bandara Soekarno-Hatta. 

“Terdapat 5 fasilitas khusus bagi pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian menyusul di bandara-bandara lainnya. Kami berharap dengan fasilitas ini maka pelayanan di bandara bagi pekerja imigran yang merupakan pahlawan devisa bagi Indonesia akan jauh lebih baik,” kata Awaluddin dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 September 2020. 

Dari lima fasilitas khusus tersebut, tiga di antaranya sudah dapat digunakan yaitu help desk, media digital untuk sosialisasi, dan area untuk memasarkan produk UMKM dari pekerja migran Indonesia. “Dua fasilitas segera menyusul yaitu special lane di akhir September 2020 dan lounge di akhir Oktober 2020. Setelah seluruh fasilitas tersedia di Soekarno-Hatta, maka tidak menutup kemungkinan fasilitas serupa juga hadir di bandara lainnya,” kata Awaluddin. 

Berikut ini adalah 5 fasilitas khusus yang bagi pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta:

1. Jalur khusus (special lane)





Source link

Teten Masduki: Realisasi Penyaluran Banpres Produktif UMKM Sudah 61 Persen

Teten Masduki: Realisasi Penyaluran Banpres Produktif UMKM Sudah 61 Persen


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan realisasi penyerapan anggaran Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM hingga saat ini telah mencapai 61 persen dari pagu anggaran tahap awal sebesar Rp 22 triliun untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro. 

“Per hari ini sudah 61 persen penyerapannya dari sejak ini dilaunching bulan tanggal 24 Agustus di Istana oleh Pak Presiden,” ujar Teten dalam konferensi video, Jumat, 4 September 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi, sejak diluncurkan, penyaluran anggaran Banpres Produktif ini sudah mencapai Rp 13 triliun.  

Teten menargetkan pada September ini kementeriannya akan bisa menyalurkan Banpres Produktif tersebut hingga 12 juta penerima. Bahkan, ia membuka peluang untuk menambah total jumlah penerima hingga akhir tahun menjadi 15 juta penerima.

Teten mengatakan penyaluran banpres produktif tersebut perlu dipercepat. Mengingat, target penerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta itu adalah pelaku usaha yang belum tersentuh pembiayaan perbankan alias unbankable. Sehingga, mereka perlu dibantu agar tetap produktif di tengah tekanan pandemi ini.

“Modal mereka banyak tergerus untuk konsumsi kebutuhan keluarga sehari-sehari. Kalau kita tidak segera diberi hibah mungkin mereka semakin sulit dan tidak bisa berusaha lagi,” kata Teten.





Source link

Bangun Ekosistem Digital, BRI Pertegas Posisi Fokus di Segmen UMKM

Bangun Ekosistem Digital, BRI Pertegas Posisi Fokus di Segmen UMKM


JawaPos.com – Melalui ekosistem digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempertegas posisinya sebagai bank yang fokus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tranformasi digital yang dilakukan oleh BRI merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat atas layanan keuangan yang mudah, accessible dan terintegrasi.

Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI Indra Utoyo mengatakan dalam membangun ekosistem digital, BRI menerapkan dua strategi inisiatif, yakni digitize dan digital. Misi digitize yakni bagaimana BRI mengeksploitasi dari bisnis yang ada memanfaatkan teknologi supaya lebih efisien dan produktif. Adapun digital, terkait menciptakan produk dengan fokus pada customer centric, inovasi dan customer experience yang lebih baik.

“Dengan digital ini sebenarnya kita diminta berfikir sangat berorientasi pada nasabah untuk bisa men-deliver value dan menciptakan value. Misalnya dengan BRIMobile, ini sudah menjadi super apps, pertumbuhan dan pemanfaatannya luar biasa dalam beberapa bulan terakhir. Dari sisi produktivitas melayani nasabah juga meningkat,” ujar Indra dalam diskusi virtual pada acara Special Dialogue di IDX Channel bertema Tantangan dan Inovasi Industri di Tengah Pandemi.

