fbpx

Selama Pandemi, Transaksi E-commerce Naik 18,1 persen


TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan kegiatan logistik saat pandemi masih dapat bertahan bahkan mengalami pertumbuhan positif adalah layanan logistik e-commerce dan layanan pengiriman barang (courier service).

“Ini dipengaruhi banyaknya masyarakat beraktivitas di rumah, tetapi tetap melakukan transaksi pembelian lewat online,” ujarnya, Senin 16 Oktober 2020.

Yukki merujuk data Kementerian Keuangan yang mencatat bahwa segmen logistik relatif stabil selama pandemi COVID-19. Bahkan, transaksi pembelian lewat e-commerce meningkat 18,1 persen menjadi 98,3 juta transaksi dengan total nilai transaksi naik 9,9 persen menjadi Rp 20,7 triliun. 

Hal tersebut diakui Kepala Cabang Utama JNE Solo Bambang Widiatmoko yang mengatakan bahwa saat awal pandemi pada Maret dan April, volume pengiriman barang meningkat sampai 30 persen.

Bambang menjelaskan sebelum pandemi rata-rata volume pengiriman dari Solo ke berbagai wilayah seperti Jabodetabek dan Jawa Timur mencapai 20 ton per bulan. Sebagian barang itu dikirim via darat dan udara.





Source link

Alibaba Cetak Penjualan Rp1.056 T dari Harbolnas 11.11



Jakarta, CNN Indonesia —

Alibaba, perusahaan e-commerce raksasa China, mencetak rekor penjualan dengan meraup 498,2 miliar yuan atau sekitar US$75 miliar (setara Rp1.056 triliun kurs Rp14.080 per dolar AS) dalam hari belanja online nasional (harbolnas) singles day atau 11.11.

Mengutip CNN Business, Kamis (12/11), harbolnas di China menandai kesuksesan baru China dalam mendongkrak ekonominya memerangi dampak pandemi corona.

Alibaba mengatakan penjualan mereka menggila pada 11.11, termasuk penjualan tiga hari jelang 11 November yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan pasca pandemi. Bila dibandingkan dengan periode sama seperti tahun lalu, hasil penjualan tahun ini menunjukkan peningkatan sebesar 26 persen.







“Ekonomi China mengalami pemulihan yang kuat dan perilaku pembelian konsumen China telah kembali ke tingkat sebelum pandemi covid-19, jika tidak lebih tinggi,” tulis Xiaofeng Wang, analis dari firma riset pasar Forrester.

China melaporkan pertumbuhan ekonomi positif dua kuartal berturut-turut, yakni II dan III dan menandai seberapa cepat ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut pulih dari pandemi covid-19.

Bagi merek dan pengecer yang berjuang untuk pulih dari penutupan toko dan tertahannya konsumen di rumah selama berbulan-bulan, konsumsi China adalah titik terang yang sangat dibutuhkan.

Karena itu, menurut Wang, banyak perusahaan ‘melipatgandakan’ acara penjualan Singles Day mereka.

Tren belanja tahun ini juga belum pernah terjadi sebelumnya karena live streaming diandalkan menjadi pendorong pertumbuhan penjualan.

Memang live streaming sudah ada di China selama bertahun-tahun, tapi baru benar-benar populer saat lockdown (penguncian wilayah).

Hal ini seperti Shopping Channel di mana pembeli menonton influencer menjajakan segala hal mulai dari mobil hingga mangga, dan dapat memperoleh diskon besar selama live streaming.

Wang juga berharap barang-barang mewah laris manis, karena orang China biasanya membelinya saat bepergian ke luar negeri.

“Ketika pandemi membuat perjalanan internasional tidak memungkinkan, konsumen akan memutar pembelian ini di dalam negeri dan terutama secara online. Itu juga mengapa ini tahun pertama merek-merek mewah sangat terlibat di Singles Days,” pungkas Wang.

Sebuah survei dari firma riset pasar Oliver Wyman mengungkapkan 86 persen konsumen China bersedia berbelanja sama atau lebih besar dari singles day tahun lalu.

Hanya 14 persen responden yang mengatakan mereka akan mengurangi pengeluaran pada 11.11, karena pandemi telah membawa terlalu banyak ketidakpastian bagi mereka.

“Pembeli China terus berbelanja seperti orang gila,” kata mitra Oliver Wyman Jacques Penhirin, yang memimpin survei tersebut.

