fbpx
G20 Perpanjang Keringanan Utang ke Negara Miskin 6 Bulan

G20 Perpanjang Keringanan Utang ke Negara Miskin 6 Bulan



Jakarta, CNN Indonesia —

G20, forum negara-negara ekonomi utama di dunia, sepakat memperpanjang kebijakan keringanan pembayaran utang untuk negara miskin selama 6 bulan.

Pengumuman itu disampaikan usai para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 menghadiri konferensi video pada Rabu kemarin.

Pada April lalu, negara anggota G20 sepakat memberikan penangguhan pembayaran utang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga akhir tahun ini. Dengan perpanjangan tersebut, keringanan akan diberikan hingga Juni 2021.







“Kami sepakat memperpanjang Debt Service Suspension Initiative,” ujar Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan, dikutip dari AFP, Kamis (15/10).

Dalam pernyataan bersama usai pertemuan, G20 membuka peluang untuk kembali memperpanjang program hingga akhir 2021. Keputusan itu akan dipertimbangkan dalam Pertemuan Musim Semi Bank Dunia-Dana Moneter Internasional 2021 mendatang.

“Mengingat skala krisis covid-19, kerentanan utang yang signifikan dan menurunnya proyeksi ekonomi di banyak negara miskin, kami menyadari perlakuan terhadap utang di luar DSSI mungkin dibutuhkan berdasarkan kasus per kasus,” tulis pernyataan G20.

Keputusan G20 tersebut menerima kritik tajam dari kelompok kampanye global yang menyuarakan perlunya keringanan utang yang lebih besar bagi negara rentan.

[Gambas:Video CNN]

“G20 mengambil langkah penting pada hari ini, namun ini tidak terlalu jauh,” ujar Direktur ONE Campaign Najat Vallaud-Belkacem.

Menurut Belkacem, G20 sebenarnya bisa langsung memperpanjang keringanan hingga akhir 2021 untuk membantu negara miskin dalam melawan pandemi. Namun hal itu tidak dilakukan.

Awal pekan lalu, Bank Dunia merilis studi yang menyatakan utang 73 negara termiskin dunia tumbuh 9,5 persen menjadi US$744 miliar pada 2019. Sementara itu, utang bilateral negara-negara termiskin kepada negara-negara G20 mencapai US$178 miliar.

(sfr)





Source link

50 Daerah Ajukan Utang Rp28 Triliun ke Pemerintah Pusat

50 Daerah Ajukan Utang Rp28 Triliun ke Pemerintah Pusat



Jakarta, CNN Indonesia —

Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa mencatat ada 50 daerah yang mengajukan utang atau pinjaman ke pemerintah pusat dengan total mencapai Rp28 triliun selama pandemi covid-19.

Namun hingga saat ini, baru ada sekitar 5 daerah yang telah disetujui dan menandatangani perjanjian dengan total pinjaman sebesar Rp8,5 triliun.

“Daerah yang sudah mengusulkan hampir 50-an daerah dengan total usulan Rp28 triliun tapi yang sudah menandatangani ada 5 daerah Rp8,5 triliun,” ujarnya dalam webinar yang digelar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Minggu (11/10).







Kunta menjelaskan, dana tersebut akan disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pelaksana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pinjaman daerah.

Pinjaman tersebut diberikan kepada daerah dengan bunga nol persen dan pemerintah daerah hanya perlu membayar biaya pengelolaan sebesar 0,185 per tahun dan biaya provisi sebesar 1 persen.

“Harapannya kami bisa melaksanakan sampai akhir tahun sekitar 10,5 triliun yang bisa di share ke daerah selanjutnya akan ditampung di tahun 2021,” jelasnya.

Di luar itu PT SMI juga menyalurkan pinjaman dukungan program PEN yang bersumber dari dana perusahaan sebesar Rp5 triliun.

Pinjaman ini diberikan kepada pemerintah daerah dengan suku bunga 5,4 persen. Pemerintah sendiri akan menjamin subsidi 3,5 persen yang berasal dari selisih cost of fund PT SMI sebesar 8,45 persen dengan suku bunga yang diberikan yakni 5,4 persen.

