Tag: analisis

(pap/pap)

Mimpi Erick Thohir! Simbiosis Mutualisme BRI, PNM & Pegadaian

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten perbankan Pelat Merah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tengah menjadi sorotan pelaku pasar. Bagaimana tidak sejak 5 November lalu harga saham BBRI sudah terbang 21,58% ke harga penutupan Jumat (13/11/20) kemarin di level Rp 4.000/unit

Ternyata terungkap, selain sentimen global yang sedang bagus-bagusnya yakni kabar vaksin corona dari Pfizer yang memiliki efektivitas di atas 90%, Rabu kemarin (11/11/2020) BBRI mengumumkan rencana aksi korporasi besar yang akan dilakukan.

Belum jelas memang aksi korporasi apa yang akan dilakukan oleh BBRI namun tentunya para investor sudah bisa mengendus aksi korporasi ini dari jauh-jauh hari.

Jejak aksi korporasi BBRI sudah ditinggalkan saat akhir Oktober dimana kala itu merupakan batas terakhir pengumpulan laporan keuangan Q3. BBRI mengumumkan akan mengaudit laporan keuangannya sehingga tenggat waktu pengumpulan laporan keuangan hasil audit diperpanjang.

Tanda tanya tentunya muncul di benak para pelaku pasar karena laporan keuangan kuartal ketiga tidak wajib untuk diaudit, apabila perseroan mengaudit laporan keuangan biasanya akan diadakan aksi korporasi besar-besaran.

Bahkan jejak aksi korporasi BBRI bisa ditelisik hingga awal tahun 2020. Kala itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, selaku pemegang saham mayoritas di BRI sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia pernah memberikan petunjuk mengenai arah pengembangan BRI ke depan.

Hal ini disampaikan Erick saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook pada Februari 2020. Erick mengatakan, Kementerian BUMN akan mensinergikan BRI dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Kami sudah rapat dengan BRI, kami ingin memastikan Juni ini terjadi sinergi yang luar biasa dengan Pegadaian (PT Pegadaian) dan PMN(PT Permodalan Nasional Madani). Jadi jelas, tidak ada lagi overlapping kebijakan di situ, dan target market-nya jelas, ini kalau terjadi, BRI akan jadi bank luar biasa. Cepat-cepat beli sahamnya!” ujar Erick saat itu.

Belum jelas memang sinergi apa yang dimaksudkan Erick di antara ketiga BUMN tersebut, namun yang jelas dengan adanya ‘kerja sama’ di antara ketiga perusahaan tersebut akan menguntungkan ketiganya alias simbiosis mutualisme.

Dari sisi BBRI, keuntungan datang dari dukungan terhadap arah bisnis BBRI ke depan yakni go smaller yaitu memberikan kredit ke segmen ultra mikro. Dengan arah ini, maka BRI mengincar porsi pembiayaan UMKM bisa naik ke 85% dari posisi sebelumnya sekitar 80%.

Segmen ultra mikro yang masih unbankable atau tidak terjangkau layanan perbankan memang belum banyak digarap oleh BRI selama ini. Segmen ini terdiri dari bagian, termasuk productive poor yang diyakini memiliki pangsa pasar sangat besar, namun hanya sangat sedikit bank yang bermain di Indonesia.

Perlu diingat jumlah masyarakat yang memiliki rekening bank per 2019 hanyalah sebesar 49% dan tentunya angka ini akan terus turun apabila dibagi kembali menjadi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Segmen yang selama ini digarap oleh perusahaan pembiayaan non bank, seperti BUMN Pegadaian maupun Permodalan Nasional Madani (PNM) sehingga dengan bersinerginya ketiga perusahaan tersebut, gol BBRI untuk merambah pasar ultra mikro akan lebih mudah tercapai.

Dari sisi PNM dan Pegadaian keuntungan yang didapat tentu saja berupa pendanaan dan likuiditas dari Bank sekelas BBRI yang memiliki aset terbesar di Indonesia.

Sebelumnya pendanaan kedua perusahaan hanya bisa diamankan melalui penerbitan obligasi korporasi ataupun pinjaman kepada bank.

Catat saja menurut data Refinitiv saat ini Pegadaian memiliki total Outstanding Bonds senilai Rp 10,8 triliun hingga tahun 2025 dimana lebih dari setengahnya yakni Rp 5,8 triliun akan jatuh tempo tahun depan.

Apalagi ternyata jumlah ini terus meningkat dimana total nilai obligasi jatuh tempo sebelumnya selama 22 tahun terakhir ‘hanyalah’ Rp 13,42 trilun yang menunjukkan kebutuhan dana Pegadaian dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Hal yang serupa terjadi pula pada PNM dimana perseroan memiliki total Outstanding Bonds yang bahkan lebih besar yakni senilai Rp 12,37 triliun hingga tahun 2025 dimana Rp 4,1 triliun akan jatuh tempo tahun depan.

Jumlah kebutuhan PNM akan dana segar juga terus meningkat yang ditunjukkan dengan total nilai obligasi jatuh tempo sebelumnya selama 9 tahun terakhir ‘hanyalah’ Rp 6,9 triliun

Hal inilah yang tentunya menyebabkan biaya dana atau biasa lebih dikenal dengan sebutan cost of funds perusahaan membengkak dari tahun ke tahun. Tercatat biaya bunga PNM pada tahun 2019 sebesar Rp 1,59 triliun naik hampir dua kali lipat dari posisi tahun sebelumnya di angka Rp 0,99 triliun.

Dengan sinergi antara ketiga perusahaan Pelat Merah ini tentu saja nantinya Pegadaian dan PNM tidak perlu lagi mencari sumber dana segar dan kalaupun ingin menerbitkan obligasi, suku bunga obligasi nantinya bisa ditekan karena memiliki daya tawar lebih tinggi sehingga cost of funds dapat ditekan.

Jadi nantinya sinergi antara BBRI, Pegadaian, dan PNM diprediksikan benar-benar akan menguntungkan semua pihak. Bukan begitu Pak Erick ?

TIM RISET CNBC INDONESIA

(trp/trp)

Turun Lagi, Kurs Dolar Australia Kini di Bawah Rp 10.200/AU$

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar dolar Australia kembali melemah melawan rupiah pada perdagangan Selasa (10/11/2020), hingga ke bawah Rp 10.200/US$. Rupiah memang sedang perkasa sejak pekan lalu, yang membuat mata uang lainnya rontok, tetapi kinerja dolar Australia masih lebih baik ketimbang dolar Amerika Serikat (AS) maupun dolar Singapura.

