fbpx
Investor ‘Buang’ Dolar AS, Rupiah Akhiri Pelemahan 3 Hari

Investor ‘Buang’ Dolar AS, Rupiah Akhiri Pelemahan 3 Hari


Jakartam CNBC Indonesia – Nilai tukar rupiah akhirnya menguat melawan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (4/9/2020) setelah melemah dalam 3 hari beruntun. Dolar AS sedang loyo sebab investor yang “jaga jarak” menjelang rilis data tenaga kerja Negeri Paman Sam.

Melansir data Refinitiv, rupiah membuka perdagangan dengan menguat cukup tajam, 0,41% ke Rp 14.700/US$. Tetapi tidak lama langsung masuk ke zona merah, melemah 0,24% ke Rp 14.795/US$, yang menjadi level terlemah intraday.

Setelahnya rupiah bolak-balik menguat dan melemah hingga akhirnya mengakhiri perdagangan di zona hijau, menguat 0,14% ke Rp 14.740/US$ di pasar spot.


Lesunya dolar AS terlihat dari mayoritas mata uang utama Asia yang menguat hari ini. Sayangnya rupiah terlempar dari posisi 3 besar, sebab masih terbebani isu dari dalam negeri.

Berikut pergerakan dolar AS melawan mata uang utama Asia hingga pukul 15:10 WIB.


Dalam kurun waktu 3 hari terakhir, total pelemahan rupiah sebesar 1,37%, sehingga ada koreksi teknikal pagi ini yang membuatnya langsung melesat. Apalagi, indeks dolar AS sudah mengendur kemarin setelah menguat cukup tajam 2 hari beruntun dan menjauhi level terendah dalam lebih dari 2 tahun terakhir.

Kemarin, indeks dolar AS melemah 0,12%, sementara hari ini nyaris stagnan dan tidak banyak bergerak jelang rilis data tenaga kerja AS malam ini.

Data tenaga kerja merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi, sehingga akan memberikan dampak signifikan ke pasar keuangan. Para investor cenderung “jaga jarak” dengan dolar AS sebagai antisipasi jika rilis data tenaga kerja yang buruk.

Selain itu, para analis memang mengatakan penguatan dolar AS hanya sementara, ke depannya akan kembali melemah.

“Anda bisa melihat bangkitnya dolar AS sebagai sedikit perubahan tren, setelah turun dalam waktu yang lama. Tetapi itu hanya berlangsung dalam jangka pendek,” kata Jason Wong, ahli strategi pasar senior di BNZ, sebagaimana dilansir CNBC International, Kamis (3/9/2020).

“Itu (kenaikan dolar setelah turun tajam) hanya jeda, para investor masih cukup bearish,” ujar Wong yang melihat bank sentral AS akan menahan suku bunga rendah dalam waktu yang lama, sehingga dolar akan tertekan lagi.

Tetapi, rupiah juga dalam tekanan di pekan ini akibat rencana Revisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam revisi ini akan ada banyak beberapa pasal yang dihapus dan juga ditambahkan.

Salah satu yang disoroti dalam revisi tersebut adalah adanya dewan moneter yang diketuai Menteri Keuangan, yang nantinya akan ikut dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), bahkan juga memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan BI. Hal tersebut dikhawatirkan akan menghilangkan independensi BI.

Melansir CNBC International, Kepala Ekonom Asean di Nomura, Euben Paracuelles, mengatakan revisi untuk menetapkan dewan moneter yang diketuai oleh menteri keuangan adalah “tidak biasa” dan tidak sejalan dengan praktek terbaik tentang bagaimana kebijakan moneter seharusnya ditetapkan.

“Investor mungkin melihat tersebut sebagai masalah besar, yang dapat memicu capital outflow, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah,” katanya dalam program “Squawk Box Asia” di CNBC International Rabu (2/9/2020) lalu.

Selain itu kemungkinan program “burden sharing” pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berlanjut hingga tahun 2022 juga memukul rupiah.
“Burden sharing” merupakan program dimana BI akan membeli obligasi pemerintah tanpa bunga alias zero coupon. Program tersebut sudah dilakukan mulai awal Juli lalu.

Ada kecemasan di pasar “burden sharing” akan memicu kenaikan inflasi di Indonesia akibat semakin banyaknya jumlah uang yang beredar.
Ketika inflasi meningkat, maka daya tarik investasi di Indonesia menjadi menurun, sebab real return yang dihasilkan menjadi lebih rendah.

