fbpx

UMK 2021 Banjar Rp1,83 Juta Terendah di Jabar



Jakarta, CNN Indonesia —

Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Banjar ditetapkan sebesar Rp1,83 juta. Angka ini berpotensi menjadi UMK terendah di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menuturkan terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Barat yang tak menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2021 mendatang. Lalu, ada 17 kabupaten/kota yang mengerek UMK untuk tahun depan.

“Ada 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” kata Setiawan dalam jumpa pers, dikutip Senin (23/11).







Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, 10 daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.

Kemudian, 17 daerah yang mengerek UMK tahun depan adalah Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Dalam hal ini, UMK Karawang ditetapkan sebesar Rp4,79 juta per bulan. Angka itu berpotensi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jabar 2021. Beleid itu ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu (21/11) dan berlaku pada 1 Januari 2021 mendatang.

Upah minimum di Karawang menjadi yang tertinggi di Jawa Barat pada 2021. Sementara, UMK di Kabupaten Banjar tercatat terendah sebesar Rp1,83 juta.

Berikut daftar UMK 2021 di 27 kota/kabupaten di Jabar:

1. Kabupaten Karawang (Rp4.798.312)
2. Kota Bekasi (Rp4.782.935)
3. Kabupaten Bekasi (Rp4.791.843)
4. Kota Depok (Rp4.339.514)
5. Kota Bogor (Rp4.169.806)
6. Kabupaten Bogor (Rp4.217.206)
7. Kabupaten Purwakarta (Rp4.173.568)
8. Kota Bandung (Rp3.742.276)
9. Kabupaten Bandung Barat (Rp3.248.283)
10. Kabupaten Sumedang (Rp3.241.929)
11. Kabupaten Bandung (Rp3.241.929)
12. Kota Cimahi (Rp3.241.929)
13. Kabupaten Sukabumi (Rp3.125.444)
14. Kabupaten Subang (Rp3.064.218)
15. Kabupaten Cianjur (Rp2.534.798)
16. Kota Sukabumi (Rp2.530.182)
17. Kabupaten Indramayu (Rp2.373.073)
18. Kota Tasikmalaya (Rp2.264.093)
19. Kabupaten Tasikmalaya (Rp2.251.787)
20. Kota Cirebon (Rp2.271.201)
21. Kabupaten Cirebon (Rp2.269.556)
22. Kabupaten Garut (Rp1.961.085)
23. Kabupaten Majalengka (Rp2.009.000)
24. Kabupaten Kuningan (Rp1.882.642)
25. Kabupaten Ciamis (Rp1.880.654)
26. Kabupaten Pangandaran (Rp1.860.591)
27. Kota Banjar (Rp1.831.884)

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)






Source link

Ganjar-Sultan HB X Tak ikut Menaker, Naikkan Upah 2021 3%-an



Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan kenaikan upah minimum provinsi naik 3,54%. Dengan begitu Yogyakarta untuk 2021 ditetapkan sebesar Rp 1.765.000 dari upah minimum yang berlaku pada tahun ini.

“Pada hari ini Gubernur DIY telah menandatangani Keputusan Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021 tertanggal 31 Oktober 2020,” kata Ketua Dewan Pengupahan DIY Aria Nugrahadi dikutip dari detik.com, Sabtu (31/10/2020).

Dia menjelaskan, keputusan Gubernur untuk menaikkan UMP tahun 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang pleno dewan pengupahan Yogyakarta yang dihadiri oleh ketiga unsur Dewan Pengupahan.


Adapun ketiga unsur ini meliputi unsur pemerintah, unsur pekerja/buruh, dan unsur pengusaha, dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif.

Selain Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memutuskan menaikan UMP Jawa Tengah untuk 2021 sebesar 3,27% menjadi Rp 1.798.979. Keputusan kedua Gubernur ini berbeda dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaaan yang menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun ini.

Sebelumnya Ganjar menjelaskan kenaikan UMP Jateng pada 2021 sebesar Rp56.963,9 sehingga totalnya menjadi Rp 1.798.979,12. Dasar penetapan UMP ini adalah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam perhitungan ini, maka kenaikan UMP menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

Seperti dikutip dari detikcom, setelah penetapan UMP ini, Ganjar mengatakan, maka hal itu dijadikan pedoman penetapan UMK masing-masing Kabupaten/Kota.

“Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK,” jelasnya.

(roy/roy)




Source link