fbpx
Tata Ruang yang Baik akan Membuat Pembangunan Kota Jadi Teratur

Tata Ruang yang Baik akan Membuat Pembangunan Kota Jadi Teratur


Suara.com – Tata ruang yang baik akan membuat pembangunan kota di Indonesia menjadi teratur dan pembangunan wilayah yang baik pula. Sebaliknya, tata kota yang amburadul akan melahirkan kota, tempat hunian, yang amburadul dan akan menjadi beban di masa yang akan datang.

Hal ini dikemukakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil, dalam “Ngopi Bareng (Ngobrol Pintar Bareng)” yang dimoderatori Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. Acara ini dilakukan dalam rangka learning and sharing, yang dilakukan secara langsung dan daring oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

“Ngopi Bareng (Ngobrol Pintar Bareng)”, Jakarta, Rabu (23/9/2020). (Dok : ATR/BPN)

Menurut Sofyan, tanah dan ruang merupakan infrastruktur paling dasar dalam pembangunan bangsa. Sebagai pengelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia, Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi dan peran penting di dalamnya.

Sofyan menambahkan, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya tata ruang. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan dalam mengelola tata ruang dengan dialog yang kreatif dan produktif antara pemerintah dan masyarakat.

“Ke depan diperlukan keterbukaan dalam menyusun tata ruang, sehingga akan dibuat tata ruang partisipatif dengan komisi tata ruang di setiap tingkatan. Dengan ini, kita ingin akan ada check and balance. Jadi nanti tata ruang yang dibuat dengan data-data yang baik akan ditaruh ke dalam website, dan dalam pelaksanaannya mereka bisa merevisi, mana yang perlu disesuaikan sehingga tata ruang itu betul-betul responsif,” jelas Sofyan.

Menurutnya, check and balance yang dilakukan dalam penyusunan tata ruang yang partisipatif juga mengedepankan dialog dengan masyarakat yang menghasilkan outcome yang sangat baik.

“Saya pikir, check and balance bagus sekali. Check and balance, artinya semua keputusan, semua perbuatan kita bisa dinilai dan dikontrol langsung oleh masyarakat. Dengan mekanisme seperti itu, maka ada dialog yang kreatif dan produktif antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini juga mengurangi pemerintah untuk berbuat sesukanya yang bisa berdampak banyak kasus kemudian menjadi negatif pula dampaknya kepada masyarakat,” tambahnya.

Kalau pengaturan tata ruang menjadikan Indonesia dan wilayah provinsi hingga perkotaan menjadi lebih baik, lingkungan lebih seimbang, dan lain sebagainya, maka hal ini perlu dilaksanakan dengan baik.

“Oleh sebab itu, pertanahan harus tertib hukumnya, tertib hak miliknya, ada kepastian atas tanah tersebut sehingga tidak ada sengketa. Kita juga harus menjadi unsur penetap pemberian kepastian hukum, jangan sampai kemudian ATR/BPN menjadi sumber yang menciptakan ketidak pastian hukum,” pesannya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sofyan selalu mengingatkan seluruh jajaran untuk melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan mengingat standar prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan dan mengedepankan nilai-nilai lembaga yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *