fbpx
BPTJ Sediakan Layanan Bagasi Sepeda Lipat di Bus JR Connexion

BPTJ Sediakan Layanan Bagasi Sepeda Lipat di Bus JR Connexion


TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyediakan layanan bagasi sepeda lipat di Bus Jabodetabek Residence Connexion (JR Connexion). Layanan tersebut diberikan secara gratis untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna sepeda dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

“Layanan bagasi gratis bagi sepeda lipat pada JR Connexion merupakan salah satu terobosan baru yang dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan sepeda tidak hanya dimanfaatkan untuk olahraga saja, namun juga menjadi salah satu alternatif dalam bertransportasi pada aktivitas sehari-hari,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis, Ahad, 18 Oktober 2020.

Dia mengatakan Non Motorised Transportation (NMT) seperti sepeda menjadi salah satu pilar penting dari penyelenggaraan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebab, ucap Budi, terkait langsung dengan isu-isu global seperti lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, NMT dalam bentuk jalan kaki dan bersepeda dikenal di seluruh dunia sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan. “Kami tengah berupaya menjadikan Indonesia negara yang ramah bagi pejalan kaki dan sepeda melalui pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya,” ujarnya.

Budi Karya menuturkan penggunaan sepeda menjadi bagian dari kebiasaan bertransportasi massal khususnya terkait dengan first mile dan last mile. First mile adalah tahapan bertransportasi dari titik awal menuju sarana transportasi massal terdekat. Sedangkan last mile adalah tahapan transportasi setelah dari angkutan umum menuju titik tujuan terakhir.

“First mile dan last mile ini bisa dilakukan dengan berjalan kaki dan bersepeda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya dari rumah menuju ke halte bus atau stasiun bisa menggunakan sepeda (first mile),” kata dia.

Kemudian ketika sampai halte atau stasiun tujuan dapat kembali menggunakan sepeda untuk menuju ke kantor atau tempat yang dituju lainnya (Last Mile).

Upaya lain yang tengah dilakukan pemerintah dalam menghadirkan transportasi ramah lingkungan dilakukan dengan mendorong pihak swasta untuk merealisasikan kawasan berkonsep transit oriented development (TOD) seperti yang ada di kawasan Jababeka. Kawasan Jababeka merupakan salah satu kawasan TOD yang telah mendapatkan rekomendasi teknis dari BPTJ pada 12 Juni 2019.

Kawasan TOD yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan simpul transportasi publik seperti LRT, MRT, Shuttle Bus dan juga Kereta Api, dan fasilitas NMT seperti sepeda dan berjalan kaki. Dengan integrasi tersebut, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.

“Dampak positif lain yaitu akan mendorong tumbuhnya gaya hidup sehat melalui penyediaan fasilitas yang ramah bagi para pejalan kaki dan pesepeda,” kata Menhub.

Dari delapan operator JR Connexion yang saat ini beroperasi, sudah ada enam operator JR Connexion dengan 14 unit bus ke 10 rute yang telah menyiapkan fasilitas bagasi gratis bagi pengguna JR Connexion yang membawa sepeda lipat.

Baca juga: Impor Sepeda Mulai Diatur, Berikut Beberapa Sepeda Lipat Produk Dalam Negeri 

HENDARTYO HANGGI





Source link

Lion Air Minta Pemerintah Segera Cairkan Stimulus Penerbangan

Lion Air Minta Pemerintah Segera Cairkan Stimulus Penerbangan


TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Operasi Layanan Kebandarudaraan Lion Air Group Wisnu Wijayanto berharap pemerintah segera mencairkan stimulus untuk pelaku industri di sektor penerbangan. Rencana pemberian bantuan ini terus bergulir sejak awal pandemi Covid-19.

“Kami berharap pemberian insentif dapat diwujudkan terkait biaya navigasi penerbangan dan potongan-potongan yang pernah dibahas bersama,” ujar Wisnu dalam webinar, Rabu, 23 September 2020.

Wisnu pun meminta, dalam menggelontorkan bantuan, pemerintah berlaku adil. Musababnya, saat ini banyak pelaku usaha yang bergerak di sektor penerbangan. Selain maskapai, terdapat pengelola bandara, penyedia jasa navigasi, serta groundhandling.