Melansir data Refinitiv, dolar Australia pagi ini melemah 0,41% ke Rp 10172,4/AU$ di pasar spot, posisinya membaik pada pukul 11:29 WIB berada di level 10.209,36/AU$, melemah 0,21%.

Kemarin, Mata Uang Negeri Kanguru ini melemah 0,62%, masih lebih baik dari pelemahan dolar AS 0,99% dan dolar Singapura 0,91%.

Sementara sepanjang pekan lalu, dolar Australia berhasil menguat 0,22%, sementara dolar AS ambrol nyaris 3% dan dolar Singapura 1,6%.

Rupiah sedang berjaya sejak pekan lalu setelah hasil pemilihan presiden AS menunjukkan kemenangan Joseph ‘Joe’ Biden dari Partai Demokrat melawan petahana dari Partai Republik, Donald Trump.

Sementara pada hari ini, kabar vaksin virus corona dari Pfizer membuat sentimen pelaku pasar membaik, yang menguntungkan bagi rupiah.

Perusahaan farmasi asal AS tersebut berkolaborasi dengan BioNTech asal Jerman, dan mengumumkan vaksin buatannya efektif menangkal penyakit akibat virus corona (Covid-19) hingga lebih dari 90% tanpa efek samping yang berbahaya.

Chairman & CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan perkembangan terakhir tersebut menjadi hari yang indah bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Efikasi final dari vaksin tersebut dikatakan aman.

Kedua perusahaan tersebut berencana untuk mengajukan penggunaan darurat vaksin kepada Food and Drug Administration (FDA) AS pada pekan ketiga November 2020.
Meski rupiah sedang bagus-bagusnya, tetapi penurunan dolar Australia masih belum signifikan dibandingkan 2 dolar lainnya.

Salah satu penyebab masih kuatnya dolar Australia adalah bank sentralnya (Reserve Bank of Australia/RBA) yang menyatakan tidak akan menerapkan suku bunga negatif.

Dalam pengumuman rapat kebijakan moneter Selasa (2/11/2020), RBA memangkas suku bunga acuannya menjadi 0,1% dari sebelumnya 0,25%. Langkah tersebut diambil untuk lebih mendukung perekonomian yang mengalami resesi untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir, setelah dihantam pandemi penyakit virus corona (Covid-19).

Tidak hanya memangkas suku bunga, RBA juga mengatakan akan mengumumkan program tambahan pembelian aset (quantitative easing/QE).

Dolar Australia sempat melemah kemarin setelah pengumuman tersebut, tetapi pada akhirnya berbalik menguat setelah Gubernur RBA, Philip Lowe, memberikan outlook suku bunga ke depannya.

“RBA masih belum kehabisan amunisi, dan masih memiliki stimulus moneter tambahan jika diperlukan, meski demikian suku bunga negatif kemungkinan besar tidak akan diterapkan,” kata Lowe sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (3/11/2020).

Pernyataan tersebut memberikan gambaran periode pemangkasan suku bunga RBA kemungkinan sudah berakhir.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(pap/pap)

Emas Dunia Sudah Melesat 4% Lebih Pekan Ini, Berani Beli?

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas dunia kembali menguat pada perdagangan Jumat (6/11/2020), merespon hasil sementara pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), yang menunjukkan keunggulan calon presiden dari Partai Demokrat, Joseph ‘Joe’ Biden, melawan petahana dari Partai Republik, Donald Trump.

Melansir data Refinitiv, pada pukul 18:33 WIB, emas diperdagangkan di level US$ 1.995,76/troy ons, menguat 0,37% di pasar spot. Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak 18 September lalu. Kemarin logam mulia ini menguat 2,38%, sementara sepanjang pekan ini melesat 4,14%. Persentase tersebut bisa saja bertambah mengingat perdagangan masih berlangsung hingga Sabtu dini hari besok.

Hingga saat ini, belum ada penambahan jumlah electoral vote untuk Biden maupun Trump. Perhitungan suara masih berlangsung di beberapa negara battleground, Biden masih unggul dengan 253 electoral vote, sementara Trump 214 electoral vote, berdasarkan data NBC News. Untuk memenangi pilpres AS diperlukan minimal 270 electoral vote.

Banyak analis memprediksi kemenangan Biden yang berasal dari Partai Demokrat, akan lebih menguntungkan bagi harga emas. Sebab, nilai stimulus fiskal yang akan digelontorkan lebih besar ketimbang Trump dan Partai Republik.

Nancy Pelosi, Ketua House of Representative (DPR) dari Partai Demokrat sebelumnya mengajukan stimulus fiskal dengan nilai US$ 2,2 triliun, yang tidak disepakati oleh Pemerintahan Trump, dan ditolak oleh Partai Republik.

Semakin besar stimulus artinya semakin banyak uang yang beredar di perekonomian, secara teori dolar AS akan melemah. Selain itu, inflasi juga berpotensi meningkat.

Emas akan diuntungkan dari dua sisi.

Pertama, saat dolar AS melemah harga emas akan menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga permintaan berpotensi meningkat, harganya pun naik.
Kedua, secara tradisional emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, sehingga ketika inflasi naik emas akan diburu investor.

Emas semakin bertenaga setelah bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) mengumumkan kebijakan moneter dini hari tadi. Tidak ada perubahan kebijakan, suku bunga tetap quantitative easing/QE) tetap berlanjut.

Namun, sang ketua Jerome Powell menegaskan The Fed masih punya banyak amunisi yang diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi AS.

“Apakah kebijakan moneter kehabisan amunisi? Jawabannya adalah tidak, saya pikir tidak demikian. Saya pikir kami berkomitmen kuat menggunakan kebijakan moneter yang powerful yang kita miliki untuk membantu perekonomian selama masa sulit seperti ini dan selama dibutuhkan, tidak ada orang yang seharusnya meragukan hal tersebut,” kata Powell, sebagaimana dilansir CNBC International.

Pernyataan tersebut mengindikasikan The Fed masih membuka peluang menggelontorkan stimulus moneter dengan menambah nilai QE jika diperlukan. Stimulus moneter dan fiskal merupakan bahan bakar emas untuk terus menanjak.

Mengukur Kemampuan RI Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia —

Indonesia akhirnya resmi memasuki jurang resesi ekonomi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan kuartal III 2020 minus 3,49 persen. Itu melengkapi kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen

Kondisi tersebut sekaligus mematahkan ekspektasi pemerintah pada Juli hingga awal September 2020 yang masih memperkirakan Indonesia bisa menghindari resesi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,1 persen hingga 0,2 persen.