(hdr/ain)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Generasi Saat Ini Masih Bayarin Utang Krisis 98

Generasi Saat Ini Masih Bayarin Utang Krisis 98


Jakarta, CNBC Indonesia – Pajak yang disetorkan oleh penduduk Indonesia digunakan oleh negara untuk membiayai APBN dan pembayaran utang. Utang-utang yang diterbitkan pemerintah juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN.

Namun ternyata saat ini pajak tak hanya digunakan untuk pembayaran utang negara baru-baru ini, namun juga membayarkan utang yang berasal dari krisis dua dekade silam.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan generasi saat ini memiliki tanggungjawab untuk membayarkan hutang dari pendahulu saat krisis ekonomi 1998.


“Generasi sekarang ini, teman-teman semua yang masih bekerja masih punya tanggung jawab membayar utang yang dibuat oleh senior-senior kita saat krisis 1998. Ini belum selesai dan menjadi tanggung jawab sejarah,” kata Suahasil, dalam sebuah webinar, dikutip dari detikcom, Sabtu (19/8/2020).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini juga menyoroti nilai utang yang terjadi pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus membengkak. Bahkan mengalahkan nilai anggaran total saat pemerintah presiden sebelumnya.

“Ini utang yang ugal-ugalan. Utangnya menggunung, Covid-nya terus meningkat. Jadi jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kali lipat. Utang tersebut 300% dari anggaran total SBY [Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu sama dengan 20 kali lipat anggaran Nadiem Makarim [Mendikbud],” kata dia.

Dia mengungkapkan nilai utang saat ini telah mencapai Rp 5.258,57 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa hanya terus mengandalkan dari utang.

Indonesia sebagai negara berkembang, penting untuk melihat seluruh sumber pendapatan negara yang ada, oleh karena itu sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi di dalam negeri menjadi sangat penting.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan utang atau bahkan menghentikan dukungan dari lembaga multilateral dan internasional. Sumber daya dari mobilisasi domestik menjadi penting di dalam proses pembangunan,” ujar Sri Mulyani dalam webinar Asian Development Bank (ADB), Kamis (17/9/2020).

Untuk diketahui, Berdasarkan data APBN Kita Agustus 2020, utang pemerintah pada posisi akhir Juli 2020 mencapai Rp 5.434,86 triliun atau mengalami peningkatan Rp 831,24 triliun (18%) hanya dalam 1 tahun.

Utang tersebut 84,57% adalah penerbitan surat berharga negara atau disingkat SBN sebesar Rp 4.596,26 triliun. Sementara ada pinjaman yakni dalam dan luar negeri Rp 838,6 triliun atau sekitar 15,43% dari total utang.

Terjadi kenaikan Debt to GDP Ratio atau rasio utang terhadap PDB dari 29,51% di Juli 2019 menjadi 33,63% di Juli 2020.

Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)




Source link

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina


JawaPos.com – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka bobroknya Pertamina di akun Youtube POIN beberapa waktu lalu. VP Corporate Communication Fajriyah Usman merespons dan menghargai pandangan Ahok sebagai Komisaris Utama yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan.

“Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (16/9).

Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. Pihaknya juga bekerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan.

“Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK,” jelasnya.

Fajriyah menegaskan, hal yang bersifat aksi korporasi dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional.

“Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Teken Perjanjian Utang Sindikasi, PT SMI Dapatkan Pinjaman Rp 10,26 T

Teken Perjanjian Utang Sindikasi, PT SMI Dapatkan Pinjaman Rp 10,26 T


TEMPO.CO, Jakarta – PT Sarana Multi Infrakstruktur (Persero) | SMI hari ini menandatangani perjanjian fasilitas utang sindikasi sebesar USD 700 juta atau Rp. 10,26 triliun. Fasilitas pinjaman tersebut didapat dari mitra perbankan Indonesia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Penandatanganan perjanjian tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad bersama beberapa perwakilan Mandated Arrangers and Bookrunners (MLAB)
di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis 10 September 2020.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan mitra perbankan asing dan semua pihak yang bekerja untuk terlaksananya perjanjian sindikasi yang pernah dibukukan oleh institusi ini,” sebut Edwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis. 

