fbpx
Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR Rp149,8 T

Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR Rp149,8 T


Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Pagu tersebut melonjak hampir dua kali lipat dari pagu tahun ini, Rp75,63 triliun.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakn alokasi anggaran tersebut sesuai fungsi dan program Kementerian PUPR. Namun, ia meminta kementerian tetap melakukan penajaman dan penyempurnaan terhadap hasil sinkronisasi sesuai saran, masukan, dan usulan anggota dewan.

“Pagu Kementerian PUPR RAPBN tahun 2021 sesuai dengan nota keuangan Rp149,81 triliun,” ujar Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat kerja komisinya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (23/9).







Dalam kesempatan itu, Basuki memaparkan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp748 miliar, Inspektorat Jenderal Rp101,7 miliar, Ditjen Sumber Daya Air Rp58,547 triliun, dan Ditjen Bina Marga Rp53,956 triliun.

Kemudian, Ditjen Cipta Karya Rp26,561 triliun, Ditjen Perumahan Rp8 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp757,6 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp273,7 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp206,1 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp563,788 miliar.

Selain itu, kata Basuki, ada 300 usulan program pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan di tahun depan. Usulan tersebut telah disaring dari 1.015 usulan yang diajukan Komisi V DPR RI.

Kriteria usulan program yang dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024.

Kemudian, lanjut dia, kriteria lainnya adalah program direktif dan penugasan Presiden dan Wakil Presiden serta usulan anggota komisi V DPR RI.

Selain itu, lanjut Menteri PUPR, usulan program juga harus ada sinergi dengan pengembangan kawasan strategis dan kawasan pengembangan lainnya yang diprioritaskan.

“Semua usulan komisi V sudah kami rekap semuanya. Dari 1.015 item pekerjaan yang bisa dikerjakan fisik 300 usulan,” paparnya.

Ia menambahkan sebanyak 300 usulan itu terbagi dalam empat bidang, yakni sumber daya air sebanyak 122 usulan, bina marga 91 usulan, cipta karya 35 usulan, dan perumahan 52 usulan.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/sfr)





Source link

Percepat Pemulihan Ekonomi, Program Padat Karya Tunai di 34 Provinsi Diperluas

Percepat Pemulihan Ekonomi, Program Padat Karya Tunai di 34 Provinsi Diperluas


TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) senilai Rp 1,2 triliun di 34 provinsi. Perluasan ini dilakukan untuk ikut mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya tunai dari kementeriannya ini dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat. Proyek infrastruktur ini khususnya yang berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2020.

Basuki menegaskan, pola pelaksanaan program padat karya tunai tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat yang terlibat program harus memakai masker dan menjaga jarak “physical & social distancing” untuk pencegahan penyebaran COVID-19.





Source link