Meski mengalami resesi, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan perekonomian ekonomi Indonesia kuartal III 2020 sejatinya mulai memasuki fase penyembuhan dari infeksi virus corona. Meski secara tahunan masih negatif jika dibandingkan kuartal sebelumnya.

“Ini bisa menjadi modal yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2020,” ujar Suhariyanto.

Pendapat tersebut menurutnya tak berlebihan lantaran pola perbaikan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain yang lebih dulu terperosok ke dalam resesi seperti Singapura, Korea Selatan, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat.

Kendati demikian, Suhariyanto tak memungkiri kalau jalan menuju pemulihan tak semudah memadamkan nyala lilin: sekali tiup mati. Apalagi, kasus harian covid-19 di dalam negeri masih mengalami peningkatan.

“Kami bisa lihat berbagai pergerakan indikator di banyak negara mengalami perbaikan, tapi perbaikan itu masih menghadapi kendala karena masih tingginya kasus covid-19,” ucapnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat perbaikan ekonomi Indonesia akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sebab, menurutnya, percepatan realisasi program PEN serta serapan kementerian dan lembaga yang telah digenjot pemerintah terbukti tidak ampuh. Target untuk memperbaiki konsumsi pemerintah dari minus 6,9 persen pada kuartal II menjadi 9,8 persen hingga 17 persen pada kuartal III, misalnya, juga meleset dan hanya mampu mencapai angka 9,76 persen.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang jadi lokomotif ekonomi dalam negeri dengan porsi 57 persen terhadap PDB hanya membaik sedikit dari minus 5,6 persen ke minus 4,4 persen. Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah terutama dengan berkali-kali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Ekspor-impor, dan investasi enggak usah ditanya. Sudah pasti akan turun karena perdagangan internasional turun tajam dan outlook penanam modal juga turun. Jadi harapannya cuma konsumsi sama belanja pemerintah saja sebenarnya,” ucap Rendy.

Dengan berbagai kondisi tersebut, menurutnya, hampir mustahil Indonesia keluar dari resesi di tahun ini. Ia memperkirakan perekonomian baru bisa beranjak dari resesi dan berada di zona positif pada kuartal II 2021.

Hal ini terutama karena masyarakat 20 persen berpengeluaran tinggi, yang porsi belanjanya berkontribusi 45,36 persen terhadap konsumsi rumah tangga, masih lebih memilih menabung dan berinvestasi.

“Walaupun ada diskon tiket pesawat, liburan panjang, mereka belum confident untuk bepergian. Karena potensi penularan virus bukan cuma di tempat wisata tapi juga perjalanan. Wajar kalau jumlah tabungan di bank juga masih akan meningkat, paling tidak sampai kuartal pertama tahun depan,” jelas Rendy.

Di sisi lain, siklus belanja pemerintah cenderung melambat pada awal tahun. Sementara anggaran bantuan sosial dalam program PEN yang dapat menstimulasi konsumsi masyarakat berkurang cukup drastis.

Padahal isu daya beli menurutnya belum akan terselesaikan hingga tahun depan lantaran jumlah penduduk miskin akan bertambah akibat banyak orang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan laporan terbaru BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 menembus 7,07 persen atau naik 1,84 persen dibandingkan dengan Agustus 2019.

Menurut Rendy, ini merupakan capaian TPT terburuk di era kepemimpinan Joko Widodo. Sebab, biasanya rerata TPT di Indonesia adalah sekitar 5 persen.

Angka pengangguran Agustus 2020 pun tembus 9,77 juta dan menjadi rekor terburuk dalam 5 tahun terakhir berdasarkan keterangan BPS.

Di sisi lain, angkatan kerja membeludak ke level 138,22 juta orang dan serapan pekerja di sektor informal naik ke level 60,47 persen dengan peningkatan terbanyak pada status pekerja keluarga atau tidak dibayar.

“Bagi saya agak membingungkan melihat datanya turun, karena pemerintah mengatakan tahun depan bertambah, dan diperluas, tapi alokasinya ternyata turun. Potensi penduduk miskin akan bertambah tapi malah diturunkan,” tandasnya.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menuturkan bahwa daya ungkit perekonomian masih melemah dan makin jauh dari apa yang diharapkan pemerintah.

Meski demikian menurutnya Indonesia masih berpeluang mencetak pertumbuhan positif dan keluar dari palung resesi pada kuartal IV mendatang. Hal ini tak terlepas dari beberapa indikator yang terlihat mulai membaik seperti Indeks manufaktur (Purchasing Managers Index/PMI) Oktober yang meningkat menjadi 47,8 atau naik dari September di level 47,2.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober juga mengalami kenaikan harga atau inflasi 0,07 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2020. Inflasi ini lebih tinggi dari September 2020 yang justru mengalami deflasi sebesar minus 0,05 persen.

Di samping itu, kinerja investasi sepanjang Januari hingga September tahun ini juga lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kalau pemerintah bisa munculkan confident, entah itu adanya vaksin atau paling enggak kurva (kasus covid-19) turun, konsumsi kuartal terakhir ini bisa meningkat. Ditambah lagi belanja pemerintah paling banyak di kuartal IV,” tuturnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta optimistis pemulihan ekonomi akan berada di trek yang tepat dan Indonesia bisa kembali berpotensi masuk zona positif di akhir tahun. Apalagi, sektor-sektor tertentu kini telah mulai bergerak.

“Itu dapat tercermin dari indeks keyakinan konsumen dan indeks manufaktur yang kian membaik.” tuturnya.

Menurutnya, ekonomi Indonesia jua telah mengalami banyak perbaikan dan kemajuan dibandingkan dengan kuartal II 2020 atau ketika awal pandemi terjadi di Indonesia.

Belanja pemerintah pada kuartal III yang tumbuh 9,76 persen telah memberi kontribusi senilai 9,69 persen terhadap output perekonomian. Sektor konsumsi rumah tangga pun ikut bergairah dari minus 5,5 persen menjadi minus 4,04 persen.

Pemerintah sendiri, lanjut Arif, telah membelanjakan APBN senilai Rp1.840,9 triliun atau 67,2 persen dari total belanja negara, angka ini naik 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lalu.

Khusus untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, belanja yang sudah tersalurkan hingga 23 September lalu mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6 persen dari total pagu anggaran.

