fbpx

Kasus PHK naik di tengah pandemi, klaim JHT BPJamsostek melonjak


ILUSTRASI. Sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK memanfaatkan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.

Reporter: Ferrika Sari | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tren klaim BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) meningkat selama pandemi Covid-19 seiring kenaikan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Hal ini terlihat dari peningkatan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 47,82% yoy menjadi Rp 3,4 triliun per September 2020. Nilai itu berasal dari 271 ribu kasus yang dilaporkan.  

Sementara, akumulasi klaim JHT dari Januari-September 2020 mencapai Rp 24,5 triliun atau naik 26,28% yoy. Dengan tren kenaikan itu, lembaga negara ini telah menyiapkan anggaran untuk hadapi lonjakan klaim ke depan. 

Baca Juga: Lagi ramai dibahas, begini cara Bank Mandiri cegah kasus fraud

“BPJamsotek telah menyiapkan likuiditas pembayaran klaim atas semua Program baik JHT, JKK, JK dan JP dengan membuat proyeksi cashflow atas kemungkinan kenaikan klaim dan penurunan penerimaan iuran akibat dampak Covid-19 maupun implementasi PP terkait relaksasi iuran,” kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh, Rabu (11/11). 

Dengan begitu, BPJamsostek mampu memenuhi kebutuhan liabilitas untuk setiap program, termasuk JHT. Apalagi, badan hukum publik ini telah melaksanakan pengelolaan dana sesuai regulasi, penyesuaian aset dengan liabilitas dan kondisi perekonomian melalui penempatan aset yang dinamis. 

“Strategi alokasi aset ini selalu mengutamakan hasil yang optimal untuk peserta, dengan risiko yang terukur, tentunya tetap dengan penekanan pada aspek kepatuhan dan kehati-hatian,” jelasnya. 

Selain itu, mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen investasi yang memberikan hasil pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi. Lalu pembayaran klaim bersumber dari hasil investasi baik bunga deposito, kupon obligasi, dividen saham dan pembagian hasil investasi reksadana, deposito dan obligasi jatuh tempo di bulan atau tahun berjalan.

Baca Juga: BCA kalahkan laba bank BUMN di tengah pandemi

Dari sisi pelayanan, BPJamsostek telah menyiapkan berbagai inovasi melalui tiga model pelayanan tanpa kontak Fisik (Lapak Asik), seperti Lapak Asik Online, Lapak Asik Onsite dan Lapak Asik Kolektif. 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

BPJS Mulai Bekukan Kepesertaan PNS yang Tak Melengkapi Data



Jakarta, CNN Indonesia —

BPJS Kesehatan mulai membekukan sementara kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang datanya belum terisi lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan peserta segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) tersebut perlu melakukan registrasi ulang dan melakukan pembaruan data.

Sayangnya Iqbal tak menyebutkan jumlah PNS yang dibekukan sementara kepesertaannya itu.







“Jumlahnya sudah minimal. Karena ini opsi terakhir yang membutuhkan keaktifan peserta untuk menginfokan data kependudukannya,” ucap Iqbal kepada CNNIndonesia.com Minggu (1/11).

Iqbal menjelaskan, registrasi ulang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.

Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta segmen PPU PN dapat mengecek status kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN, Layanan informasi melalui Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, atau Aplikasi JAGA KPK .

Status kepesertaan dinonaktifkan sementara mulai tanggal 1 November 2020 jika dalam proses pengecekan terdapat muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ulang.

Selanjutnya, mereka dapat melakukan pembaruan data NIK dengan cara menghubungi kantor cabang melalui layanan administrasi dengan WA, menu pengaktifan kembali kartu, petugas BPJS di RS maupun BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dengan hanya menyiapkan foto KTP/KK dan kartu peserta (KIS). 

“Jika sudah melaporkan pembaruan data, maka status kepesertaannya akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1×24 jam,” jelas Iqbal.

Iqbal pun mengatakan, BPJS Kesehatan juga membutuhkan keterlibatan dari masing-masing instansi pemerintah seperti PWRI, PEPABRI, TASPEN dan ASABRI untuk ikut mendorong pesertanya mengecek status kepesertaan JKN dan melakukan registrasi ulang bagi yang dinonaktifkan sementara. 

Diharapkan dengan internalisasi dan sosialisasi yang efektif, para peserta yang dinonaktifkan sementara dapat memanfaatkan kemudahan registrasi ulang.

(hrf/ugo)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Mulai hari ini, BPJS Kesehatan buka registrasi ulang peserta


ILUSTRASI. Mulai hari ini, BPJS Kesehatan buka registrasi ulang peserta. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Mulai 1 November 2020, BPJS Kesehatan membuka Program Registrasi Ulang (GILANG) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Bukan Pekerja (BP). Peserta BPJS Kesehatan yang tidak registrasi bisa terblokir kepesertaannya.

Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.

BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan guna pembaruan data apabila pada kartu KIS belum terisi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau sudah terisi namun belum sesuai dengan KTP atau belum terdaftar di Dukcapil Kemendagri. Hal ini merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK.

Selain itu, merujuk Pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Kartu Indonesia Sehat paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang teregistrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir.

Baca juga: Promo Hari Hari KJSM 31 Oktober, harga hemat diskon 50% dan gratis 1

Adapun, Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan mulai tanggal 1 November 2020. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan registrasi ulang itu diperlukan karena sebagian data peserta belum dilengkapi dengan NIK.

Dia menjelaskan, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak melakukan registrasi ulang, maka kartunya akan dinonaktifkan sementara. “Kartunya sementara belum bisa digunakan. Harus di-update KK/KTP,” kata Iqbal pada Kompas.com, Sabtu (31/10/2020).

Siapa yang perlu registrasi ulang?

Menurut Iqbal tidak semua peserta BPJS Kesehatan registrasi ulang, tapi hanya peserta JKN-KIS segmen PPU PN dan BP yang belum ada data NIK-nya. “Jumlahnya (yang perlu registrasi) tidak banyak. Jika bisa menunjukkan e-KTP untuk update, langsung aktif saat itu,” ujarnya.

Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta JKN-KIS dapat mengecek status kepesertaannya melalui: Aplikasi Mobile JKN Layanan informasi Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400 BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 Petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit Aplikasi JAGA KPK. Jika pada saat dicek status kepesertaannya muncul notifikasi registrasi ulang, maka peserta harus melakukan pembaruan data NIK.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Awas, tak registrasi ulang, peserta BPJS Kesehatan bisa diblokir


ILUSTRASI. ilustrasi. Mulai 1 November 2020, registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan dibuka. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Siap-siap registrasi ulang bagi sebagian peserta BPJS Kesehatan. Mulai 1 November 2020, BPJS Kesehatan menggelar Program Registrasi Ulang (GILANG) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Bukan Pekerja (BP).

Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.

BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan guna pembaruan data apabila pada kartu KIS belum terisi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau sudah terisi namun belum sesuai dengan KTP atau belum terdaftar di Dukcapil Kemendagri. Hal ini merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK.

Selain itu, merujuk Pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Kartu Indonesia Sehat paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang teregistrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir.

Baca juga: Promo Hari Hari KJSM 31 Oktober, harga hemat diskon 50% dan gratis 1

Adapun, Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan mulai tanggal 1 November 2020. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan registrasi ulang itu diperlukan karena sebagian data peserta belum dilengkapi dengan NIK.

Dia menjelaskan, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak melakukan registrasi ulang, maka kartunya akan dinonaktifkan sementara. “Kartunya sementara belum bisa digunakan. Harus di-update KK/KTP,” kata Iqbal pada Kompas.com, Sabtu (31/10/2020).

Siapa yang perlu registrasi ulang?

Menurut Iqbal tidak semua peserta BPJS Kesehatan registrasi ulang, tapi hanya peserta JKN-KIS segmen PPU PN dan BP yang belum ada data NIK-nya. “Jumlahnya (yang perlu registrasi) tidak banyak. Jika bisa menunjukkan e-KTP untuk update, langsung aktif saat itu,” ujarnya.

Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta JKN-KIS dapat mengecek status kepesertaannya melalui: Aplikasi Mobile JKN Layanan informasi Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400 BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 Petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit Aplikasi JAGA KPK. Jika pada saat dicek status kepesertaannya muncul notifikasi registrasi ulang, maka peserta harus melakukan pembaruan data NIK.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

BPJS Ketenagakerjaan verifikasi 864.840 guru non PNS penerima bantuan subsidi gaji


ILUSTRASI.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agama (Kemenag) telah mengajukan usulan bantuan subsisi gaji bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non PNS tahun anggaran 2020. Surat usulan sudah disampaikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 19 Oktober 2020.

“Kami usul total ada 864.840 guru Non PNS yang diusulkan untuk diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10).

Ali mengatakan, verifikasi BPJS Ketenagakerjaan perlu untuk memastikan para guru belum mendapatkan bantuan sejenis dari Kementerian lainnya. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan memastikan para guru yang diusulkan itu belum mendapat bantuan subsidi dari Kementerian lain.

“GTK yang terverifikasi ini nantinya akan mendapat subsidi gaji selama tiga bulan, terhitung dari Oktober sampai Desember 2020,” ujar dia.

