fbpx

BRI sudah selesaikan 70% rekomendasi hasil pemeriksaan BPK


ILUSTRASI. Antrean nasabah di kantor cabang BRI, Tangerang Selatan, Jumat (23/10/2020). KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sepanjang 2018-2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 27 temuan dalam dengan rekomendasi terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). 

Adapun perinciannya, 20 temuan merupakan penyaluran kredit di segmen korporasi pada 2018, dan telah dirampungkan 30 rekomendasi, sementara 18 lainnya masih dalam status pantau kemudian ada 7 temuan di semen trade finance, treasury, dan dana pihak ketiga (DPK) dimana seluruh rekomendasi yaitu 12 item telah diselesaikan BRI. 

“70% Rekomendasi telah dinyatakan selesai,” tulis BRI dalam paparannya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Senin (23/11).

Baca Juga: Dua debitur trade finance dan treasury Bank Mandiri dimasalahkan BPK

Adapun rekomendasi yang masih berstatus dalam pantauan berasal dari 7 temuan kredit korporasi pada 2018 yang meliputi aspek analisis kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengikatan agunan dan asuransi agunan, affirmative and negative convenant, serta restrukturisasi kredit. 

Terkait temuan berstatus pantau, BRI menyatakan telah melakukan sejumlah tindak lanjut. Misalnya soal analisis kredit, perseroan telah analisis berdasar arus kas debitur teranyar. Pun sudah disepakati penyelesaian kredit secara bertahap melalui lelang agunan dan penawaran kepada investor. Serta perseroan juga telah menerima initial payment, US$ 25.000 dan pembayaran Rp 27 miliar. 

Sementara terkait perjanjian kredit, BRI bilang telah melakukan revisi klausul. Selanjutnya soal pencairan kredit juga telah dipenuhi oleh debitur dan objek pembiayaan telah ada. Pun debitur telah membayar agunan Rp 31,5 miliar. 

Kemudian soal pengikatan dan asuransi agunan, seluruh temuan disebut BRI telah dilindungi asuransi dengan bankers clause. Adapun ihwal temuan affrimative and negative convenant perseroan telah melakukan penyelesaian kredit via lelang, dan menerima angsuran dari debitur Rp 20 miliar. 

Baca Juga: BNI Syariah bakal luncurkan uang elektronik syariah

Selain dua temuan tersebut, BPK juga turut menemukan 9 temuan dan memberikan 22 rekomendasi terkait penghitungan bunga KUR 2019. Temuan tersebut terkait pengelolaan, persyaratan izin usaha, kelebihan plafon, administrasi debitur, analisis, keterlambatan penerbitan sertifikat, klaim penjaminan, saldo subrogasi, dan kelebihan imbas jasa penjaminan. 

“BRI telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan masih dalam tahap verifikasi BPK,” lanjut BRI.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.





Source link

Holding Perkebunan Bikin PTPN Makin Sakit



Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan pembentukan holding perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dinilai tidak efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 13 PTPN lain sebagai subdiarinya. Padahal holding ini telah dibentuk sejak 2014 silam.

Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I-2020 (IHPS) BPK, disebutkan bahwa holding ini sudah tidak efektif sejak 2015 hingga setidaknya semester I-2019. Ditunjukkan dengan tidak adanya perbaikan kinerja keuangan perusahaan hingga kondisi perkebunan yang dinilai tidak dalam standar yang sama dengan induk usahanya.

Disebutkan bahwa sejak dibentuknya holding, bukan perbaikan yang terjadi pada kondisi perusahaan. Malah terjadi penurunan likuiditas, kecukupan modal hingga profit perusahaan.


“Akibatnya, pembentukan PTPN III (Persero) sebagai Holding BUMN Perkebunan kurang efektif dalam meningkatkan perbaikan kinerja keuangan PTPN Grup,” tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (11/9/2020).

Begitu juga dengan on farm alias perkebunan dari PTPN I, II, IV, VI. VIII, IX dan XII yang menjadi anak usahanya.

Namun BPK menyebutkan pembentukan holding ini tak membuat terjadinya perbaikan komposisi umur tanaman dan tingkat produktivitas juga dinilai masih berada di bawah standar. Selain itu, juga tidak terjadi efisiensi biaya atau harga pokok produksi (HPP) di perusahaan ini meski sudah dijadikan dalam satu holding.

“Akibatnya, tidak tercapainya target kinerja on farm pada PTPN Grup terutama produktivitas Tandan Buah Segar (TBS), HPP on farm, dan perbaikan komposisi umur tanaman sehingga tujuan pembentukan Holding BUMN Perkebunan dalam rangka perbaikan on farm tidak tercapai,” lanjut laporan ini.

Dari off farm atau pabrik kelapa sawit dan CPO juga menunjukkan bahwa penggabungan ini tidak memberikan dampak positif untuk perusahaan.

Kinerja pabrik kelapa sawit yang dimiliki holding ini juga dinilai berkinerja di bawa standar yang dimiliki oleh induk usahanya.