Isu dari dalam negeri tersebut membuat rupiah belum mampu menguat signifikan pada hari ini.

TIM RISET CNBC INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]

(pap/pap)




Source link

Pemerintah Salah Kaprah Selamatkan Ekonomi RI

Pemerintah Salah Kaprah Selamatkan Ekonomi RI


Jakarta, CNN Indonesia —

Upaya pemerintah menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi corona dinilai salah kaprah. Alih-alih mendorong permintaan, pemerintah justru menggenjot penawaran (supply) dalam menyusun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Padahal, Ekonom Senior Indef Aviliani bilang ekonomi RI masih sangat bergantung dari permintaan. Lihatlah, konsumsi masyarakat berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) RI. Sedangkan, indikator lain hanya menyumbang tak lebih dari 40 persen.

Makanya, seharusnya, anggaran penanganan pemulihan ekonomi konsentrasi untuk mendorong konsumsi masyarakat. Ndilalah, pemerintah cuma mengalokasikan Rp200 triliun dari pagu anggaran Rp695,2 triliun demi membangkitkan daya beli masyarakat.


Sementara sisa anggaran mengalir untuk mendorong penawaran, seperti subsidi bunga kredit, restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), padat karya, subsidi penjaminan kredit, insentif perpajakan, hingga dukungan ke sektor pariwisata dan BUMN.

Bandingkan dengan sisi permintaan yang hanya ditopang lewat program bansos, seperti diskon listrik, bansos tunai (BLT), kartu prakerja, BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, dan dua program lainnya keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.

“Pemerintah salah dalam menjaga ekonomi. Dana untuk (mendorong) penawaran sampai Rp400 triliun, padahal yang dibutuhkan di sisi permintaan. Kan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung dari konsumsi masyarakat,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).

Wajar, Aviliani menilai pemerintah salah langkah menyelamatkan ekonomi. Tengok lah, upaya pemerintah mendorong UMKM mengajukan kredit di tengah permintaan yang masih minim.

“Bank diberikan dana oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit, untuk apa? Belum ada kebutuhan bagi UMKM. Penjaminan kredit juga untuk apa? Belum banyak yang meminjam dana?” tutur dia.

Justru, penempatan dana pemerintah di bank BUMN (Himbara) yang sebesar Rp30 triliun berpotensi membuat bank-bank pelat merah kanibal. Artinya, bank akan mengambil nasabah dari bank lain dengan menawarkan bunga rendah atau menambah kredit nasabah existing.

Dengan kata lain, nasabah yang mendapatkan kucuran kredit sebetulnya tidak bertambah, melainkan nasabah yang itu-itu saja. “Percuma, sekarang belum ada permintaan kredit. Kalau diberikan cuma kanibal. Tidak berdampak pada ekonomi dong,” jelasnya.

Padahal, bisa saja dana yang dialokasikan untuk mendorong penawaran dialihkan ke permintaan. Misalnya, dengan menambah bansos. Toh, masyarakatnya masih butuh. “Kalau konsumsi sudah bagus, baru beraih ke sisi penawaran,” terang Aviliani.

Ia memperkirakan permintaan atau konsumsi masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah hingga semester I 2021 mendatang. Artinya, daya beli masih melemah sampai Juni tahun depan. “Awal tahun depan, permintaan belum langsung naik,” papar Aviliani.

Karenanya, bila kebijakan pemulihan ekonomi tidak dirombak, ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah akan sia-sia. Apalagi, jika ekonomi sudah terlanjur terpuruk, maka kebangkitannya akan lebih sulit lagi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Capaian ini menjadi yang terburuk sejak kuartal I 1999 silam yang minus 6,13 persen.

Bila ekonomi domestik kuartal III 2020 masih minus, maka Indonesia resmi masuk ke jurang resesi. Diketahui, suatu negara disebut resesi bila ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut.

[Gambas:Video CNN]

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal tak sependapat dengan Aviliani. Ia berpendapat penyelamatan ekonomi tidak melulu harus fokus pada sisi permintaan. Pemerintah bisa saja memulainya dengan sisi penawaran.

Menurut dia, permintaan masyarakat bisa tumbuh berkat dorongan penawaran. Jadi, permintaan dan penawaran sebenarnya saling beririsan. “Penawaran ini bisa menumbuhkan permintaan. Misalnya pemerintah memberikan insentif ke pemberi kerja, ini sisi penawaran, tapi juga berpengaruh ke sisi permintaan,” ungkap Fithra.