“Arahan Presiden Jokowi yang terus-menerus terhadap para menteri untuk mengefektifkan anggaran terbukti mampu memulihkan perekonomian,” tegasnya.

(hrf/agt)

Jokowi Perlu Obati 2 Penyakit Agar Resesi Ekonomi Teratasi

Jakarta, CNN Indonesia —

Sinyal Indonesia masuk resesi ekonomi pada kuartal III 2020 makin kuat disampaikan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi minus sekitar 3 persen pada periode Juli-September 2020.

Artinya, Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah pada kuartal sebelumnya, laju ekonomi minus 5,32 persen.

“Pada kuartal III ini, kita juga mungkin sehari, dua hari, tiga hari akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus. Perkiraan kami minus 3 persen, naik sedikit,” ujar Jokowi dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Senin (2/11).

Kepala negara menyinggung komponen yang menopang struktur pertumbuhan ekonomi masih lesu. Investasi, misalnya, belum bisa digenjot pada kuartal III 2020 ini.

Padahal, Jokowi mengaku sudah meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong realisasi investasi.

Berdasarkan data BPS, komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 30,61 persen kepada PDB. Pada kuartal II 2020 lalu, posisinya minus 8,61 persen sehingga tak ayal pertumbuhan ekonomi ikut jatuh.

Sementara itu, komponen pengeluaran yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga yakni sebesar 57,85 persen. Pun demikian, konsumsi rumah tangga juga tercatat minus 5,51 persen pada kuartal II 2020 lalu.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan membutuhkan sejumlah strategi untuk mendorong 2 komponen utama pembentuk PDB tersebut supaya jerat resesi di Indonesia tidak berkepanjangan.

Terkait investasi misalnya, ia mengatakan Jokowi harus segera menurunkan ongkos investasi di Indonesia yang tinggi. I ni tercermin dari indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

ICOR sendiri merupakan parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

Saat ini, ICOR Indonesia di angka 6,6, atau kalah dari Thailand yang sebesar 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6, dan Filipina 3,7.

“Indonesia masih berhadapan dengan ongkos investasi yang mahal, bukan hanya masalah logistik tapi juga masalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang seringkali memang tidak selaras,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11).

Tingginya ongkos investasi di Indonesia disebabkan sejumlah hal, namun yang paling utama menurut Yusuf adalah praktik korupsi. Alasan serupa pernah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih tinggi, yakni pada urutan 85 dari 180 negara, sehingga membuat investor enggan menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Salah satu penyebab investasi mahal adalah korupsi yang sebetulnya masalah klasik sampai sekarang, dan ketika ada covid-19 ini menjadi kabar buruk bagi Indonesia. Karena investasi ini penyumbang terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga dalam dorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Selain itu, ia menuturkan untuk mendorong investasi di Indonesia maka pemerintah harus menurunkan biaya logistik dan memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Kerap kali, sebuah investasi mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat tetapi berakhir mandeg di daerah.

Sementara itu, kinerja sektor logistik Tanah Air juga masih tertinggal dari negara tetangga. Tepatnya, Indonesia berada di posisi 46, tertinggal dari Malaysia di peringkat 41, Vietnam 39, Thailand 32, dan Singapura 7.

“Untuk mendongkrak investasi memang harus menurunkan biaya ongkos investasi dari beragam hal mulai dari perbaikan administrasi kenegaraan, koordinasi kebijakan pusat, dan daerah kemudian masalah klasik seperti harga gas industri listrik, dan ongkos logistik”ucapnya.

Sedangkan dari sisi konsumsi, ia menilai pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Caranya, hanyalah dengan menekan kasus covid-19.

Sayangnya, ia menilai upaya pemerintah menekan pandemi masih kurang serius. Ini tercermin dari realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan masih yang baru mencapai Rp27,59 triliun atau 31,51 persen dari pagu Rp87,55 triliun per September lalu.

Menurutnya, itu masih terlalu rendah.

“Padahal ini yang diperlukan untuk mendorong konsumsi melalui sentimen atau kepercayaan konsumsi kelas menengah, khususnya kelas menengah atas. Kalau covid-19 sudah diturunkan ini menambah kepercayaan kelas menengah atas untuk lebih leluasa dalam melakukan aktivitas konsumsi,” katanya.

Upaya pemerintah menggenjot konsumsi masyarakat juga bisa dilakukan dengan mendorong penyaluran dana PEN dari sektor-sektor lainnya, khususnya, dana perlindungan sosial.

Memang, kata Yusuf, realisasi sektor perlindungan sosial paling besar yakni sebesar Rp167,08 triliun atau 81,94 persen dari pagu Rp203,9 triliun. Namun, dalam praktik di lapangan, ia mengungkapkan penyaluran bantuan sejumlah program yang masuk dalam perlindungan sosial masih mengalami kendala, misalnya Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Gaji (BSU).

Ia mengatakan banyak calon penerima Kartu Prakerja gagal mencairkan bantuan lantaran terganjal masalah prosedural. Misalnya, calon penerima tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga tidak bisa menerima insentif senilai Rp3,5 juta dari Kartu Prakerja.

Hal yang sama, kata dia, juga terjadi pada program subsidi upah yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya melakukan evaluasi kualitas pelaksanaan program bukan hanya berpatok pada tingkat realisasi penyaluran.

“Jadi, meskipun persentase meningkat tapi kalau dilihat lebih detail dari perlindungan sosial ini masih banyak yang harus ditingkatkan dalam upaya untuk mendorong konsumsi khususnya pada 2 bulan terakhir tahun ini,” tuturnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menambahkan kunci perbaikan investasi maupun konsumsi paling utama adalah mengendalikan pandemi covid-19.

“Sebenarnya baik investasi maupun konsumsi kalau mau pulih maka pandemi harus terkendali,” tuturnya.

Namun, untuk mengurangi tekanan pada investasi, ia menilai pemerintah perlu membidik investasi dari negara-negara yang pandeminya mulai terkendali dan ekonominya pun berangsur pulih. Indonesia, dalam hal ini harus bersaing ketat dengan negara lain yang juga berupaya menarik investasi dari negara-negara yang sudah membaik tersebut, sehingga harus memiliki nilai tawar yang lebih kuat.

“Seiring aktivitas ekonomi mereka yang meningkat, diharapkan negara-negara tersebut juga segera ekspansi ke luar negeri,” tuturnya.