Penhirin memperkirakan acara tersebut akan sangat besar bagi merek dan pengecer yang berpartisipasi, karena konsumen menggunakannya sebagai kesempatan untuk memanjakan diri.

Kabar baiknya, bagi JD.com, pembelian pada hari belanja tersebut tetap dilakukan online. “Mereka menghemat uang selama penguncian yang tidak terduga awal tahun ini, tetapi mereka tidak bepergian,” katanya.

Mendekati singles day, pola pikir konsumen juga berubah dan lebih mengesankan. Misalnya, seorang tukang belanja yang biasanya membeli riasan Maybelline, mungkin malah menghabiskan sedikit lebih banyak untuk membeli barang-barang dari Yves Saint Laurent yang sedang obral.

“Sekarang saatnya memanjakan diri,” kata Penhirin.

Singles day secara teratur juga menghasilkan penjualan yang lebih besar daripada gabungan Black Friday dan Cyber Monday.

Acara yang juga dikenal sebagai double 11 Ini dipatok untuk liburan informal China, hari anti-Valentine yang merayakan orang-orang yang tidak menjalin hubungan.

Alibaba mulai menawarkan diskon singles day pada 2009 dan sejak itu mengubah ajang tersebut menjadi sumber keuntungan belanja online.

Platform e-commerce China lainnya, seperti JD.com (JD), Pinduoduo (PDD) dan Red, serta toko fisik biasa juga ikut ambil bagian. Namun, acara Rival JD.com berlangsung hampir dua minggu lebih lama dari Alibaba. 

JD mengatakan bahwa mereka juga mencetak rekor penjualan baru sebesar 271,5 miliar yuan (US$41 miliar) selama acara tersebut. Capaian itu tumbuh 33 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Acara ini juga mendapatkan daya tarik di luar China, antara lain Lazada, anak perusahaan Alibaba di Asia Tenggara, yang menawarkan diskon double 11 di Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

Di China, Alibaba juga menggelar konser live mewah untuk menghitung mundur dimulainya hari diskon akbar. Berbagai selebriti juga tampil di acara gala 11.11 untuk menjajakan merek dan produk mereka sendiri.

Jika bintang utama acara tersebut tahun lalu adalah penyanyi Taylor Swift, tahun ini yang diundang ke Shanghai adalah Katy Perry. “Beberapa hari lagi diskon besar membantu merek atau pedagang menutup kehilangan penjualan selama penguncian dan (membantu) merek global mendapat akses ke permintaan yang lebih kuat dari konsumen China,” ujar Yap dalam sebuah catatan minggu lalu.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/bir)






Source link

Hari Belanja Online 11.11, Ini 3 Barang Terlaris di Bukalapak


TEMPO.CO, Jakarta – Vice President of Marketing Bukalapak Erick Wicaksono mencatat tiga kategori produk  yang paling banyak diburu oleh pelanggan pada hari belanja online 11.11.  Ia mengatakan ketiga produk itu adalah barang-barang hobi dan koleksi, perlengkapan rumah tangga, serta telepon seluler.

“Apabila dibandingkan dengan promo November tahun 2019, minat para pelanggan tidak banyak mengalami perubahan,” katanya saat dihubungi pada Rabu, 11 November 2020.

Bukalapak menggelar kampanye bertajuk Bukalapak 11.11 yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 18 November 2020. Dalam pogram hari belanja ini, Bukalapak menyediakan diskon 90 persen untuk produk tertentu, flash deal atau diskon cepat, promo sembako, serta gratis ongkos kirim.

Khusus pada periode 11-12 November, Bukalapak membagikan cashback atau pengembalian hingga Rp 2,5 juta untuk konsumen. Gross merchandise value atau GMV Bukalapak diklaim meningkat 100 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Erick mengatakan pandemi Covid-19 telah mendorong kenaikan tren belanja online yang cukup signifikan. “Karena itu, Bukalapak berkomitmen untuk mengembangkan inovasi di berbagai fitur dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi memiliki pandangan berbeda. Ia mengatakan perusahaan penyedia platform belanja daring justru perlu mewaspadai turunnya transaksi karena daya beli masyarakat sedang anjlok.