Dengan layanan digital, pembiayaan nasabah yang tadinya membutuhkan waktu dua pekan, kini menjadi lebih singkat yakni dua hari. Disamping itu, dengan adanya digital lending prosesnya hanya dua menit. Dalam pengajuan dan penyaluran kredit ini, BRI sudah menerapkan proses yang fully digital, salah satunya menggunakan biometri. “Kami juga membantu bagaimana pertumbuhan dari transaksi micro payment bisa ditumbuhkan, di mana kegiatan-kegiatan transaksi sudah dimudahkan dengan digital,” papar Indra.

Di masa pandemi saat ini, menurut Indra, BRI fokus mendukung kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat melalui cara-cara baru seperti misalnya digitalisasi pasar melalui pengembangan web pasar yang saat ini sudah hadir di 4.300 pasar tradisional. Inovasi ini memudahkan pedagang pasar tetap produktif di masa pandemi, masyarakat bisa berbelanja dari rumah dan kemudian diantar oleh kurir.

Untuk mengembangkan segmen ultra mikro misalnya, BRI juga mengoptimalkan pengembangan BRIBrain. Inovasi tersebut merupakan platform yang menyimpan, memproses dan mengkonsolidasikan informasi dari berbagai aliran data. Platform ini menjadi ‘otak’ bagi BRI untuk mengambil keputusan dalam bentuk BRIScore dengan tepat dan presisi.

Dengan BRIBrain memungkinkan BRI meluncurkan produk-produk digital baru yang telah disempurnakan dan menjadi produk digital terdepan di segmennya. Untuk itu, BRI terus memperkuat infrastruktur digital dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (Machine Learning). Pemrosesan Big Data melalui Machine Learning saat ini dirasakan manfaatnya di berbagai lini bisnis. Saat ini, BRIBrain dimanfaatkan untuk semua produk digital lending BRI di antaranya PINANG, CERIA, dan KUR e-Commerce.

Optimalisasi big data menjadi arah BRI untuk memperlancar dan mempercepat penyaluran kredit maupun berbagai stimulus pemerintah secara tepat sasaran kepada UMKM. Data terkait UMKM menjadi penting guna mendukung pemulihan ekonomi nasional mengingat segmen ini menjadi backbone ekonomi Indonesia.

Melalui berbagai inovasi, lanjut Indra, BRI ingin bergerak lebih cepat dan menjangkau semakin banyak masyarakat. “Karena kita sadar ke depan mantranya adalah kecepatan, siapa yang cepat dia makan yang lambat. BRI membangun open innovation ecosystem, berpartner dengan excellent menggunakan open banking, yang memungkinkan BRI berkolaborasi secara masif dengan partner-partner baru,” tutup Indra.

Editor : Mohamad Nur Asikin





Source link

Bantuan Rp2,4 Juta untuk Pelaku UMKM Sudah Tersalur 50 Persen

Bantuan Rp2,4 Juta untuk Pelaku UMKM Sudah Tersalur 50 Persen


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan realisasi bantuan presiden sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tahap pertama sudah mencapai 50 persen.

Bantuan yang digelontorkan pada tahap pertama ini menyasar sebanyak 9,1 juta pelaku UMKM. Ia berharap penyaluran bantuan dapat selesai pada September mendatang.

“Tahap pertama 9,1 juta akan selesai September ini. Per hari ini sudah 50 persen,” ungkap Teten Minggu (30/8).


Menurut Teten bantuan tersebut dianggarkan untuk mendukung jutaan UMKM Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 namun belum pernah mengakses pembiayaan ke perbankan.

Total anggaran program tersebut mencapai Rp22 triliun dengan total target penerima mencapai 12 juta pelaku UMKM.

Sementara untuk UMKM yang terhubung ke lembaga pembiayaan maupun perbankan, pemerintah telah menyiapkan stimulus berupa kredit murah dan restrukturisasi yang total anggarannya mencapai Rp123,46 triliun.