Eko mencontohkan negara yang dari sisi ekonomi maupun pandemi mulai membaik adalah China. Umumnya, kata dia, China tertarik untuk investasi pada sektor teknologi dan infrastruktur. Namun, ia kembali menekankan guna menarik investasi dari China bukan perkara mudah, utamanya jika hal utama tadi, yakni pandemi covid-19 belum terkendali.

“Kemungkinan mereka belum akan kembali melirik Indonesia kalau penanganan pandemi masih belum maksimal,” ucapnya.

Sementara itu, guna mengurangi tekanan pada konsumsi rumah tangga, maka ia menyarankan agar sektor-sektor berisiko penularan covid-19 rendah bisa mulai dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya, aktivitas ekonomi di luar ruangan dengan tetap membatasi kapasitasnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong ekonomi digital dan e-commerce berbasis potensi lokal. Harapannya ini bisa mendorong sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar kepada PDB kurang lebih 60 persen.

“Belanja sosial juga harus terus disalurkan sesuai alokasi yang sudah ditetapkan agar masyarakat bawah juga mulai bangkit,” katanya.

(agt)

Food Estate, Jalan Jokowi Kenyangkan Rakyat Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia —

Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggenggam target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada tahun pertama pemerintahan Kabinet Indonesia Maju masih jauh panggang dari api.

Bahkan, yang terjadi berbanding terbalik. Ekonomi justru anjlok menjadi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

Semua terjadi karena pandemi virus corona atau covid-19 secara mendadak di berbagai negara, termasuk Tanah Air. Kendati begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tak semua sektor ekonomi dan industri tumbuh minus karena corona.

Sektor itu antara lain, pertanian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan air. Mereka justru tumbuh positif di tengah tekanan pandemi covid-19.

Khusus sektor pertanian, laju pertumbuhannya 16,24 persen dari kuartal I ke kuartal II 2020. Sementara secara tahunan, sektor ini tumbuh 2,19 persen bila dibandingkan kuartal II 2019.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pertumbuhan positif ini ditopang oleh subsektor tanaman pangan yang meningkat 9,23 persen karena pergeseran masa panen raya. Sumbangan lain juga datang dari subsektor kehutanan dan penebangan kayu 2,23 persen karena ditopang produksi kayu hasil tanaman industri.

“Ada pergeseran panen raya yang tahun lalu terjadi pada Maret, tahun ini di April dan Mei masih panen raya,” ucap Suhariyanto, dikutip Selasa (20/10).

Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus menganalogikan pertumbuhan sektor pertanian di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ibarat berkah dalam kesusahan. Sebab, kebutuhan pangan tetap tinggi, walaupun ekonomi dan kesehatan tengah tertekan corona.

“Masyarakat bisa mengerem pengeluaran lain, tapi tidak dengan pangan, meski mungkin ada pengurangan dari protein tinggi ke karbohidrat tinggi, tapi ketika pandemi tentu kebutuhan pangan tetap yang utama dipenuhi sehingga tetap ada pertumbuhan positif dari sektor ini,” ujar Ahmad kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Kendati begitu, menurutnya, pertumbuhan positif di sektor pertanian belum cukup menjanjikan. Pasalnya, ketika pandemi masih berlangsung, hal yang perlu dijaga pemerintah adalah ketahanan pangan nasional.

Apalagi, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) pernah mengingatkan negara-negara di dunia terkait risiko krisis pangan di tengah pandemi. Masalahnya, menurut Heri, persoalan ketahanan pangan ini masih belum cukup teruji di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Secara fundamental, ini belum terlihat membaik atau belum, belum teruji, karena biasanya terujinya ketika bulan puasa dan lebaran, bisa terlihat bagaimana stok. Tapi sekarang orang kan konsumsi secukupnya, jadi bisa saja masih cukup karena konsumsinya belum tinggi,” katanya.

Terkait ketahanan pangan, Ahmad memberi referensi agar Indonesia bisa seperti Singapura. Negara tetangga itu bisa memiliki ketahanan pangan yang kuat sekalipun tak punya lahan luas untuk kegiatan pertanian.

Seluruh kebutuhan pangan masyarakatnya dipenuhi dengan cara impor. Tentu ini bukan masalah Indonesia perlu meningkatkan impor atau tidak.

Tapi Singapura setidaknya bisa mewujudkan ketahanan pangan dengan sumber daya alam yang terbatas.

“Singapura tidak punya sawah, semua impor, tapi pengelolaan di dalam negerinya sangat baik. Mereka bisa capai ketahanan pangan dari distribusi, ini yang jadi PR Indonesia, bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi secara kuantitas, tapi memperbaiki distribusi dan tata niaga agar berkualitas,” ungkapnya.

Ahmad mengatakan Jokowi-Ma’ruf sebenarnya sudah mulai melakukan langkah nyatanya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan membangun lumbung pangan (food estate) seluas 164 hektare di Kalimantan Tengah.

Jokowi juga mengalokasikan dana Rp104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan pada 2021. Sebagian dana itu akan digunakan untuk pengembangan food estate yang dikomandoi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Ini perlu didukung dengan road map yang jelas,” imbuhnya.

Ahmad memberi satu catatan penting bagi pengembangan food estate ke depan; pengembangan jangan hanya mengejar volume produksi secara kuantitas, namun memenuhi kualitas pangan yang sesuai dengan industri agro di dalam negeri.

Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak bisa sebatas menikmati hasil pangan mentah. Mereka juga perlu menikmati makanan dengan kualitas baik.

Sayangnya, di tengah kebutuhan itu, hasil produksi di dalam negeri yang sering kali berlimpah tidak bisa memenuhi kriteria industri agro.

Akibatnya, kebutuhan industri agro harus bergantung pada impor. Keran impor pun mau tidak mau terus dibuka atas kepentingan perut.

Padahal, itu memberi dampak di indikator ekonomi lain.

“Misalnya, industri butuh jagung, di dalam negeri produksi ada, tapi beda kualitas, tidak bisa yang basah, jadi perlu didukung dengan pengelolaan pangan pascapanen, baik dengan jaminan ketersediaan infrastruktur, teknologi, pengetahuan, tata niaga,” jelasnya.

Selain itu, ia melihat food estate keseriusan Jokowi pada sektor pertanian, perlu didukung aksi nyata lain. Misalnya, menghubungkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke sektor pertanian.

Sektor tersebut memang belum terdampak pandemi, namun tetap perlu dijamin kelangsungannya ke depan.

“Karena setelah pengangguran dan kemiskinan muncul, risiko kelaparan mengikuti di belakangnya, ini harus diantisipasi. Bisa dengan stimulus untuk sektor pangan,” tuturnya.