Ia menjelaskan jika pemerintah diam saja dengan tidak memberikan bantuan kepada sejumlah perusahaan yang kesulitan akibat pandemi, maka dunia usaha akan mati. Dampaknya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terjadi atau minimal gaji karyawan akan dipotong.

Karyawan yang terkena PHK dan pemotongan gaji otomatis akan berhemat agar bisa bertahan hidup hingga situasi kembali normal. Walhasil, konsumsi masyarakat bakal berkurang.

“Selain fokus ke orang miskin, pemerintah juga harus bantu pemberi kerja. Kalau perusahaan terlilit utang, hanya bisa bayar bunga dan belum bisa sepenuhnya beroperasi, maka sisi permintaan juga terganggu,” terang dia.

Lagipula, konsumsi masyarakat yang paling berpengaruh pada perekonomian domestik adalah konsumsi masyarakat kelas menengah atas yang sebesar 20 persen dari total populasi penduduk di Indonesia. Porsi 20 persen masyarakat kebanyakan adalah pengusaha.

“20 persen ini bergesekan dengan industri. Untuk dapat membangkitkan ekonomi memang perlu sisi permintaan, tapi 50 persen sektor konsumsi didominasi oleh 20 persen masyarakat menengah atas,” jelas Fithra.

Artinya, bila pengusaha tidak dibantu, maka permintaan dari kelas menengah atas akan loyo. Ujung-ujungnya, ekonomi juga sulit untuk berbalik arah menjadi positif.

Dengan kebijakan saat ini, Fithra menilai rancangan program yang disusun sudah tepat. Ia juga berpendapat tak ada yang salah jika pemerintah mendorong penyaluran kredit ke sektor riil atau UMKM.

“UMKM akan menciptakan ekonomi dari sisi penawaran. Tidak masalah, karena kalau hanya genjot sisi permintaan tapi tidak ada kecukupan dari sisi produksi, maka akan ada inflasi berlebihan, jadi harus didukung dari sisi barang,” imbuh Fithra.

Yang salah dari pemerintah, sambung Fithra, adalah proses pencairan stimulus dari program pemulihan ekonomi nasional. Dia menilai prosesnya saat ini masih berbelit-belit.

“Sebaik-baiknya stimulus yang penting adalah dicairkan. Kalau diukur-ukur terus, dipikir-pikir, digeser-geser, maka realisasinya semakin lama. Jadi sekarang seharusnya tidak perlu didiskusikan lagi, segera eksekusi,” ungkap Fithra.

Begitu pula untuk tahun depan. Menurut dia, pemerintah perlu merancang lagi skema penyalurannya agar penyerapan dana tak lambat seperti tahun ini.

Lihat saja, realisasi dana penanganan pandemi corona baru Rp192,53 triliun per 26 Agustus 2020. Artinya, dana yang digunakan baru 27,7 persen dari pagu yang mencapai Rp695,2 triliun.

Rinciannya, dana yang terserap di sektor kesehatan baru Rp12,3 triliun, perlindungan sosial Rp101,06 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp14,91 triliun, insentif usaha Rp17,23 triliun, dukungan UMKM Rp17,03 triliun, dan dana yang dialokasikan untuk pembiayaan korporasi belum terserap satu persen pun.

“Kalau stimulus tidak segera dicairkan, maka ekonomi akan kehilangan daya ungkit. Pemerintah sudah benar dalam penyusunan penggunaan anggaran, tinggal eksekusi di lapangan saja yang perlu dipercepat,” pungkas Fithra.

(bir)





Source link

Ramai Emiten Jual Aset, Ada Apa Ini?

Ramai Emiten Jual Aset, Ada Apa Ini?


Jakarta, CNBC Indonesia Kesulitan likuiditas yang di alami oleh sebagian besar emiten pada tahun 2020 ini akibat dari pandemi virus corona membuat perseroan haru memutar otaknya. Sebagian memilih untuk kembali menghimpun dana di pasar modal baik dengan right issue ataupun private placement.

Akan tetapi sebagian emiten lain memilih pendekatan yang berbeda daripada menghimpun dana via pasar modal. Emiten-emiten ini memilih untuk melakukan divestasi atau bahkan menjual langsung aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Apakah aksi perseroan ini baik bagi emiten tersebut atau malah merugikan minority shareholder karena penjualan tersebut malah menggerus pendapatan perusahaan?


