fbpx
G20 Perpanjang Keringanan Utang ke Negara Miskin 6 Bulan

G20 Perpanjang Keringanan Utang ke Negara Miskin 6 Bulan



Jakarta, CNN Indonesia —

G20, forum negara-negara ekonomi utama di dunia, sepakat memperpanjang kebijakan keringanan pembayaran utang untuk negara miskin selama 6 bulan.

Pengumuman itu disampaikan usai para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 menghadiri konferensi video pada Rabu kemarin.

Pada April lalu, negara anggota G20 sepakat memberikan penangguhan pembayaran utang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga akhir tahun ini. Dengan perpanjangan tersebut, keringanan akan diberikan hingga Juni 2021.







“Kami sepakat memperpanjang Debt Service Suspension Initiative,” ujar Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan, dikutip dari AFP, Kamis (15/10).

Dalam pernyataan bersama usai pertemuan, G20 membuka peluang untuk kembali memperpanjang program hingga akhir 2021. Keputusan itu akan dipertimbangkan dalam Pertemuan Musim Semi Bank Dunia-Dana Moneter Internasional 2021 mendatang.

“Mengingat skala krisis covid-19, kerentanan utang yang signifikan dan menurunnya proyeksi ekonomi di banyak negara miskin, kami menyadari perlakuan terhadap utang di luar DSSI mungkin dibutuhkan berdasarkan kasus per kasus,” tulis pernyataan G20.

Keputusan G20 tersebut menerima kritik tajam dari kelompok kampanye global yang menyuarakan perlunya keringanan utang yang lebih besar bagi negara rentan.

[Gambas:Video CNN]

“G20 mengambil langkah penting pada hari ini, namun ini tidak terlalu jauh,” ujar Direktur ONE Campaign Najat Vallaud-Belkacem.

Menurut Belkacem, G20 sebenarnya bisa langsung memperpanjang keringanan hingga akhir 2021 untuk membantu negara miskin dalam melawan pandemi. Namun hal itu tidak dilakukan.

Awal pekan lalu, Bank Dunia merilis studi yang menyatakan utang 73 negara termiskin dunia tumbuh 9,5 persen menjadi US$744 miliar pada 2019. Sementara itu, utang bilateral negara-negara termiskin kepada negara-negara G20 mencapai US$178 miliar.

(sfr)





Source link

Kemenkeu Sebut Rasio Utang Pemerintah Naik Jadi 41,09 Persen

Kemenkeu Sebut Rasio Utang Pemerintah Naik Jadi 41,09 Persen


JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi meningkat ke level 41,09 persen di tahun 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, potensi tersebut merupakan risiko atas kebijakan pemerintah yang melebarkan defisit fiskal atau APBN selama pandemi Corona.

Febrio menyebut, potensi rasio utang di tahun 2021 juga lebih tinggi dari yang ditetapkan pada tahun ini yaitu 37,6 persen terhadap PDB. Dengan defisit melebar di 2021, meskipun sudah konsolidasi dibandingkan 2020, angka keseimbangan primer (primary balance) tetap dalam. “Tidak heran rasio utang naik dari 37,6 ke 41,9 prediksinya,” ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Jumat (2/10).

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan defisit APBN di tahun 2021 sebesar 5,7 persen terhadap PDB. Meski menurun dari yang ditetapkan tahun ini yaitu 6,34 persen, kenaikan rasio utang merupakan risiko dari kebijakan tersebut.

Febrio kembali mengatakan, pelebaran defisit terjadi langaran pendapatan negara lebih kecil dibandingkan anggaran belanja. Sehingga untuk menekan dampak tersebut, pemerintah akan meningkatkan kinerja investasi, salah satu upayanya melalui penyelesaian RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ini risikonya, sehingga walau kita tidak punya pilihan banyak, kita coba lakukan pilihan lain. Dengan equity misalnya, kita coba di 2021 dengan konteks investasi lebih banyak,” ungkapnya.

Berdasarkan data APBN KiTa, jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp 5.594,93 triliun per Agustus 2020. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah tercatat sebesar 34,53 persen terhadap PDB. Total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.594,93 triliun ini terdiri dari pinjaman sebesar Rp 849,45 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.745,48 triliun.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link