“Konsumsi dipastikan melemah setelah pengumuman resmi resesi. Kalau disampaikan bahwa kebangkitan ekonomi berlangsung, itu kan hanya menenangkan kita bahwa sebenarnya resesi memang baru dimulai,” ujar Heru.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics (Indef), Bhima Yudistira, berpandangan hari belanja 11.11 hanya akan mendorong konsumsi belanja di level masyarakat kelas menengah dan atas. Seperti menyitir data Wearsocial, pertumbuhan e-commerce memang meningkat 31 persen selama pandemi.

Namun peningkatan konsumsi ditengarai tak terjadi di masyarakat lapis menengah ke bawah. Masalahnya, masyarakat di kelompok ini masih mengkonsentrasikan belanjanya untuk kebutuhan pokok yang dibeli dari pasar tradisional, supermarket, atau minimarket.

Kondisi tersebut tercermin dari data kontribusi e-commerce terhadap total belanja retail yang hanya menambah peningkatan sebesar 5 persen. “Kelas menengah ke bawah daya belinya masih rendah sehingga kemampuan membeli barang secara online tak setinggi tahun lalu,” katanya.

Baca: Di Tengah Pandemi Covid-19, Bukalapak Catat Rekor Kenaikan Transaksi





Source link

Jokowi Akui Inklusi Keuangan RI Tertinggal Jauh dari Negara Tetangga


JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, fakta pahit terkait kondisi inklusi keuangan Indonesia. Sebab, tingkat pengetahuan pendalaman keuangan pada masyarakat tanah air masih kalah jauh dengan negara tetangga.

Menurutnya, hal itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan pihak terkait yang harus diseriusi. Apalagi, pengembangan teknologi saat ini sudah mengarah dan menyentuk pada industri keuangan. Indeks inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan beberapa negara ASEAN yang sebesar 76 persen.

“Lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN. Misalnya Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Sekali kita masih berada di angka 76 persen,” ujarnya saat membuka Indonesia Fintech Summit 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (11/11).

Selain itu, lanjutnya, tingkat literasi keuangan digital Indonesia juga masih rendah, yaitu baru sekitar 35,5 persen. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26 persen masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital.

Dengan demikian, Jokowi menaruh harapan besar kepada para inovator fintech. Diharapkan, mereka tidak hanya sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran online saja, tetapi juga sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat, serta memperluas UMKM dalam akses pemasaran e-commerce.

Meskipun demikian, Jokowi menambahkan, hingga saat ini kontribusi para industri fintech cukup 45besar di tanah air. Fintech telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan memperbesar akses masyarakat kepada pembiayaan.

Jokowi menyebut, layanan fintech telah berkembang sangat pesat, kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional 2020 mencapai Rp 128,7 triliun meningkat 113 persen year-on-year. Sampai September 2020 terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi Rp 9,87 triliun pada transaksi layanan Jasa Keuangan Indonesia. Rp 15,5 triliun disalurkan penyelenggara fintech equity crowdfunding berizin.

“Hal ini merupakan perkembangan yang luar biasa,” tutupnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Jokowi Soroti Indeks Inklusi Keuangan RI Tertinggal Dibanding Negara Tetangga


TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti indeks inklusi keuangan Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di ASEAN. Saat ini, indeks Indonesia masih di angka 76 persen.

“Kami masih punya pekerjaan rumah yang besar,” kata Jokowi dalam acara Indonesia Fintech Summit secara virtual pada Rabu, 11 November 2020.

Jokowi lalu membandingkannya dengan beberapa negara tetangga. Mulai Singapura dengan indeks 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. “Sekali lagi, kita masih di angka 76 persen,” kata dia.

Tak hanya inklusi keuangan, Jokowi menyebut literasi keuangan digital masyarakat Indonesia masih rendah, di angka 35,5 persen. Lalu, hanya 31,26 persen saja masyarakat yang yang pernah menggunakan layanan digital. “Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan informal,” kata dia.

Di sisi lain, Jokowi menyinggung layanan fintech saat ini telah berkembang pesat. Kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional pada 2020 sudah mencapai angka Rp 128,7 triliun, meningkat 113 persen (year-on-year/yoy).

Hingga September 2020, Jokowi menyebut ada 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi hingga Rp 9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan di Indonesia. Di mana, Rp 15,5 triliun di antaranya disumbang oleh fintech equity crwod funding (ECF) bridging. “Hal ini merupakan perkembangan luar biasa,” kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi berharap para inovator di dalam fintech ini bisa ikut membantu menyelesaikan masalah pada inklusi dan literasi keuangan ini. Ia berharap fintech tidak hanya menjadi penyalur pinjaman dan saluran pembayaran online semata.