Ditunjukkan dengan beberapa karakteristik seperti jam berhenti kerusakan pabrik, losses minyak sawit, efisiensi pengutipan minyak, efisiensi pengutipan inti sawit, kadar air minyak sawit, kadar kotoran inti sawit hingga kadar air inti sawit.

Sedangkan di pabrik karet, realisasi produksi karet high grade dinilai masih berada di bawah 96% dan belum optimal.

“Akibatnya, pencapaian anggaran mutu kelapa sawit dan karet belum terpenuhi, produksi minyak sawit dan inti sawit, serta produksi karet high grade pada beberapa PTPN Grup belum optimal.”

Untuk itu, BPK telah memberikan rekomendasi kepada PTPN III sebagai holding untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara grup dan melakukan evaluasi kinerja secara rutin.

Selain itu, perusahaan juga diminta untuk menyelaraskan Key Performance Indicator (KPI) dan menyusun roadmap perbaikan komposisi umur tanaman. PTPN I, II, IV, VI. VIII, IX dan XII juga diminta untuk segera menetapkan target kinerja pabrik kelapa sawit dan karetnya dan menyesuaikan standar dengan induk usahanya.

Langkah Perusahaan

Tak adanya perbaikan kinerja ini sebetulnya sudah disadari oleh PTPN III meski holding ini sudah berdiri selama enam tahun lamanya. Kondisi ini karena sangat banyaknya komoditas yang dikelola oleh perusahaan sehingga dinilai menjadi tidak fokus.

“Itu karena ketidakmampuan PTPN holding untuk membantu anak usaha. Dan dari sisi garis komando sekarang dengan posisi holding kami sudah menyusun charter interaction antara holding dan anak perusahaan. Sekarang posisi holding kuat untuk men-deliver apa yang menjadi program strategi atau kebijakan,” kata Mohammad Abdul Gani, Direktur Utama PTPN III dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7/2020).

Langkah yang dilakukan oleh holding saat ini adalah dengan hanya berfokus pada tebu dan kelapa sawit saja. Sedangkan komoditas lainnya seperti sawit, tebu, karet, teh kopi dan kakao dipilih untuk dihentikan.

Dalam rangka perbaikan kinerja ini perusahaan bakal mengonversi lahan seluas 70 ribu-80 ribu hektar lahan milik perusahaan dan anak usahanya untuk ditanami dua komoditas ini. Konversi lahan ini juga akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Perum Perhutani untuk menggunakan lahannya seluas 60 ribu-70 hektar.

Ditambah dengan lahan rakyat seluas 116 ribu, diperkirakan untuk pengembangan komoditas tebu ini akan tersedia sebanyak 300 ribu hektar captive lahan.

Targetnya, perusahaan akan memasok gula untuk kebutuhan konsumsi di dalam negeri sebanyak 2 juta ton gula kristal putih (GKP).

“Kapasitas pabrik kami sebanyak 43 pabrik gula bisa memproduksi 2 juta ton GKP. Saya pastikan kalau itu tercapai maka kebutuhan gula konsumsi Indonesia bisa cukup,” jelasnya.

Dia menargetkan kenaikan kinerja PTPN bisa mulai terasa pada 2022 mendatang setelah dilakukannya konsolidasi organisasi.

[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)




Source link

BPK Klaim Pembentukan Holding Tak Efektif Kerek Kinerja PTPN



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN Holding tidak efektif dalam meningkatkan kinerja PTPN Grup selama 2015 hingga semester I 2019. Pasalnya, kinerja keuangan perusahaan tak juga membaik setelah holding BUMN perkebunan terbentuk.

Mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, Rabu (11/11), keuangan PTPN Grup justru memburuk selama 2015-semester I 2019. Hal itu terlihat dari likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

“Akibatnya, pembentukan PTPN III sebagai holding BUMN perkebunan kurang efektif dalam meningkatkan perbaikan kinerja keuangan PTPN Grup,” ungkap BPK.







BPK mengatakan kinerja on farm PTPN Grup belum efektif meski holding BUMN perkebunan telah terbentuk. Sebab, belum ada perbaikan komposisi umur tanaman dan tidak ada efisiensi biaya harga pokok produksi (HPP) pada PTPN Grup.

“Akibatnya tidak tercapainya target kinerja on farm pada PTPN Grup, sehingga tujuan pembentukan holding BUMN perkebunan dalam rangka perbaikan on farm tidak tercapai,” jelas BPK.

Selain itu, kinerja pabrik kelapa sawit milik beberapa PTPN juga belum sesuai dengan norma standar PTPN III dan komitmen PTPN Grup. Hal itu terlihat dari jam berhenti kerusakan pabrik, losses minyak sawit, efisiensi pengutipan minyak, efisiensi pengutipan inti sawit, dan kadar air minyak sawit.

“Pencapaian anggaran mutu kelapa sawit dan karet belum terpenuhi, produksi minyak sawit dan inti sawit, serta produksi karet high grade pada beberapa PTPN Grup belum optimal,” ucap BPK.

Untuk itu, BPK telah merekomendasikan direksi PTPN III untuk melakukan beberapa upaya dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Pertama, memperbaiki kinerja keuangan PTPN Grup dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan keuangan PTPN Grup secara rutin.