Berberapa hal yang tentunya akan mempengaruhi persepsi para pelaku pasar terhadap penjualan aset atau divestasi suatu emiten tentunya salah satunya adalah harga jual aksi korporasi tersebut.

Apakah harga penjualan berada di harga wajar, tergolong mahal sehingga menguntungkan emiten, atau bahkan ternyata aset tersebut dijual murah terhadap perusahaan lain yang merupakan perusahaan afiliasi sehingga minority shareholder terpaksa gigit jari.

Selain itu apakah aset yang dijual merupakan aset yang krusial bagi keberlangsungan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan utamanya juga tentunya menjadi pertimbangan para investor.

Terakhir, tentunya dana hasil penjualan aset atau divestasi tersebut apakah digunakan dengan baik oleh perusahaan. Idealnya dana hasil penjualan dapat digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis dimana ini merupakan pertanda yang baik bagi para pelaku pasar.

Akan tetapi apabila dana hasil penjualan ini digunakan untuk membayar hutang, apalagi digunakan untuk transaksi afiliasi, ini bisa menjadi sinyal yang buruk apabila dana hasil penjualan aset atau divestasi tidak digunakan dengan baik

Bagaimana dengan kinerja harga saham-saham dari perusahaan yang baru-baru ini melakukan penjualan asetnya ataupun divestasi ? Simak tabel berikut.

Dapat dilihat sebagian besar emiten-emiten yang melakukan divestasi ataupun penjualan aset harganya berhasil terbang sejak aksi korporasi tersebut dilakukan, bahkan kenaikan berberapa emiten lebih tinggi daripada Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) sejak anjlok ke level terendahnya 3.937 yang ‘hanya’ mampu terbang 34,8% sehingga berberapa emiten ini dapat dikatakan outperform terhadap IHSG.

Harga saham perusahaan yang berhasil melesat paling tinggi setelah dilaksanakannya penjualan aset adalah PT Natura City Developments Tbk (CITY) yang harga sahamnya berhasil melesat 108%.

Anak usaha Sentul City ini sendiri pada Februari silam melakukan penjualan 59 bidang tanah seluas 131.863 meter persegi yang terletak di Tangerang Selatan kepada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 98,89 miliar.

Penurunan harga saham setelah aksi korporasi hanya terjadi di saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang baru-baru ini menjual asetnya yakni Lippo Mall Puri senilai Rp 3,5 triliun dari aksi korporasi afiliasi ini.

Penjualan dilakukan melalui perusahaan REIT (Real Estate Investment Trust, atau Dana Investasi Real Estate/DIRE) bernama Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT) yang berbadan hukum Singapura.

Sebelumnya Januari lalu, LPKR sudah menjual dua mal di Indonesia dengan total penjualan sebesar Rp 1,28 triliun, kedua mal yang juga dijual lewat produk REITs atau DIRE adalah Pejaten Village dan Binjai Supermall.

Sebenarnya pasar merespons positif aksi penjualan ini sebab pada hari pengumuman harga saham LPKR sempat naik 3,8% akan tetapi sentimen di Indonesia secara umum masih kurang bersahabat pada hari itu, tercatat IHSG pada 31 Agustus 2020 anjlok 2,02%. Sejak pengumuman penjualan Lippo Mall Puri sendiri LPKR sudah turun 3,8%.

Selanjutnya rencana divestasi yang belum direspons positif oleh para pelaku pasar adalah aksi BUMN konstruksi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang mengungkapkan setidaknya ada 8 calon investor yang siap melakukan penawaran untuk membeli 2 ruas tol milik perseroan yakni Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang dengan target divestasi mencapai sekitar Rp 6 triliun.

Divestasi ini diharapkan bisa selesai pada akhir tahun ini mengingat prosesnya membutuhkan waktu.

“Ada 8 [investor] yang nawar, untuk Pejagan-Pemalang dan Kanci-Pejagan, dua ruas tol ini punya traffic paling tinggi. Memang ini belum final, kan belum lagi due dilligence [uji tuntas],” kata Direktur Keuangan Waskita Karya Taufik Hendra Kusuma, dalam Media Visit bersama Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Anton Y Nugroho, di kantor CNBC Indonesia, Senin (24/8/2020). Terpantau sejak kabar WSKT akan melego tolnya beredar harga sahamnya sudah anjlok 8,45%

Selanjutnya emiten-emiten yang melakukan divestasi dan jual aset tidak datang hanya dari emiten-emiten kecil saja, bahkan emiten berkapitalisasi pasar jumbo seperti PT Astra Internasional Tbk (ASII) baru-baru ini melakukan penjualan terhadap PT Bank Permata Tbk (BNLI).