Baca Juga: Kemenag siapkan bantuan Rp 1,178 triliun untuk PJJ pendidikan agama

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain usulan Kementerian Agama terdiri atas: 617.467 guru RA/Madrasah, 124.524 guru Pendidikan Agama Islam, 25.292 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 2.262 ustadz Pendidikan Diniyah Formal, dan 580 dosen Ma’had Aly. Diusulkan juga 76.358 tenaga kependidikan madrasah dan 10.730 tenaga kependidikan PTKI.

Selain itu, lanjut M Zain, usulan lainnya adalah 2.545 guru Pendidikan Agama Kristen, 2.105 guru Pendidikan Agama Katolik, 1.937 guru Pendidikan Agama Hindu, 886 guru Pendidikan Agama Buddha, dan 154 guru Pendidikan Agama Khonghucu.

Menurut Zain, 617.467 guru RA/Madrasah dan 76.358 tenaga kependidikan madrasah sudah divalidasi melalui Simpatika. Dari jumlah itu, hasil verifikasi BPJS, ada sebanyak 43.895 orang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah dari Kemenaker.

Sedang, 55.242 orang sudah menerima kartu prakerja berdasarkan data prakerja sampai September 2020.

Baca Juga: Mulai cair bantuan kuota belajar Kemendikbud Oktober, website pembelajaran bertambah

Sisanya, sebanyak 171.015 masih dalam proses verifikasi BPJS. Mereka terdiri dari guru pendidikan agama di sekolah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu), ustadz pesantren (PDF atau pesantren mu’adalah), dosen PTKI, dosen mahad Aly, serta tenaga kependidikan pada PTKI.

“Semoga November ini bisa cair. Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak terkait,” ujar M Zain.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Cara Registrasi Ulang BPJS Kesehatan Bagi Abdi Negara



Jakarta, CNN Indonesia —

Peserta BPJS Kesehatan golongan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) dan Bukan Pekerja (BP) diminta untuk melakukan registrasi ulang. Proses pendaftaran ulang dimulai pada Minggu, 1 November 2020.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pendaftaran ulang itu ditujukan bagi peserta golongan PPU PN dan BP yang belum mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Per 1 November 2020 pemerintah berencana melakukan program registrasi ulang (Gilang) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Bukan Pekerja karena datanya belum terisi dengan NIK,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (30/10).







Terkait hal tersebut, ia mengatakan BPJS Kesehatan akan menonaktifkan sementara status kepesertaan segmen PPU PN dan BP yang belum mengisi data NIK.

Peserta PPU-PN meliputi pejabat negara, PNS pusat/daerah, PNS pusat/daerah diperbantukan, prajurit, Polri, PNS prajurit, dan PNS Polri.

“Selanjutnya, pada saat cek status kepesertaannya mulai 1 November mendatang akan muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ulang,” kata Iqbal.

Berikut langkah-langkah cara registrasi ulang BPJS Kesehatan untuk segmen PPU-PN dan BP:

1. Sebelum registrasi ulang, peserta dapat mengecek status kepesertaannya melalui aplikasi mobile JKN dan layanan informasi melalui whatsapp di nomor 08118750400 (CHIKA).

Selain itu, peserta juga bisa mengecek status kepesertaannya melalui BPJS Kesehatan care center di nomor 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, atau aplikasi JAGA KPK.

2. Bagi peserta yang belum mengisi NIK, maka pembaruan data NIK dapat dilakukan dengan cara menghubungi kantor cabang melalui Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA). Jika telah menghubungi kantor cabang lewat PANDAWA, maka peserta memilih menu pengaktifan kembali kartu.

3. Selain itu, registrasi ulang bisa dilakukan melalui petugas BPJS SATU! di rumah sakit dan menghubungi BPJS Kesehatan care center di nomor 1500 400.

4. Peserta melampirkan beberapa persyaratan yakni foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto Kartu Keluarga (KK), dan foto Kartu Indonesia Sehat (KIS).

5. Setelah memperbarui data, maka status kepesertaan peserta yang telah registrasi ulang BPJS Kesehatan akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1×24 jam.

(ulf/kid)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Bantuan subsidi upah jadi momentum tingkatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan

Bantuan subsidi upah jadi momentum tingkatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan


ILUSTRASI. Peserta BPJamsostek menggunakan protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik di kantor cabang Menara BPJamsostek Jakarta, Selasa (21/7). Terhitung hingga 15 Juli 2020, jumlah pengajuan klaim JHT telah mencapai angka 1,33 juta kasus dengan nominal mencapai Rp16,47

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Adanya program bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta, disebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah jadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan.

“Ini adalah salah satu bentuk apresiasi kepada para peserta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan termasuk sebenarnya memberikan apresiasi kepada para pemberi kerja dan pekerja yang membayar iuran, dan ini sebenarnya adalah momentum yang sangat baik bagi bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan BPJS tenagakerjaan,” tutur Ida saat Rapat Kerja (Raker) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR RI pada Rabu (26/8).