Catatan lain dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah upah buruh tani. Menurutnya, sejauh ini memang ada peningkatan.

Tapi, itu terjadi lebih karena ada penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) alias deflasi.

“Kenaikan upah buruh tani belum mencerminkan kesejahteraan mereka, kalau inflasi naik, hasilnya bisa tidak ada lebih pada daya beli petani. Ini tetap perlu diperhatikan,” ucapnya.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa juga menyoroti masalah ketahanan pangan nasional di tengah rencana pembangunan food estate. Sebab, Indonesia masih berada di peringkat 62 dari 113 negara di Indeks Ketahanan Pangan Global.

Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya masalah produksi yang melimpah.

“Ketahanan pangan tidak ada kaitannya dengan kapasitas produksi di dalam negeri yang melimpah. Indonesia perlu pengelolaan yang lebih baik,” ungkap Dwi.

Ia juga mengingatkan Jokowi soal risko kegagalan dalam menjalankan proyek tersebut. Menurutnya, rencana food estate masih berisiko gagal seperti langkah-langkah yang pernah dilakukan Indonesia dari era pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, food estate perlu basis kajian ilmiah yang mendalam dari infrastruktur, kesesuaian tanah, teknologi, hingga sosial ekonomi, bukan sekadar membuka lahan.

“Kalau satu saja tidak terpenuhi, bisa gagal,” pungkasnya.

(uli/agt)

Investor ‘Buang’ Dolar AS, Rupiah Akhiri Pelemahan 3 Hari

Jakartam CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah akhirnya menguat melawan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (4/9/2020) setelah melemah dalam 3 hari beruntun. Dolar AS sedang loyo sebab investor yang “jaga jarak” menjelang rilis data tenaga kerja Negeri Paman Sam.

Melansir data Refinitiv, rupiah membuka perdagangan dengan menguat cukup tajam, 0,41% ke Rp 14.700/US$. Tetapi tidak lama langsung masuk ke zona merah, melemah 0,24% ke Rp 14.795/US$, yang menjadi level terlemah intraday.

Setelahnya rupiah bolak-balik menguat dan melemah hingga akhirnya mengakhiri perdagangan di zona hijau, menguat 0,14% ke Rp 14.740/US$ di pasar spot.

Lesunya dolar AS terlihat dari mayoritas mata uang utama Asia yang menguat hari ini. Sayangnya rupiah terlempar dari posisi 3 besar, sebab masih terbebani isu dari dalam negeri.

Berikut pergerakan dolar AS melawan mata uang utama Asia hingga pukul 15:10 WIB.

Dalam kurun waktu 3 hari terakhir, total pelemahan rupiah sebesar 1,37%, sehingga ada koreksi teknikal pagi ini yang membuatnya langsung melesat. Apalagi, indeks dolar AS sudah mengendur kemarin setelah menguat cukup tajam 2 hari beruntun dan menjauhi level terendah dalam lebih dari 2 tahun terakhir.

Kemarin, indeks dolar AS melemah 0,12%, sementara hari ini nyaris stagnan dan tidak banyak bergerak jelang rilis data tenaga kerja AS malam ini.

Data tenaga kerja merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi, sehingga akan memberikan dampak signifikan ke pasar keuangan. Para investor cenderung “jaga jarak” dengan dolar AS sebagai antisipasi jika rilis data tenaga kerja yang buruk.

Selain itu, para analis memang mengatakan penguatan dolar AS hanya sementara, ke depannya akan kembali melemah.

“Anda bisa melihat bangkitnya dolar AS sebagai sedikit perubahan tren, setelah turun dalam waktu yang lama. Tetapi itu hanya berlangsung dalam jangka pendek,” kata Jason Wong, ahli strategi pasar senior di BNZ, sebagaimana dilansir CNBC International, Kamis (3/9/2020).

“Itu (kenaikan dolar setelah turun tajam) hanya jeda, para investor masih cukup bearish,” ujar Wong yang melihat bank sentral AS akan menahan suku bunga rendah dalam waktu yang lama, sehingga dolar akan tertekan lagi.

Tetapi, rupiah juga dalam tekanan di pekan ini akibat rencana Revisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam revisi ini akan ada banyak beberapa pasal yang dihapus dan juga ditambahkan.

Salah satu yang disoroti dalam revisi tersebut adalah adanya dewan moneter yang diketuai Menteri Keuangan, yang nantinya akan ikut dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), bahkan juga memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan BI. Hal tersebut dikhawatirkan akan menghilangkan independensi BI.

Melansir CNBC International, Kepala Ekonom Asean di Nomura, Euben Paracuelles, mengatakan revisi untuk menetapkan dewan moneter yang diketuai oleh menteri keuangan adalah “tidak biasa” dan tidak sejalan dengan praktek terbaik tentang bagaimana kebijakan moneter seharusnya ditetapkan.

“Investor mungkin melihat tersebut sebagai masalah besar, yang dapat memicu capital outflow, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah,” katanya dalam program “Squawk Box Asia” di CNBC International Rabu (2/9/2020) lalu.

Selain itu kemungkinan program “burden sharing” pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berlanjut hingga tahun 2022 juga memukul rupiah.
“Burden sharing” merupakan program dimana BI akan membeli obligasi pemerintah tanpa bunga alias zero coupon. Program tersebut sudah dilakukan mulai awal Juli lalu.

Ada kecemasan di pasar “burden sharing” akan memicu kenaikan inflasi di Indonesia akibat semakin banyaknya jumlah uang yang beredar.
Ketika inflasi meningkat, maka daya tarik investasi di Indonesia menjadi menurun, sebab real return yang dihasilkan menjadi lebih rendah.

Isu dari dalam negeri tersebut membuat rupiah belum mampu menguat signifikan pada hari ini.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(pap/pap)

Pemerintah Salah Kaprah Selamatkan Ekonomi RI

Jakarta, CNN Indonesia —

Upaya pemerintah menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi corona dinilai salah kaprah. Alih-alih mendorong permintaan, pemerintah justru menggenjot penawaran (supply) dalam menyusun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Padahal, Ekonom Senior Indef Aviliani bilang ekonomi RI masih sangat bergantung dari permintaan. Lihatlah, konsumsi masyarakat berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) RI. Sedangkan, indikator lain hanya menyumbang tak lebih dari 40 persen.