“Per tanggal 27 Agustus ini penerapannya sudah 45,76 persen. Tapi ini masih rendah dan karena itu perlu ada percepatan lebih tinggi lagi. Kami harap bisa mempercepat penyaluran dan diharapkan pada UMKM usaha mikro bisa segera kembali berusaha yang kemarin banyak modal mereka tergerus untuk bantuan konsumsi keluarga,” katanya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/agt)





Source link

Teten: 50 Persen Banpres Produktif untuk Usaha Mikro Sudah Tersalurkan

Teten: 50 Persen Banpres Produktif untuk Usaha Mikro Sudah Tersalurkan


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan mengatakan penyaluran Bantuan Presiden Produktif atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro telah tersalurkan separuhnya dari target tahap pertama 9,1 juta pengusaha.

“Tahap pertama ada 9,1 juta penerima dan akan selesai pada Bulan September. Per hari ini sudah 50 persen yang tersalurkan,” ujar Teten dalam konferensi video, Ahad, 30 Agustus 2020.

Ia mengatakan untuk keseluruhan program, target jumlah penerima bantuan hibah tersebut adalah 12 juta pengusaha mikro yang belum bankable atau belum menerima pinjaman dari perbankan. Dengan tercapai separuhnya dari target tahap awal, ia mengatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan tersebut.

“Diharapkan para UMKM bisa bersama-sama bisa segera kembali berusaha yang kemarin banyak modal mereka terus untuk keperluan konsumsi keluarga,” tutur Teten.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengatakan program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro bakal dilanjutkan dengan program bantuan kredit lunak.

“Kami dengan Kementerian Koperasi dan UKM menyadari bahwa dengan kami melakukan program ini sebagai langkah pertama, memberikan hibah untuk 15 juta pengusaha mikro, membuka kesempatan untuk melanjutkan ke program tahap kedua. Kami bisa memberikan kredit lunak usaha mikro,” ujar Budi Gunadi dalam konferensi video, Jumat, 28 Agustus 2020.





Source link

Wimboh Ungkap Kebijakan Luar Biasa OJK Demi UMKM RI, Simak!

Wimboh Ungkap Kebijakan Luar Biasa OJK Demi UMKM RI, Simak!


Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menekankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Lantaran terdampak pandemi Covid-19, Wimboh menekankan OJK telah memberikan dukungan demi menyelamatkan sektor tersebut.

Demikian disampaikan Wimboh saat menjadi pembicara acara High Impact Seminar dan Kick Off Program BI dalam GerNas Bangga Buatan Indonesia dengan tema “Mewujudkan UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional: Sinergi Program Transformasi UMKM Memasuki Ekosistem Digital” secara virtual, Minggu (30/8/2020).


”Angka menunjukkan bahwa usaha mikro ini paling besar di mana ada 63,35 juta atau 98,7%. Kita tahu UMKM itu ada sektor mikronya. Ini orangnya banyak, kecil-kecil, tradisional, dia rata-rata hanya untuk hidup bukan untuk kemewahan. Ini potensi didorong untuk menjadi back bone (tulang punggung) lebih besar untuk menjadi usaha kecil menengah,” ujarnya.


Wimboh mengatakan, UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi 97% terhadap pasar tenaga kerja nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional pun tinggi, yaitu mencapai 61%.

Menurut Wimboh, salah satu pekerjaan rumah utama saat ini adalah mengemas UMKM agar berorientasi ekspor.



”Dan bagaimana bisa menyediakan inovasi membawa semua kegiatan yang dilakukan masyarakat kecil dalam satu ekosistem yang kemudian bisa bermanfaat memberikan kontribusi dengan lompatan luar biasa. Ini teknologi satu-satunya jawaban,” katanya.


Wimboh kemudian bicara dukungan penuh OJK demi menyelamatkan UMKM Indonesia. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03.2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical sebagai dampak penyebaran Covid-19.

“Semua (kredit UMKM) dianggap lancar dengan berbagai program yang dilakukan, penjaminan, subsidi, untuk mempercepat recovery. Kita mulai Juni-Juli, mulai bangun kembali dengan berbagai kebijakan tadi. Apabila itu tidak kita kategorikan lancar dengan POJK Nomor 11, secara administrasi tidak bisa diberi pinjaman lagi. Ini adalah kebijakan luar biasa,” ujar Wimboh.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)




Source link