Kedua, memerintahkan divisi tanaman PTPN III untuk melakukan penyelarasan key performance indicator (KPI) dengan tupoksi dan tugas pada bagian tanaman, serta menyusun peta jalan perbaikan komposisi umur tanaman.

Ketiga, memerintahkan kepada Direktur Operasional PTPN I, II, IV, VII, VIII, IX, dan XII menetapkan target kinerja pabrik kelapa sawit dan karet dengan memperhatikan normal standar yang ditetapkan PTPN III.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)






Source link

BPK Temukan 5 Kelemahan Pengelolaan BPJS Kesehatan



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan lima kelemahan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Hal ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020.

Pertama, pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan. BPK menilai hal itu belum dilakukan secara optimal.

Beberapa contoh data yang dimaksud adalah data kepesertaan dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid, NIK ganda, daftar gaji atau upah peserta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), dan pekerja penerima upah (PPU) belum mutakhir.







“Hal ini mengakibatkan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak valid berpotensi membebani keuangan dana jaminan sosial kesehatan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran PPNPN dan PPU berpotensi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya,” tulis BPK dalam IHPS I Tahun 2020, dikutip Rabu (11/11).

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk mengatur mekanisme atau petunjuk teknis demi meningkatkan rekonsiliasi dan validasi atas identitas peserta yang terintegrasi dengan NIK.

Selain itu, BPK juga menyarankan BPJS Kesehatan untuk menyesuaikan lagi peserta dari identitas yang ganda.

Kedua, kolektibilitas iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) menurun. Di sisi lain, penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta pekerja penerima upah dari badan usaha (PPU BU) justru meningkat.

“Akibatnya defisit dana jaminan sosial kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN) akan selalu bertambah,” terang BPK.

Atas masalah ini, BPK merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk membuat surat edaran kepada Kedeputian Bidang Manajemen Iuran, Kedeputian Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Layanan Hukum, Kedeputian Bidang Perluasan Kepesertaan, Kedeputian Bidang Kepesertaan dan Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang.

Tujuannya, untuk meningkatkan integrasi antarfungsi unit dalam pengawasan, dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, penganggaran iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah dan selain penyelenggara negara/daerah melalui mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dana perhitungan pihak ketiga tidak didukung oleh data kepesertaan dan iuran yang memadai.

[Gambas:Video CNN]

Dengan demikian, BPJS Kesehatan tidak memperoleh informasi riil penghasilan dari PPU penyelenggara negara/daerah.

“Ini berpengaruh ke besaran iuran yang seharusnya dan hilangnya kesempatan memperoleh tambahan pendapatan iuran tahun 2019 sebesar Rp733 mililar karena belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” jelas BPK.

Makanya, BPK menyarankan agar BPJS Kesehatan membuat mekanisme mengenai integrasi antar fungsi unit dalam penganggaran penerimaan iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah, kepala desa, dan perangkat desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, pengelolaan beban pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat.

Persoalan ini mengakibatkan aplikasi Vedika yang dikelola BPJS Kesehatan berpotensi tidak dapat mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tak tepat.

BPK menyarankan agar BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi untuk menyusun dasar hukum sesuai dengan kaidah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembaruan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang sudah ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku.

Kelima, verifikasi klaim layanan BPJS Kesehatan belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan andal. Ini berpotensi membebani keuangan dana jaminan sosial BPJS Kesehatan mencapai Rp52,33 miliar.

“(Persoalan ini juga) berpotensi menimbulkan penyimpangan atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang berstatus non aktif dan dinyatakan meninggal dunia,” kata BPK.

Untuk mengatasi masalah ini, BPK turut merekomendasikan pihak BPJS Kesehatan untuk membuat surat edaran kepada deputi terkait.

Antara lain, Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Kedeputian Bidang Kepesertaan, Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Kedeputian Wilayah, dan Kantor Cabang untuk meningkatkan integrasi antar fungsi unit dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses verifikasi klaim layanan kesehatan.

(aud/bir)






Source link

BPK Temukan 13 Ribuan Masalah di Laporan Keuangan Pemerintah, Nilainya Rp 8,97 T


TEMPO.CO, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 13.567 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat sampai daerah senilai Rp 8,97 triliun selama semester pertama tahun ini. Temuan ini dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 yang sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Senin, 9 November 2020.

BPK berharap pimpinan dan anggota DPR dapat terus mendorong pemerintah pusat menindaklanjuti rekomendasi dari temuan ini. “Sehingga pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik menjadi lebih baik,” tulis pihak BPK dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Adapun IHPS I 2020 ini menyangkut laporan keuangan sejumlah instansi pada tahun 2019. Rinciannya yaitu satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 86 Kementerian Lembaga, 1 Bendahara Umum Negara, 1 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 541 Pemerintah Daerah, dan 4 Badan lainnya.

Ada tiga komponen dalam 13 ribu lebih masalah ini. Pertama dan terbesar menyangkut kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang mencapai 6.713 masalah. Kedua yaitu 6.702 masalah menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.





Source link