ASII resmi melepas kepemilikanya yakni sebesar 44,56% di BNLI pada Mei lalu di harga Rp 1.346/unit. ASII dan Strandard Chartered Bank yang sebelumnya dalah pemilik mayoritas BNLI menjual sahamnya kepada Bangkok Bank. Sejak aksi korporasi ini dilaksanakan, harga saham ASII sudah terbang 34,18%.

Hasil dari penjualan BNLI sendiri akan digunakan ASII untuk menguatkan neraca keuanganya di tengah pandemi virus corona.

TIM RISET CNBC INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]

(trp/trp)




Source link

Bikin Khawatir! Tahun Ini, Banyak Emiten Terancam Pailit

Bikin Khawatir! Tahun Ini, Banyak Emiten Terancam Pailit


Jakarta, CNBC Indonesia Akhir-akhir ini di tengah serangan pandemi virus corona yang masih belum ada kejelasan kapan akan berakhir, banyak emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kesulitan likuiditas.

Kesulitan dana tersebut menyebabkan beberapa di antaranya tidak mampu membayar utang sehingga emiten tersebut terpaksa mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bahkan beberapa emiten ada yang sedang menghadapi gugatan pailit dan adapula yang sudah dinyatakan pailit.

Memang skema PKPU ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa:


“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Deretan Emiten dalam Proses PKPU, Gugatan Pailit & Pailit

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat rata-rata emiten yang terkena masalah likuiditas memiliki rasio utang yang kurang baik.

Secara rule of thumb sendiri rasio utang dibandingkan dengan ekuitasnya (DER, debt to equity ratio) biasanya dikatakan sehat apabila berada di bawah angka 100%, akan tetapi ini tentunya berbeda-beda dari satu sektor ke sektor lainnya.

Tercatat DER perusahaan-perusahaan yang bermasalah ini berada di atas angka 100%, bahkan PT Grand Kartech Tbk (KRAH) memiliki rasio DER sebesar 1.633% yang artinya utang KRAH 16 kali lipat lebih besar daripada ekuitasnya.

Selanjutnya Quick Ratio (QR) perusahaan yang biasanya digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya dengan melakukan perbandingan aset lancar dikurangi dengan inventorinya (karena biasanya inventori sulit untuk dilikuidisasi) dengan utang jangka pendeknya juga kurang sehat.

Tercatat emiten-emiten pesakitan ini memiliki QR di bawah 100% yang artinya terdapat potensi kegagalan bagi emiten tersebut untuk melunasi utang jangka pendeknya.

Untuk emiten-emiten yang memiliki QR di atas 100% di tabel di atas, ternyata laporan keuangannya tidak up to date sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan sekarang ini.

Emiten yang memiliki QR di atas 100% dan sudah merilis laporan keuangan Q2-2020 hanyalah PT Global Mediacom Tbk (BMTR) dari Grup MNC. Rasio QR BMTR berada di kisaran 104,41% sehingga BMTR tergolong mampu untuk melunasi utang jangka pendeknya.

Emiten yang baru-baru ini sahamnya diborong oleh investor kawakan Lo Kheng Hong ini digugat pailit oleh KT Corporation perusahaan asal Korea Selatan yang menyatakan bahwa BMTR tidak mampu dalam melunasi utangnya.

Pihak BMTR sudah menyatakan bahwa gugatan tersebut salah alamat.

Direktur Legal Global Mediacom Christophorus Taufik mengatakan permohonan tersebut tidak berdasar atau tidak valid karena perjanjian yang dijadikan dasar dari permohonan telah dibatalkan berdasarkan putusan PN Jakarta Selatan No. 97/Pdt.G/2017/PN.Jak.Sel tanggal 4 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Bahwa yang mengajukan Permohonan adalah KT Corporation yang patut dipertanyakan validitasnya, mengingat pada tahun 2003 yang berhubungan dengan Perseroan adalah KT Freetel Co. ltd, dan kemudian pada tahun 2006 hubungan tersebut beralih kepada PT KTF Indonesia,” kata Christophorus kepada CNBC Indonesia.