Makanya, seharusnya, anggaran penanganan pemulihan ekonomi konsentrasi untuk mendorong konsumsi masyarakat. Ndilalah, pemerintah cuma mengalokasikan Rp200 triliun dari pagu anggaran Rp695,2 triliun demi membangkitkan daya beli masyarakat.

Sementara sisa anggaran mengalir untuk mendorong penawaran, seperti subsidi bunga kredit, restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), padat karya, subsidi penjaminan kredit, insentif perpajakan, hingga dukungan ke sektor pariwisata dan BUMN.

Bandingkan dengan sisi permintaan yang hanya ditopang lewat program bansos, seperti diskon listrik, bansos tunai (BLT), kartu prakerja, BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, dan dua program lainnya keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.

“Pemerintah salah dalam menjaga ekonomi. Dana untuk (mendorong) penawaran sampai Rp400 triliun, padahal yang dibutuhkan di sisi permintaan. Kan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung dari konsumsi masyarakat,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).

Wajar, Aviliani menilai pemerintah salah langkah menyelamatkan ekonomi. Tengok lah, upaya pemerintah mendorong UMKM mengajukan kredit di tengah permintaan yang masih minim.

“Bank diberikan dana oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit, untuk apa? Belum ada kebutuhan bagi UMKM. Penjaminan kredit juga untuk apa? Belum banyak yang meminjam dana?” tutur dia.

Justru, penempatan dana pemerintah di bank BUMN (Himbara) yang sebesar Rp30 triliun berpotensi membuat bank-bank pelat merah kanibal. Artinya, bank akan mengambil nasabah dari bank lain dengan menawarkan bunga rendah atau menambah kredit nasabah existing.

Dengan kata lain, nasabah yang mendapatkan kucuran kredit sebetulnya tidak bertambah, melainkan nasabah yang itu-itu saja. “Percuma, sekarang belum ada permintaan kredit. Kalau diberikan cuma kanibal. Tidak berdampak pada ekonomi dong,” jelasnya.

Padahal, bisa saja dana yang dialokasikan untuk mendorong penawaran dialihkan ke permintaan. Misalnya, dengan menambah bansos. Toh, masyarakatnya masih butuh. “Kalau konsumsi sudah bagus, baru beraih ke sisi penawaran,” terang Aviliani.

Ia memperkirakan permintaan atau konsumsi masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah hingga semester I 2021 mendatang. Artinya, daya beli masih melemah sampai Juni tahun depan. “Awal tahun depan, permintaan belum langsung naik,” papar Aviliani.

Karenanya, bila kebijakan pemulihan ekonomi tidak dirombak, ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah akan sia-sia. Apalagi, jika ekonomi sudah terlanjur terpuruk, maka kebangkitannya akan lebih sulit lagi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Capaian ini menjadi yang terburuk sejak kuartal I 1999 silam yang minus 6,13 persen.

Bila ekonomi domestik kuartal III 2020 masih minus, maka Indonesia resmi masuk ke jurang resesi. Diketahui, suatu negara disebut resesi bila ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal tak sependapat dengan Aviliani. Ia berpendapat penyelamatan ekonomi tidak melulu harus fokus pada sisi permintaan. Pemerintah bisa saja memulainya dengan sisi penawaran.

Menurut dia, permintaan masyarakat bisa tumbuh berkat dorongan penawaran. Jadi, permintaan dan penawaran sebenarnya saling beririsan. “Penawaran ini bisa menumbuhkan permintaan. Misalnya pemerintah memberikan insentif ke pemberi kerja, ini sisi penawaran, tapi juga berpengaruh ke sisi permintaan,” ungkap Fithra.

Ia menjelaskan jika pemerintah diam saja dengan tidak memberikan bantuan kepada sejumlah perusahaan yang kesulitan akibat pandemi, maka dunia usaha akan mati. Dampaknya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terjadi atau minimal gaji karyawan akan dipotong.

Karyawan yang terkena PHK dan pemotongan gaji otomatis akan berhemat agar bisa bertahan hidup hingga situasi kembali normal. Walhasil, konsumsi masyarakat bakal berkurang.

“Selain fokus ke orang miskin, pemerintah juga harus bantu pemberi kerja. Kalau perusahaan terlilit utang, hanya bisa bayar bunga dan belum bisa sepenuhnya beroperasi, maka sisi permintaan juga terganggu,” terang dia.

Lagipula, konsumsi masyarakat yang paling berpengaruh pada perekonomian domestik adalah konsumsi masyarakat kelas menengah atas yang sebesar 20 persen dari total populasi penduduk di Indonesia. Porsi 20 persen masyarakat kebanyakan adalah pengusaha.

“20 persen ini bergesekan dengan industri. Untuk dapat membangkitkan ekonomi memang perlu sisi permintaan, tapi 50 persen sektor konsumsi didominasi oleh 20 persen masyarakat menengah atas,” jelas Fithra.

Artinya, bila pengusaha tidak dibantu, maka permintaan dari kelas menengah atas akan loyo. Ujung-ujungnya, ekonomi juga sulit untuk berbalik arah menjadi positif.

Dengan kebijakan saat ini, Fithra menilai rancangan program yang disusun sudah tepat. Ia juga berpendapat tak ada yang salah jika pemerintah mendorong penyaluran kredit ke sektor riil atau UMKM.

“UMKM akan menciptakan ekonomi dari sisi penawaran. Tidak masalah, karena kalau hanya genjot sisi permintaan tapi tidak ada kecukupan dari sisi produksi, maka akan ada inflasi berlebihan, jadi harus didukung dari sisi barang,” imbuh Fithra.

Yang salah dari pemerintah, sambung Fithra, adalah proses pencairan stimulus dari program pemulihan ekonomi nasional. Dia menilai prosesnya saat ini masih berbelit-belit.

“Sebaik-baiknya stimulus yang penting adalah dicairkan. Kalau diukur-ukur terus, dipikir-pikir, digeser-geser, maka realisasinya semakin lama. Jadi sekarang seharusnya tidak perlu didiskusikan lagi, segera eksekusi,” ungkap Fithra.

Begitu pula untuk tahun depan. Menurut dia, pemerintah perlu merancang lagi skema penyalurannya agar penyerapan dana tak lambat seperti tahun ini.

Lihat saja, realisasi dana penanganan pandemi corona baru Rp192,53 triliun per 26 Agustus 2020. Artinya, dana yang digunakan baru 27,7 persen dari pagu yang mencapai Rp695,2 triliun.