PT SMI menargetkan pinjaman awal sebesar US$ 500 juta dengan opsi greenshoe sebesar US$ 200 juta. Dengan begitu, PT SMI berhasil mendapatkan utang sindikasi sebesar US$ 700 juta di tengah lemahnya perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.





Source link

Pertamina Disebut Ajukan Utang Rp44 T Lewat 6 Bank Asing

Pertamina Disebut Ajukan Utang Rp44 T Lewat 6 Bank Asing


Jakarta, CNN Indonesia —

PT Pertamina (Persero) disebut mengajukan pinjaman atau utang sebesar US$3 miliar atau setara Rp44,1 triliun (kurs Rp14.700) lewat enam bank asing.

Mengutip Global Capital, Senin (7/9), Pertamina dikabarkan mencari pendanaan dari bank Eropa, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, MUFG Bank, Societe Generale, dan Sumitomo Mitsui Banking Corp untuk mengakuisisi sejumlah aset di bidang energi.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada Juni lalu menyebut bahwa perusahaan membutuhkan dana sebesar US$133 miliar hingga 2026 nanti untuk menggenjot kapasitas produksi.


Nicke bilang bahwa Pertamina akan mengambil pendanaan eksternal, penawaran umum perdana, dan pembiayaan proyek sekitar $49 miliar.

Untuk tahun ini, ia menyatakan Pertamina akan mengeluarkan dana sekitar US$6,2 miliar untuk sejumlah proyek strategis nasional. Selain itu, ia menegaskan pihaknya membutuhkan dana untuk menjaga produksi hulu karena banyaknya sumur tua.

Ia juga menegaskan selain pendanaan internal, 10 persen dari dana itu diharapkan bisa didapat dari pembiayaan proyek, 28 persen lainnya dari pendanaan eksternal, dan 15 persen sisanya dari pembiayaan ekuitas. 

Pilihan pendanaan lainnya berasal dari saham, baik itu dalam bentuk kemitraan atau pun penawaran umum perdana (IPO). Juga dari penerbitan surat utang dengan jangka waktu rata-rata 1 hingga 10 tahun dan dibatasi oleh rasio utang terhadap ekuitas, serta utang perbankan dengan jangka waktu rata-rata 4 tahun-5 tahun.

“Untuk tahun ini kami berencana mengeluarkan US$6,2 miliar. Kami sebenarnya memangkas 23 persen dari target tahun ini. Sebagian besar untuk proyek strategis nasional, seperti pengembangan kilang,” katanya seperti dikutip dari The Insider Stories.

Redaksi telah menghubungi Nicke. Namun, hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum merespons.

Terpisah, VP Corporate Communication Pertamina menyebut pihaknya tak dapat berkomentar. “Mohon maaf, kami belum dapat berkomentar mengenai hal ini,” katanya kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

(wel/bir)





Source link

Pemerintah Disebut Berperan dalam Rugi Rp11 T Pertamina

Pemerintah Disebut Berperan dalam Rugi Rp11 T Pertamina


Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan pemerintah turut punya andil dalam kerugian sebesar Rp11 triliun yang dialami PT Pertamina (Persero) pada semester I 2020 kemarin. Kontribusi itu berasal dari utang pemerintah terhadap perusahaan minyak negara yang hingga kini belum lunas.

“Kalau utang pemerintah sudah masuk ke kas Pertamina, Pertamina tidak rugi,” ucap Faisal dalam video conference, Senin (31/8).

Sebenarnya, sambung Faisal, seluruh perusahaan minyak di dunia memang merugi karena harga komoditas anjlok. Tak heran, arus kas perusahaan terganggu.


Namun, khusus Pertamina, kondisi itu diperburuk oleh sikap pemerintah. Salah satunya dengan tunggakan utang yang terus menumpuk setiap tahunnya.