Meski demikian, di luar kasus pailit yang juga bermasalah, mayoritas emiten yang berada dalam proses PKPU, pailit dan dinyatakan pailit di atas juga datang dari sektor properti yang kita tahu terdampak cukup parah oleh virus corona.

Di tengah pandemi ini tentunya sektor properti akan kesulitan dalam menjual unit propertinya karena memang daya beli masyarakat yang sedang turun.

Beberapa emiten juga memang sudah kesulitan dalam melunasi pembayaran utang sebelum tahun 2020 karena sektor bisnis yang sudah ketinggalan zaman sehingga ketika di tahun ini Indonesia kedatangan virus corona, para emiten yang kasnya sudah seret menjadi semakin merana.

Kondisi itu seperti dialami PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) yang sahamnya sempat disuspensi bursa karena pembayaran obligasi yang bermasalah Februari silam. Pada Juni lalu saham TELE kembali dihentikan sementara oleh bursa setelah muncul keraguan terhadap keberlangsungan usaha perseroan.

TELE sendiri merupakan perusahaan yang utamanya bergerak di sektor penjualan voucher pulsa yang dianggap sudah ketinggalan jaman sebab sekarang konsumen sudah bisa mengisi pulsa dengan lebih praktis via internet banking ataupun aplikasi pembayaran daring seperti OVO dan Gopay.

TIM RISET CNBC INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]

(trp/trp)




Source link

Perkasa di Awal Pekan, Rupiah Sentuh Rp 14.500/US$ Lagi

Perkasa di Awal Pekan, Rupiah Sentuh Rp 14.500/US$ Lagi


Jakarta, CNBC Indonesia – Nilai tukar rupiah menguat melawan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (31/8/2020) setelah membukukan penguatan lebih dari 1% sepanjang pekan lalu.

Dolar AS yang sedang loyo merespon kebijakan terbaru dari bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) membuat rupiah mampu perkasa lagi.

Melansir data Refinitiv, rupiah langsung melesat 0,79% ke Rp 14.500/US$ begitu perdagangan hari ini dibuka. Terakhir kali rupiah menyentuh level tersebut pada 6 Agustus lalu. 


Sayangnya, rupiah mengendur, pada pukul 12:00 WIB berada di level Rp 14.550/US$ menguat 0,44% di pasar spot.

Bos The Fed, Jerome Powell, pada Kamis (27/8/2020) malam mengubah pendekatannya terhadap target inflasi. Sebelumnya The Fed menetapkan target inflasi sebesar 2%, ketika sudah mendekatinya maka bank sentral paling powerful di dunia ini akan menormalisasi suku bunganya, alias mulai menaikkan suku bunga.

Kini The Fed menerapkan “target inflasi rata-rata” yang artinya The Fed akan membiarkan inflasi naik lebih tinggi di atas 2% “secara moderat” dalam “beberapa waktu”, selama rata-ratanya masih 2%.

Dengan “target inflasi rata-rata” Powell mengatakan suku bunga rendah bisa ditahan lebih lama lagi, guna membantu perekonomian yang mengalami resesi akibat pandemi Covid-19.

Suku bunga rendah yang ditahan dalam waktu yang lama tentunya berdampak negatif bagi dolar AS.

Selain itu, pelaku pasar melihat Negeri Paman Sam akan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya Eropa, dalam pemulihan ekonomi yang nyungsep akibat Covid-19. Dengan demikian, ada kemungkinan Eropa akan melakukan normalisasi kebijakan moneter lebih cepat dari AS.

“Ketika bank sentral lain mulai melakukan pengetatan, The Fed mungkin akan tertinggal. Perbedaan suku bunga tidak berpihak kepada dolar AS. Jadi dalam jangka menengah-panjang, ini akan menjadi sentimen negatif bagi greenback,” kata Edward Moya, Senior Market Analyst OANDA, seperti dikutip dari Reuters.

Sementara itu, Dalam laporan kebijakan Moneter Kuartal II-2020, Bank Indonesia (BI) menjelaskan potensi penguatan nilai tukar Rupiah tersebut didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah dan daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi serta premi risiko Indonesia yang turun.

Penurunan premi risiko yang tercermin dari (credit default swap/CDS) menandakan pelaku pasar meyakini bahwa risiko gagal bayar alias default semakin kecil. Artinya, investor semakin optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia. Rupiah pun perkasa kembali.

TIM RISET CNBC INDONESIA

[Gambas:Video CNBC]

(pap/pap)




Source link