Dengan adanya bantuan subsidi upah yang juga merupakan bentuk insentif, dinilai akan membuat masyarakat menyadari manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan lakukan validasi berlapis untuk penerima bantuan subsidi upah

Selain itu, Ida juga menambahkan bahwa program bantuan subsidi upah merupakan pelengkap atau penyempurna dari program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Direktur Utama BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyebut sudah ada 13,8 juta nomor rekening yang didapat dari total 15,7 juta calon penerima bantuan subsidi upah.

Selain peserta aktif, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mengambil JHT (Jaminan Hari Tua) setelah bulan Juni juga berhak mendapat bantuan subsidi upah.

“Jadi mereka yang mengambil JHT setelah bulan Juni kita sudah tracing itu ada 133.000 orang dan mereka sekarang dalam proses untuk melakukan registrasi ulang untuk bisa dapatkan haknya,” imbuhnya.

Meski bantuan subsidi upah disebut sebagai salah satu manfaat dalam kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, Agus menilai bahwa ada manfaat lain yang tak kalah penting, seperti adanya perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun yang didapatkan peserta.

Baca Juga: Ini alasan program bantuan subsidi upah diperluas penerimanya

“Bagi pekerja ini adalah hak salah satu manfaat yang diterima dari perusahaan yaitu manfaat perlindungan jadi saya kira para pekerja harus memastikan bahwa dirinya sudah terdaftar di BPJamsostek kalaupun hingga sekarang belum terdaftar, hendaknya segera mendaftarkan diri meminta kepada perusahaan untuk segera mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Diketahui syarat bagi penerima bantuan subsidi upah selain merupakan WNI ialah terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji dibawah Rp 5 juta. Subsidi upah akan diberikan kepada penerima lewat rekening bank masing-masing penerima dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Pembiayaan Modalku ke fasilitas kesehatan mencapai Rp 100 miliar

Pembiayaan Modalku ke fasilitas kesehatan mencapai Rp 100 miliar


ILUSTRASI. Sampai saat ini, total penyaluran pembiayaan Grup Modalku terhadap sektor kesehatan mencapai Rp 100 miliar.

Reporter: Annisa Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Mitrausaha Indonesia Grup sebagai pemegang izin fintech peer to peer lending Modalku melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Modalku telah mendukung fasilitas kesehatan (faskes). Sampai saat ini, total penyaluran pembiayaan Grup Modalku terhadap sektor kesehatan mencapai Rp 100 miliar.

Co-Founder & CEO Modalku Iwan Kurniawan menyatakan, pihaknya berupaya untuk berinovasi, dengan menghadirkan fasilitas pinjaman sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. “Hal ini sejalan dengan strategi Modalku untuk menjadi perusahaan fintech terpilih, khususnya di masa pandemi ini. Modalku memberikan solusi bagi Faskes dan penyedia alat kesehatan dalam menjaga kelancaran arus kas mereka, agar bisa mempertahankan kualitas pelayan,” ujar Iwan dalam siaran pers, Rabu (26/8).

Baca Juga: Grup Modalku meraih pendanaan Seri C senilai US$ 40 juta

Iwan bilang, dalam memberikan pelayanan kesehatan, faskes membutuhkan biaya operasional seperti pembelian obat, perawatan alat kesehatan hingga pembayaran pegawai faskes. Salah satu faskes yang telah di dukung oleh Modalku melalui fasilitas pinjaman dengan BPJS adalah Rumah Sakit Harapan Depok.

Di tengah pandemi, Modalku menilai kebutuhan terhadap perlengkapan kesehatan dan keselamatan turut meningkat. Oleh karenanya, Modalku turut mendukung kebutuhan tenaga kesehatan, dengan menggandeng PT Norma Diagnostika Indonesia. “Kehadiran Modalku tentu membantu perusahaan dalam berkembang, khususnya dalam proyek darurat seperti penanganan pandemi,” kata Direktur Norma Diagnostika Indonesia Miftahur Rahmi.

Baca Juga: Alami kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pembiayaan hingga Rp 2 miliar per faskes

Modalku menyediakan fasilitas pinjaman kepada faskes yang sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Faskes bisa mendapatkan pembayaran lebih awal dari Modalku atas tagihannya ke BPJS Kesehatan sampai adanya penyelesaian pembayaran dari BPJS Kesehatan. Faskes bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp 2 miliar.

Tak hanya itu, Modalku juga menyediakan fasilitas pinjaman terhadap penyedia alat kesehatan maupun faskes yang sedang membutuhkan alat kesehatan. Modalku juga menyediakan fasilitas Modal Karyawan yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di faskes, serta karyawan di penyedia alat kesehatan yang telah bekerja sama dengan Modalku.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link