fbpx
Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina

Ahok Bongkar Bobroknya Sistem Manajemen, Begini Respons Pertamina


JawaPos.com – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka bobroknya Pertamina di akun Youtube POIN beberapa waktu lalu. VP Corporate Communication Fajriyah Usman merespons dan menghargai pandangan Ahok sebagai Komisaris Utama yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan.

“Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (16/9).

Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. Pihaknya juga bekerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan.

“Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerjasama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK,” jelasnya.

Fajriyah menegaskan, hal yang bersifat aksi korporasi dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional.

“Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Erick Rapat Tertutup 4 Jam Bareng Komisi VI DPR, Ini Hasilnya

Erick Rapat Tertutup 4 Jam Bareng Komisi VI DPR, Ini Hasilnya


Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Usai rapat yang berlangsung secara tertutup sejak pukul 15.50 WIB, Erick membeberkan hasilnya kepada awak media.

“Saya rasa hasil rapat dengan Komisi VI di mana salah satu yang dibahas kan mengenai PMN (penyertaan modal) 2021. Tapi pada kesempatan ini saya bisa menjelaskan bahwa persepsi yang selama ini seakan-akan PMN itu tidak baik,” katanya.

Ia lantas membeberkan data perihal korelasi antara dividen dan PMN. Selama ini, sejak 2015 hingga 2020, PMN yang didapat perusahaan pelat merah Rp 118 triliun, tetapi dividen yang diberikan BUMN Rp 255 triliun atau hampir dua kali lipat.

Kemudian dari sisi pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga signifikan. Sebagai contoh tahun 2019, pembayaran pajak mencapai Rp 284 triliun, sedangkan PNBP sebesar Rp 136 triliun.

“Nah jadi tadi dari Komisi VI sangat menyambut data-data ini karena jelas selama ini PMN dianggap tidak baik tetapi kalau dibandingkan dengan dividen, dibandingkan dengan pajak PNBP, jauh sekali impact-nya,” ujar Erick.

“Dan kita juga bersepakat bagaimana PMN itu ke depannya harus jelas mana yang namanya penugasan, mana yang memang corporate action, investasi gitu. Saya rasa Komisi VI DPR RI mendukung pengajuan PMN tahun 2021 yang total nilainya Rp 37,18 triliun tadi,” lanjutnya.

Berikut adalah BUMN yang akan memperoleh PMN di 2021:

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero): Rp 2,3 triliun

PT Hutama Karya (Persero): Rp 6,2 triliun


PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero): Rp 20 triliun

PT PLN (Persero): Rp 5 triliun

PT Pelindo III (Persero): Rp 1,2 triliun

PT PAL Indonesia (Persero): Rp 1,3 triliun

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia: Rp 500 miliar

PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma: Rp 1 triliun



[Gambas:Video CNBC]

(miq/hoi)




Source link

Pemerintah Targetkan Kucuran PMN Ke 5 BUMN Ini Cair September 2020

Pemerintah Targetkan Kucuran PMN Ke 5 BUMN Ini Cair September 2020


JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menargetkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan kepada lima BUMN yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan cair pada September 2020. Hal itu karena masih menunggu Peraturan Pemerintah rampung.

“Sekarang masih proses, perkiraannya September bisa cair cepat,” kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur dalam diskusi secara virtual, Jumat (28/8).

Meirijal memaparkan, adapun kelima perusahaan pelat merah yang mendapatkan PMN diantaranta, Hutama Karya (HK) mendapat Rp 7,5 triliun, dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 6 triliun, Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1,5 triliun, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar, dan PPA sebesar Rp 5 triliun.

Adapun total alokasi PMN untuk lima BUMN itu mencapai Rp 20,5 triliun yang masuk dalam pos pembiayaan korporasi untuk biaya penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai total Rp 695,2 triliun.

Meirijal menjelaskan, pemberian PMN kepada lima BUMN itu masuk dalam investasi yang dipisahkan sehingga memerlukan Peraturan Pemerintah (PP).

Ia menyebut, jika PMN tersebut sudah dicairkan, diharapkan dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III hingga akhir tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat kembali meninggalkan level negatif.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Romys Binekasri





Source link