Kementerian BUMN bekerja sama dengan organisasi keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam sejumlah program, salah satunya membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan tersebut diberikan melalui pengadaan barang dan jasa BUMN lewat platform Pasar Digital (PaDi).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan partisipasi PBNU sebagai organisasi keagamaan dalam implementasi program tersebut sangat penting.
“Partisipasi NU sangat penting dalam mengimplementasikan program percepatan pemulihan ekonomi sehingga jika proyek UMKM berbasis digital berhasil maka kerja sama dalam program lain bisa dilanjutkan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Senin (7/9).
Selain bantuan kepada UMKM, dua pihak juga melakukan kolaborasi terkait program pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan PBNU hari ini.
Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan akselerasi pemulihan ekonomi nasional memerlukan dukungan kekuatan pentahelix. Meliputi, kekuatan pemerintah, komunitas atau masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
Menurut Erick, PBNU memenuhi empat dari lima kekuatan pentahelix tersebut, yaitu komunitas, akademisi, dan dunia usaha melalui Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N-PBNU). Karenanya, ia berharap organisasi tersebut bisa memaksimalkan perannya dalam pemulihan ekonomi.
“Saya harap, P2N-PBNU dapat memberikan warna dalam dunia perdagangan, perekonomian, dan profesionalisme dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang langsung dapat berdampak kebaikan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah sendiri menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk UMKM, alokasinya sebesar Rp123,46 triliun.
(ulf/age)