Akan tetapi, menjadi penggerak utama literasi keuangan digital hingga pendamping perencanaan keuangan. “Serta perluasan UMKM dalam mengakses pasar e-commerce,” kata Jokowi.

Baca: Ekonom Ingatkan Jokowi: Pemerintah Sedang Mewariskan Utang ke Generasi Mendatang





Source link

Perlindungan Konsumen, BPKN Soroti Pembajakan Akun E-commerce


TEMPO.CO, Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memberikan perlindungan konsumen secara maksimal. Tujuannya agar konsumen merasa aman dalam bertransaksi.

“Hingga saat ini banyak ditemukan regulasi-regulasi lainnya baik di Kementerian/Lembaga, maupun di Pemerintahan Daerah,” kata Ketua BPKN Rizal E. Halim dalam keterangannya, Sabtu 31 Oktober 2020.

Payung hukum perlindungan konsumen sudah diatur sejak dua puluh tahun lalu dengan diterbitkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ia mengatakan tersebarnya regulasi Perlindungan Konsumen baik di sejumlah sektor maupun wilayah kadang kala menjadi persoalan dalam menjalankan amanat Undang-undang No 8 Tahun 1999.  

Contoh maraknya pembajakan akun di sejumlah e-commerce termasuk penipuan, pembiayaan perumahan, kejelasan sistem transportasi online, dan lain sebagainya telah menghadirkan ketidakpastian baru dalam upaya perlindungan konsumen sesuai amanat Undang-undang No 8 Tahun 1999.





Source link

Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi

Transaksi e-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat saat Pandemi



Jakarta, CNN Indonesia —

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah transaksi jual beli di perdagangan elektronik (e-commerce) meningkat hampir dua kali lipat di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 2020.

Ekonom Utama sekaligus PMO Blue Print Sistem Pembayaran Bank Indonesia Agung Purwoko mengatakan kondisi ini terjadi karena ada pergeseran pola belanja dan pembayaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di tengah pandemi. Sebab, masyarakat sedang tidak mungkin melakukan mobilitas di tengah kebijakan pembatasan dari pemerintah untuk menekan penyebaran virus.

“Padahal kalau ditarik ke tahun lalu, di Agustus (2019) baru 80 juta transaksi, satu tahun sebelumnya juga sekitar 40 juta transaksi. Jadi perputaran transaksi di e-commerce sangat akseleratif,” ujar Agung dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh INDEF, Rabu (21/10).







Berdasarkan jenis barang, Agung mencatat mayoritas transaksi e-commerce merupakan pembelian produk makanan dan minuman. Permintaannya meningkat tinggi pada awal pandemi namun belakangan menurun seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas.

Produk lain yang juga mendominasi belanja e-commerce masyarakat di tengah pandemi adalah perlengkapan rumah tangga dan kantor. Menurut catatannya, permintaan terhadap produk ini masih stabil meningkat sampai bulan-bulan ini.

Personal care juga cukup besar, meski tidak ke kantor, tapi ternyata tetap butuh kosmetik,” imbuhnya.

Sejalan dengan peningkatan transaksi pembelian di e-commerce, transaksi pembayaran digital pun ikut naik. Hanya saja, mayoritas diselesaikan melalui SMS dan mobile banking dengan jumlah mencapai 60 juta transaksi.

Sisanya, ia menduga pembayaran dilakukan melalui dompet digital yang tak terhubung oleh bank. “Semakin banyak orang yang mendownload aplikasinya SMS dan mobile banking, serta meningkat transaksinya,” katanya.

Hal berbeda terjadi pada saluran pembayaran melalui internet banking. Jumlahnya justru turun karena saluran pembayaran ini biasanya didominasi oleh transaksi korporasi.

Di sisi lain, pandemi corona juga memengaruhi laju transaksi uang elektronik. Menurut data yang dikantonginya, rata-rata nilai transaksi uang elektronik yang berada di kisaran Rp400 miliar per hari pada awal 2019 sempat naik ke Rp550 miliar per hari di akhir tahun lalu.

“Tapi agak turun di awal 2020 (saat pandemi) ke kisaran Rp500 miliar per hari, meski sekarang mulai naik lagi ke Rp550 miliar per hari,” jelasnya.

