fbpx
BPN Usul Tambah Anggaran Rp 2,32 Triliun di 2021, Buat Apa Saja?

BPN Usul Tambah Anggaran Rp 2,32 Triliun di 2021, Buat Apa Saja?


TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR atau BPN) mengusulkan penambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 2,32 triliun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto mengatakan, usulan anggaran tambahan tersebut akan dialokasikan guna percepatan pelaksanaan tiga program.

“Oleh karenanya, ATR/BPN mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp 2,319 triliun,” kata Himawan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin, 7 September 2020.

Adapun Kementeriannya telah mendapatkan pagu anggaran indikatif tahun 2021 sebesar Rp 8,93 triliun. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-692/MK.02/2020 dan B-636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020.

Beleid bertanggal 5 Agustus 2020 itu berisi soal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

Ketiga program tersebut, kata Himawan, di antaranya adalah guna mendukung dan memenuhi terlaksananya kegiatan prioritas pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, penanganan permasalahan tata ruang wilayah Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) yang diusulkan ialah Rp 105 miliar.





Source link

Sah, Sri Mulyani Putuskan Insentif Pulsa ke ASN Hingga Rp 400 Ribu

Sah, Sri Mulyani Putuskan Insentif Pulsa ke ASN Hingga Rp 400 Ribu


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberikan insentif pulsa berupa paket data dan komunikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau ASN dan kalangan mahasiswa dengan besaran bervariasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

“Bahwa dengan penerapan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran, antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring (online) dari rumah,” kata dia sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Selasa, 1 September 2020.

Untuk besaran insentif pulsa, Sri Mulyani memberikan dua penggolongan bagi ASN. Pertama, biaya paket data dan komunikasi kepada pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang setara diberikan senilai Rp400 ribu per orang setiap bulan. Kedua, ASN setingkat Eselon III atau yang setara ke bawah mendapatkan Rp200 ribu per orang setiap bulan.

Sri Mulyani juga memberikan biaya paket data dan komunikasi kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan daring yang bersifat insidentil. Adapun keduanya mendapatkan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150 ribu per orang setiap bulannya.

Untuk sumber dana insentif ini berasal dari optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran. Dalam poin keempat beleid tersebut menyatakan, pemberian dilakukan secara selektif mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring.

Pemberiannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Aturan ini telah ditandatangani oleh Sri Mulyani pada Senin, 31 Agustus 2020, dan berlaku sejak ditetapkan sampai 31 Desember 2020.

Baca juga: Sri Mulyani Kampanye 3M: Jangan Tunggu Sakit, Baru Kita Hargai Pentingnya Sehat





Source link

Percepat Pemulihan Ekonomi, Program Padat Karya Tunai di 34 Provinsi Diperluas

Percepat Pemulihan Ekonomi, Program Padat Karya Tunai di 34 Provinsi Diperluas


TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) senilai Rp 1,2 triliun di 34 provinsi. Perluasan ini dilakukan untuk ikut mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya tunai dari kementeriannya ini dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat. Proyek infrastruktur ini khususnya yang berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2020.

Basuki menegaskan, pola pelaksanaan program padat karya tunai tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat yang terlibat program harus memakai masker dan menjaga jarak “physical & social distancing” untuk pencegahan penyebaran COVID-19.





Source link