Rinciannya, dana yang terserap di sektor kesehatan baru Rp12,3 triliun, perlindungan sosial Rp101,06 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp14,91 triliun, insentif usaha Rp17,23 triliun, dukungan UMKM Rp17,03 triliun, dan dana yang dialokasikan untuk pembiayaan korporasi belum terserap satu persen pun.

“Kalau stimulus tidak segera dicairkan, maka ekonomi akan kehilangan daya ungkit. Pemerintah sudah benar dalam penyusunan penggunaan anggaran, tinggal eksekusi di lapangan saja yang perlu dipercepat,” pungkas Fithra.

(bir)

Ramai Emiten Jual Aset, Ada Apa Ini?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesulitan likuiditas yang di alami oleh sebagian besar emiten pada tahun 2020 ini akibat dari pandemi virus corona membuat perseroan haru memutar otaknya. Sebagian memilih untuk kembali menghimpun dana di pasar modal baik dengan right issue ataupun private placement.

Akan tetapi sebagian emiten lain memilih pendekatan yang berbeda daripada menghimpun dana via pasar modal. Emiten-emiten ini memilih untuk melakukan divestasi atau bahkan menjual langsung aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Apakah aksi perseroan ini baik bagi emiten tersebut atau malah merugikan minority shareholder karena penjualan tersebut malah menggerus pendapatan perusahaan?

Berberapa hal yang tentunya akan mempengaruhi persepsi para pelaku pasar terhadap penjualan aset atau divestasi suatu emiten tentunya salah satunya adalah harga jual aksi korporasi tersebut.

Apakah harga penjualan berada di harga wajar, tergolong mahal sehingga menguntungkan emiten, atau bahkan ternyata aset tersebut dijual murah terhadap perusahaan lain yang merupakan perusahaan afiliasi sehingga minority shareholder terpaksa gigit jari.

Selain itu apakah aset yang dijual merupakan aset yang krusial bagi keberlangsungan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan utamanya juga tentunya menjadi pertimbangan para investor.

Terakhir, tentunya dana hasil penjualan aset atau divestasi tersebut apakah digunakan dengan baik oleh perusahaan. Idealnya dana hasil penjualan dapat digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis dimana ini merupakan pertanda yang baik bagi para pelaku pasar.

Akan tetapi apabila dana hasil penjualan ini digunakan untuk membayar hutang, apalagi digunakan untuk transaksi afiliasi, ini bisa menjadi sinyal yang buruk apabila dana hasil penjualan aset atau divestasi tidak digunakan dengan baik

Bagaimana dengan kinerja harga saham-saham dari perusahaan yang baru-baru ini melakukan penjualan asetnya ataupun divestasi ? Simak tabel berikut.

Dapat dilihat sebagian besar emiten-emiten yang melakukan divestasi ataupun penjualan aset harganya berhasil terbang sejak aksi korporasi tersebut dilakukan, bahkan kenaikan berberapa emiten lebih tinggi daripada Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) sejak anjlok ke level terendahnya 3.937 yang ‘hanya’ mampu terbang 34,8% sehingga berberapa emiten ini dapat dikatakan outperform terhadap IHSG.

Harga saham perusahaan yang berhasil melesat paling tinggi setelah dilaksanakannya penjualan aset adalah PT Natura City Developments Tbk (CITY) yang harga sahamnya berhasil melesat 108%.

Anak usaha Sentul City ini sendiri pada Februari silam melakukan penjualan 59 bidang tanah seluas 131.863 meter persegi yang terletak di Tangerang Selatan kepada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 98,89 miliar.

Penurunan harga saham setelah aksi korporasi hanya terjadi di saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang baru-baru ini menjual asetnya yakni Lippo Mall Puri senilai Rp 3,5 triliun dari aksi korporasi afiliasi ini.

Penjualan dilakukan melalui perusahaan REIT (Real Estate Investment Trust, atau Dana Investasi Real Estate/DIRE) bernama Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT) yang berbadan hukum Singapura.

Sebelumnya Januari lalu, LPKR sudah menjual dua mal di Indonesia dengan total penjualan sebesar Rp 1,28 triliun, kedua mal yang juga dijual lewat produk REITs atau DIRE adalah Pejaten Village dan Binjai Supermall.

Sebenarnya pasar merespons positif aksi penjualan ini sebab pada hari pengumuman harga saham LPKR sempat naik 3,8% akan tetapi sentimen di Indonesia secara umum masih kurang bersahabat pada hari itu, tercatat IHSG pada 31 Agustus 2020 anjlok 2,02%. Sejak pengumuman penjualan Lippo Mall Puri sendiri LPKR sudah turun 3,8%.

Selanjutnya rencana divestasi yang belum direspons positif oleh para pelaku pasar adalah aksi BUMN konstruksi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang mengungkapkan setidaknya ada 8 calon investor yang siap melakukan penawaran untuk membeli 2 ruas tol milik perseroan yakni Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang dengan target divestasi mencapai sekitar Rp 6 triliun.

Divestasi ini diharapkan bisa selesai pada akhir tahun ini mengingat prosesnya membutuhkan waktu.

“Ada 8 [investor] yang nawar, untuk Pejagan-Pemalang dan Kanci-Pejagan, dua ruas tol ini punya traffic paling tinggi. Memang ini belum final, kan belum lagi due dilligence [uji tuntas],” kata Direktur Keuangan Waskita Karya Taufik Hendra Kusuma, dalam Media Visit bersama Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Anton Y Nugroho, di kantor CNBC Indonesia, Senin (24/8/2020). Terpantau sejak kabar WSKT akan melego tolnya beredar harga sahamnya sudah anjlok 8,45%

Selanjutnya emiten-emiten yang melakukan divestasi dan jual aset tidak datang hanya dari emiten-emiten kecil saja, bahkan emiten berkapitalisasi pasar jumbo seperti PT Astra Internasional Tbk (ASII) baru-baru ini melakukan penjualan terhadap PT Bank Permata Tbk (BNLI).

ASII resmi melepas kepemilikanya yakni sebesar 44,56% di BNLI pada Mei lalu di harga Rp 1.346/unit. ASII dan Strandard Chartered Bank yang sebelumnya dalah pemilik mayoritas BNLI menjual sahamnya kepada Bangkok Bank. Sejak aksi korporasi ini dilaksanakan, harga saham ASII sudah terbang 34,18%.

Hasil dari penjualan BNLI sendiri akan digunakan ASII untuk menguatkan neraca keuanganya di tengah pandemi virus corona.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(trp/trp)