Ia menduga peningkatan rata-rata nilai transaksi uang elektronik terjadi karena pelonggaran pembatasan mobilitas. Hal ini membuat beberapa toko alias merchant mulai beroperasi lagi, sehingga memungkinkan transaksi uang elektronik.

Lebih lanjut, Agung mengatakan perkembangan sistem pembayaran digital di Tanah Air telah memunculkan berbagai pemain baru. Khususnya dari kalangan nonbank, misalnya perusahaan keuangan berbasis teknologi (fintech) yang menyediakan sistem.

“Yang tadinya banyak muncul di lending (pembiayaan), sekarang banyak bergerak di payment (pembayaran), termasuk logistik, tanda tangan digital. Artinya pelaku usaha merespons permintaan,” tuturnya.

Agung melihat kehadiran para fintech tentu memunculkan kompetisi dengan bank yang sudah lebih dulu menyelenggarakan layanan pembayaran kepada masyarakat. Hal ini di satu sisi memberikan manfaat agar bank mau terus meningkatkan inovasinya agar pasarnya tidak diambil fintech.

Inovasi yang dilakukan misalnya memberikan layanan tanpa nasabah harus datang ke kantor cabang. Lalu, menghadirkan aplikasi transaksi digital kepada nasabah.

“Yang menarik adalah kompetisi bank dan fintech, ada fintech yang tidak punya ATM, tapi tetapi bisa memberi layanan buka rekening karena ternyata bank mau berkolaborasi, jadi manfaatnya semakin meningkat,” ujarnya.

Dari kondisi ini, Agung bilang bank sentral nasional berusaha untuk terus memfasilitasi bank maupun fintech. BI juga terus mengantisipasi risiko-risiko yang ada di tengah perubahan tren sistem pembayaran.

“Jangan sampai pelaku baru ini justru menciptakan aktivitas shadow banking yang bisa di luar pengawasan otoritas. Proteksi data kami perhatikan. Jangan sampai ID kita mudah diambil oleh orang lain,” terangnya.

Selain itu, BI juga mewaspadai munculnya sistem pembayaran yang terlalu banyak karena dibuat oleh pelaku yang berbeda-beda. Oleh karena itu, BI turut menggagas pembentukan QRIS sebagai standar pembayaran dengan kode QR.

“Harus didorong interprobabilitas dengan adanya pelaku baru, karena mereka bangun sistem sendiri, jangan sampai ada raja-raja baru yang justru tidak efisien secara ekonomi. Jangan sampai ada kompetisi yang tidak sehat atau pemain lama jadi ogah berkompetisi,” tuturnya.

Risiko lain yang juga perlu dimitigasi adalah jangan sampai perkembangan belanja online membuat masyarakat mudah mengimpor barang dari luar negeri. Sebab, hal ini justru bisa menimbulkan masalah lain bagi ekonomi Indonesia ke depan.

Sementara sejauh ini, Agung menyatakan ada beberapa kebijakan sistem pembayaran yang sudah dikeluarkan BI. Pertama, menurunkan tarif MDR QRIS dari 7 persen menjadi 0 persen untuk usaha mikro sampai 31 Desember 2020.

Kedua, menurunkan maksimum payment kartu kredit dari 10 persen menjadi 5 persen. Begitu juga dengan maksimal suku bunga dari 2,25 persen menjadi 2 persen per bulan.

Lalu, penurunan keterlambatan bayar dari 3 persen atau maksimal Rp150 ribu menjadi 1 persen atau maksimal Rp100 ribu. Ketiga, mendorong digitalisasi di pembuatan kartu kredit, dari semula harus datang ke kantor untuk tanda tangan basah, kini menjadi tanda tangan digital.

“Dokumen sebelumnya harus ada slip gaji, tapi sekarang tidak perlu asal sudah konfirmasi income dengan alternatif dokumen,” ucapnya.

Keempat, penurunan biaya BI ke bank dari Rp600 menjadi digratiskan dan dari bank ke konsumen dari Rp3.500 menjadi Rp2.900. Kelima, QRIS didukung 39 bank dan nonbank serta terhubung ke berbagai sumber dana mulai dari tabungan, kartu debit, uang elektronik, dan kartu kredit.

“Semua ini akan membawa 91,3 juta penduduk unbanked dan 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara sustainable melalui pemanfaatan digitalisasi,” tekannya.

