fbpx
Omnibus Law, Pengusaha Bantah Isu Tak Perlu Bayar Pesangon

Omnibus Law, Pengusaha Bantah Isu Tak Perlu Bayar Pesangon



Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Apindo Aloysius Budi Santoso mengungkap kabar soal tak membayar pesangon buruh dalam Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan hoaks. 

Meski tak dirinci dalam UU Omnibus Law Ciptaker, pengusaha masih harus membayarkan pesangon buruh dengan mekanisme dan perhitungan yang berbeda.

Poin 42 Pasal 81 UU Ciptaker yang menambahkan Pasal 154A (3) dalam UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.







“Pengusaha jangan gembira dulu, tetap harus membayar hak karyawan, tetap diberikan pesangon, bisa dilihat di perubahan pasal 156,” katanya dalam diskusi daring bertajuk ‘UU Ciptaker Implikasinya Bagi Pekerja dan Dunia Usaha’ pada Jumat (9/10).

Lebih lanjut, ia menjelaskan perbedaan pembayaran pesangon untuk pekerja yang mengalami PHK. Pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dijabarkan besaran pembayaran pesangon untuk setiap alasan PHK. Sedangkan, dalam UU Ciptaker, alasan PHK tak lagi menjadi komponen acuan pembayaran pesangon.

Mengutip Poin 45 Pasal 81 UU Ciptaker yang berisi revisi pasal 157 UU Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa proses penyusunan atau pun pembahasan dari UU Ciptaker sejatinya sangat panjang. Bahkan dia menyebut sebetulnya penyusunan aturan telah dibahas sejak era kepemimpinan Muhaimin Iskandar pada 2009-2014 silam.

Namun, baru pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), rancangan dapat disahkan menjadi UU. Pengesahan pun tak berjalan dengan lancar. Perundingan bipartit berakhir dengan mundurnya elemen buruh.

Dia menyayangkan hal tersebut, pasalnya ia menilai keberadaan UU Ciptaker mendesak di tengah tingginya biaya tenaga kerja yang tidak seimbang dengan produktivitas.

“Salah satu keprihatinan adalah tingginya biaya tenaga kerja yang tidak diimbangi produktivitas, ini keluhan usaha bahwa mereka tidak bisa buka lapangan pekerjaan seperti yang diharapkan,” tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(wel/age)





Source link

Omnibus Law Dorong Produktivitas Manufaktur

Omnibus Law Dorong Produktivitas Manufaktur



Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) penting dalam perkembangan manufaktur di Indonesia. Ia mengatakan UU Ciptaker bisa mendorong produktivitas industri manufaktur.

“Semua ini pada dasarnya kami ingin mendorong produktivitas, yang pada gilirannya sangat penting ya agar produk-produk kita itu mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan yang lebih kuat,” ujar Agus dalam konferensi pers virtual tentang UU Ciptaker, Rabu (7/10).

Ia menuturkan sektor ketenagakerjaan dan manufaktur terkait satu sama lain, ibarat saudara kembar. Jika, sektor ketenagakerjaan baik, maka sektor manufaktur ikut berkembang, begitu pula sebaliknya.







“Kami bisa lihat dari penjelasan para menteri bahwa justru UU Ciptaker ini membuat sektor tenaga kerja itu bisa terjamin lebih baik. Jadi, kalau sektor tenaga kerja baik tentu akan mendukung sektor industri manufaktur dan juga sebaliknya,” ucapnya.

Ia mengungkapkan terdapat 16 pasal dalam 9 klaster di UU Ciptaker yang berkaitan langsung dengan perindustrian. Sebanyak 16 pasal tersebut memberikan setidaknya 5 manfaat bagi sektor perindustrian.

Pertama, UU Ciptaker memberikan kemudahan bagi sektor manufaktur mendapat bahan baku dan bahan penolong. Hal ini dinilai penting untuk menjamin investasi dan proses produksi berjalan dengan baik.

Kedua, UU Ciptaker meningkatkan pembinaan dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian. Ketiga, UU Ciptaker mengatur industri strategis.

Keempat, UU Ciptaker mengatur peran serta masyarakat dalam pembangunan industri. Kelima, UU Ciptaker menentukan tata cara pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/age)





Source link

Bukan Efek Omnibus Law, Ini Penjelasan BI Kenapa Rupiah Joss!

Bukan Efek Omnibus Law, Ini Penjelasan BI Kenapa Rupiah Joss!



Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) menegaskan penguatan nilai tukar rupiah saat ini bukan karena sentimen disahkannya RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU pada Senin lalu, tapi lebih karena faktor global.

Pada Rabu ini (7/10), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ke zona hijau. Kurs US$ 1 dibanderol Rp 14.690/US$ di pasar spot. Rupiah pun menguat 0,14% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin.

“Jujur nggak. Sekarang lebih karena global,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI, Nanang Hendarsah kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/10/2020)


Menurutnya, faktor global yang dimaksud adalah dipengaruhi adanya aksi jual investor di pasar saham New York guna menghindari risiko alias risk off.

Aksi risk off biasanya terjadi ketika para investor dan trader lebih dominan mengambil langkah untuk menghindari risiko dengan cara menarik dana dari bursa saham, lalu menjual saham. Di pasar forex, juga akan dilakukan dengan menjual high yield currency.

Langkah para investor global ni dipicu oleh keputusan Presiden AS Donald Trump yang menghentikan negosiasi stimulus dengan pihak Partai Demokrat dan mengatakan akan mengesahkan paket stimulus itu setelah memenangkan Pemilu Presiden AS.

Sontak kabar ni membuat bursa saham AS, Wall Street, ditutup anjlok pada perdagangan Selasa (6/9/2020) atau Rabu pagi waktu Indonesia.

Data perdagangan mencatat, Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 375,9 poin (-1,3%) dan longsor setelah Trump mencuitkan pesan penghentian negosiasi tersebut.

Indeks S&P 500 juga melemah 1,4% ke 3.360,95 berbarengan dengan Nasdaq yang turun 1,61% ke 11.154,6. Padahal, kedua indeks acuan ini sempat menguat sebelum aksi cuitan Trump di Twitter soal negosiasi stimulus itu.

Sebelum itu, Chairman The Fed, bank sentral AS, Jerome Powell juga mengingatkan bahwa perekonomian AS akan sulit pulih tanpa stimulus Pemerintah.

Nanang melihat dengan tidak adanya harapan terkait stimulus di AS membuat investor kembali terfokus pada perkembangan kasus infeksi coronavirus yang secara global telah melampaui 35,6 juta orang dengan lonjakan kasus baru di AS dan Eropa.

“Meski rupiah pada pembukaan tertekan karena kurs NDF [non-deliverable forwar] nya naik karena global risk off tersebut, namun tertahan pelemahannya oleh intervensi BI di pasar sehingga gagal menembus Rp 14.800 yang pada akhirnya mendorong penjualan oleh sejumlah korporasi dan offshore melalui beberapa bank,” jelasnya.

Dolar AS vs Mata Uang Utama Asia












Mata Uang

Kurs Terakhir

Perubahan

USD/CNY

USD/IDR

14.690

-0,14%

USD/INR

73,313

-0,17%

USD/JPY

105,87

0,24%

USD/KRW

1.157,15

-0,62%

USD/MYR

4,150

-0,02%

USD/PHP

48,410

-0,21%

USD/SGD

1,3589

-0,28%

USD/THB

31,24

0,03%

USD/TWD

28,654

-0,57%

Table: Putu Agus Pransuamitra Source: Refinitiv

[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)




Source link