Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan sejumlah kementerian/lembaga (k/l) tak kompak dalam membuat program penanggulangan kemiskinan di desa. Salah satunya terkait tenaga pendamping dan penyuluh dari 12 k/l.
“Yang perlu saya kutip adalah belum terintegrasinya tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 k/l, belum bersinergi secara optimal di desa,” ungkap Muhadjir dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Kamis (24/9).
Berdasarkan catatan Kemenko PMK, jumlah tenaga pendamping dan penyuluh yang berada di desa dari 12 k/l mencapai 306.267. Namun, khusus Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Kemendes PDTT) hanya 36.384 orang.
“Kalau dikaitkan dengan desa sebenarnya kurang karena jumlah desa itu 74.953 desa. Dengan asumsi 1 desa 1 pendamping jumlahnya masih kurang,” terang Muhadjir.
Jika tiap kementerian menjalankan program penanggulangan kemiskinan secara sendiri-sendiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai hasilnya tak akan terlihat. Sebaliknya, jika tiap kementerian saling terintegrasi, maka dampaknya akan signifikan.
Oleh karena itu, Muhadjir berharap seluruh k/l bisa bergandengan tangan dalam membangun desa sehingga total tenaga pendamping dan penyuluh yang mencapai 306.267 cukup disebar merata di seluruh desa. Namun, hal ini perlu pembahasan yang cukup matang antar k/l.
“Seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan maka sebetulnya kekurangan seperti ini bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi,” jelas Muhadjir.
Sebelumnya, Jokowi mengingatkan seluruh k/l untuk tidak bergerak sendiri-sendiri dalam membuat program penanggulangan kemiskinan di desa akibat pandemi covid-19. Ia memerintahkan seluruh k/l saling terintegrasi.
“Ini saya minta ke semua kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu,” kata Jokowi.
Kepala negara meminta program penanggulangan kemiskinan di desa dikonsolidasikan dengan program peningkatan ekonomi desa. Selain itu, semua kementerian harus bekerja sama.
(aud/sfr)