Adapun pandemi Covid-19, menurut Wisnu, telah memberikan dampak terhadap 1.900 pilot dan 3.000 awak kabin Lion Air Group. Di samping itu, 25 ribu karyawan pendukung perseroan juga turut merasakan imbasnya.

Pukulan yang dirasakan akibat meluasnya wabah ini diakui beragam. Selain masalah kesehatan pegawai, berkurangnya kemampuan finansial hingga ancaman pemutusan hubungan karyawan atau PHK akibat profisiensi alias penilaian kerja yang berhubungan dengan jam terbang menjadi persoalan yang dihadapi perusahaan.

Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nur Isnin Istiartono mengatakan pihaknya tengah berupaya merealisasikan sejumlah stimulus yang sudah diprogramkan beberapa waktu lalu. Bantuan itu berupa keringanan biaya kalibrasi untuk kenavigasian hingga kemungkinan pembebasan ongkos pajak bandara atau public service obligation (PSC).

“Kami melakukan dengan risk mitigation, jadi bukan semata-mata relaksasi. Sebelumnya kami sudsh memberikan insentif termasuk PNBP ini sudah dilakukan,” kata Isnin.

Menurut Isnin, ada pula beberapa rencana stimulus yang belum terwujud, seperti keringanan pajak avtur. Namun, sampai saat ini rencana pemberian bantuan ini belum memperoleh perkembangan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sektor transportasi telah mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat Covid-19. Sejak pandemi berlangsung hingga kini, pertumbuhan industri transportasi tercatat mengalami penurunan -30 persen.

Sisi udara pun tercatat berkontribusi menyumbangkan kontraksi sampai -80,23 persen. Ia berharap pemulihan ekonomi di sektor transportasi segera bisa berlangsung agar dapat mendongkrak pemulihan ekonomi nasional.

“Dunia penerbangan menjadi ukuran bagi perkembangan ekonomi. Saya inginkan kita tetap konsisten dan awas terhadap protokol Covid-10. Tetapi juga di sisi lain yakin harus bisa mengembangkan dan melayani masyarakat dengan baik, aman, dan nyaman,” ucapnya.





Source link

Subsidi Transportasi Berbasis Bus Bersifat Multiyears

Subsidi Transportasi Berbasis Bus Bersifat Multiyears


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan subsidi untuk transportasi massal berbasis bus dengan skema buy the service akan bersifat multiyears atau kontrak tahun jamak. Artinya, subsidi ini akan diterapkan lebih dari satu tahun.

“Ini kami upayakan multiyears,” ungkap Budi Webinar Virtual Jakarta Marketing Week 2020, Sabtu (19/9).

Dengan skema subsidi ini, Budi berharap dapat mengajak lebih banyak pihak swasta untuk berpartisipasi dalam menyediakan angkutan umum bagi masyarakat di jalur-jalur yang masih rendah peminatnya. Namun, subsidi ini akan dicabut ketika load factor sudah tinggi dan ekonomis.







“Kami memberikan subsidi pada angkutan umum khususnya bus pada jalur-jalur yang belum favorit. Ini supaya operator mau di tempat itu,” kata Budi.

Ketika jalur itu sudah ramai dan pihak operator bus sudah mendapatkan keuntungan, pemerintah akan mencabut subsidi tersebut dan mengalihkannya ke tempat lain. Dengan demikian, angkutan umum nantinya akan merata di seluruh jalur.

“Kalau sudah ekonomis, skema buy the service kami pindah ke tempat lain,” terang Budi.

Sebagai informasi, subsidi transportasi massal dengan skema ini ditempuh dengan jalan pemerintah membeli jasa layanan bus dari operator. Harga jasa ditentukan berdasarkan perkiraan biaya operasional yang disepakati antara operator dengan pemerintah.

Dengan subsidi ini, masyarakat dapat menggunakan moda transportasi berbasis bus rapid transit (BRT) secara cuma-cuma sehingga mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum massal. Selain mengurangi tingkat kemacetan, hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

(aud/ain)

[Gambas:Video CNN]





Source link