“Semua perusahaan minyak di dunia merugi karena harganya anjlok. Harga keekonomian di atas harga pasar untuk produk premium, solar dan LPG,” kata Faisal.

Diketahui, Pertamina membukukan kerugian bersih hingga US$767,91 juta atau Rp11,3 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) sepanjang semester I 2020. Realisasi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu, di mana perusahaan masih untung US$659,95 juta atau Rp9,56 triliun.

Kerugian Pertamina disebabkan oleh pendapatan perusahaan yang turun 24,71 persen dari US$25,54 miliar menjadi US$20,48 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Penurunan penjualan dan pendapatan disumbang oleh penurunan penjualan minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak dalam negeri dari US$20,94 miliar menjadi US$16,56 miliar. Perusahaan energi pelat merah itu juga mengalami penurunan pendapatan dari aktivitas operasi lainnya dari US$497,23 juta menjadi US$424,80 juta.

Selain itu, penggantian biaya subsidi dari pemerintah juga turun dari US$2,5 miliar menjadi US$1,73 miliar. Tahun ini, Pertamina tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran, padahal tahun lalu berhasil mengantongi US$6,42 juta.

Namun, penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak berhasil naik dari US$1,6 miliar menjadi US$1,76 miliar. Selain itu, Pertamina juga mengalami kerugian selisih kurs sebesar US$211,83 juta.

Sementara, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan pemerintah memiliki utang sebesar Rp96,5 triliun pada 2019. Utang tersebut merupakan utang kompensasi atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 lalu.

Rinciannya, utang kompensasi atas selisih HJE pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun. Pada 2018, jumlah utang kompensasi selisih HJE naik menjadi Rp44,85 triliun. Kemudian, sebesar Rp30,86 triliun pada 2019 lalu.

Dari total utang tersebut, pemerintah berencana membayarkan utang kompensasi sebesar Rp45 triliun pada 2020. Jumlah tersebut untuk memenuhi utang kompensasi pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun dan sebagian utang kompensasi 2018 senilai Rp24,21 triliun.

(aud/agt)





Source link

Pemerintah Punya Utang Subsidi Rp5 T ke Pupuk Indonesia

Pemerintah Punya Utang Subsidi Rp5 T ke Pupuk Indonesia


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan sisa utang pemerintah ke BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk pengadaan pupuk bersubsidi tinggal Rp5 triliun.

Sisa utang tersebut turun jika dibandingkan dengan periode 2015-2019 yang sempat mencapai Rp15 triliun. Dengan kata lain, pemerintah sudah membayar utang sekitar Rp10 triliun. 

“Ini penyelesaian pertama yang kami lakukan, setelah jadi menteri, diminta untuk melakukan penyelesaian (utang) ini di atas Rp9,7 triliun, sehingga yang tersisa sekarang Rp5 triliun lebih,” kata Syahrul seperti dikutip dari Antara, Jumat (28/8).


Syahrul menjelaskan utang pupuk memang menjadi kewajiban pertama yang ia selesaikan saat menjadi menteri, setelah adanya dorongan oleh Komisi IV DPR.

Ia mengatakan penurunan sisa utang tersebut membuat pemerintah memiliki alokasi untuk penambahan utang pupuk subsidi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang lebih besar.

Selain soal utang, juga berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Dengan dinaikannya HET pupuk, produksi bisa ditambah sehingga kuota atau alokasi pupuk subsidi kepada petani juga ditingkatkan.

“Untuk menaikkan harga eceran tertinggi pupuk, saya setuju, karena dengan demikian akan terjadi penambahan 1-2 juta ton,” kata Syahrul.

Kementerian Pertanian telah menetapkan alokasi subsidi pupuk pada tahun ini sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp26,6 triliun. Pupuk Indonesia selaku BUMN industri pupuk dalam negeri mendapat penugasan untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada petani di seluruh Indonesia.

Distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan Kementan menggunakan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) berbasis NIK by name by address, sehingga kualitas validasi data tersebut mencapai 94 persen.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)





Source link