Kendati begitu, Ekonom Senior INDEF Aviliani memandang mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia sejatinya belum siap mengikuti budaya digital di tengah pandemi corona. Khususnya, para pelaku UMKM.

“Sehingga dari sektor riil mereka akan tertinggal. Mereka perlu pendampingan untuk percepatan, kalau tidak mereka tidak bisa memanfaatkan momen ini,” kata Avi, sapaan akrabnya, pada kesempatan yang sama.

Pelaku usaha lain yang disebutnya juga tidak siap adalah rumah sakit (RS). Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk membeli obat di aplikasi online karena khawatir dengan risiko penularan virus bila datang ke RS.

“Rumah sakit bisa tutup gara-gara mereka tidak bisa mengikuti pola yang ada. Seharusnya mereka meningkatkan layanan, tapi tidak mampu untuk beradaptasi,” tuturnya.

Sementara pelaku usaha yang siap dengan budaya digital adalah e-commerce, bank, dan fintech. Karenanya, Avi tak heran bila transaksi mereka justru melejit di tengah pandemi.

[Gambas:Video CNN]

(uli/sfr)





Source link

Online Shop Hapus Lapak Jualan Gedung DPR

Online Shop Hapus Lapak Jualan Gedung DPR


Jakarta, CNN Indonesia —

Manajemen Shopee mengaku telah menghapus penjualan Gedung DPR melalui market place e-commerce itu. Head of Public Policy and Government Relations Radityo Triatmojo mengatakan semua produk terkait dan toko yang menjual Gedung DPR di Shopee tidak sesuai dengan standar ketentuan penjualan produk Shopee.

“Kami akan tindaklanjuti untuk segera diturunkan, guna menjaga kenyamanan pengguna Shopee,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (7/10).

Ia menuturkan Shopee memiliki tim internal untuk memantau secara rutin aktivitas dan produk-produk dijual dalam aplikasi tersebut. Tujuannya, agar produk yang dijual melalui Shopee sesuai dengan regulasi serta norma-norma sosial yang berlaku.

“Jika terdapat penjualan produk-produk yang dirasa berpotensi merugikan pengguna, para pengguna juga dapat berkontribusi untuk melaporkan seller maupun produk yang meresahkan kepada pihak Shopee melalui aplikasi kami,” imbuhnya.







Sebelumnya, sejumlah akun penjual di Shopee menawarkan Gedung DPR mulai Rp2.500. Penjualan ditawarkan oleh banyak pihak sebagai protes kepada badan legislatif karena menyepakati Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Salah satu aksi satir menjual Gedung DPR ini, dilakukan oleh akun bernama adigmr yang berdomisili di Magelang, Jawa Tengah, di e-commerce Shopee. Dalam keterangannya, tertulis bahwa gedung DPR dijual beserta dengan isinya.

“Dijual karena kekurangan keadilan,” tulis akun tersebut dalam kolom deskripsi produk yang dijualnya.


Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijual dengan harga mulai dari Rp2.500 di perdagangan dalam jaringan alias online melalui e-commerce. Penjualan merupakan bentuk protes kepada badan legislatif.Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijual dengan harga mulai dari Rp2.500 di perdagangan dalam jaringan alias online melalui e-commerce. Penjualan merupakan bentuk protes kepada badan legislatif. (Screenshot via Shopee).

Akun lain, azizwr_02 juga menjual gedung DPR dengan harga Rp10 ribu. Penjual yang berdomisili di Karawang, Jawa Barat, itu menjual gedung dengan deskripsi produk masih baik sekitar 80 persen.

“Gedung 80 persen masih bagus minus isinya sudah bobrok,” ungkap azizwr_02 dalam penawaran produk di Shopee.

Ada pula penjual lain yang menawarkan gedung DPR dengan harga yang lebih tinggi, yaitu rizkysity seharga Rp90 ribu dan fxxtory senilai Rp99 ribu. Kedua penjual menjual gedung DPR beserta isinya.

“Silakan yang mau beli, kalo saya sih nggak mau,” tulis fxxtory dalam keterangan deskripsi produk.

Namun, saat ini penawaran tersebut tidak bisa lagi ditemukan melalui akun Shopee. DPR sendiri memang tengah menjadi sorotan publik setelah secara tiba-tiba mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna yang digelar Senin (5/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(ulf/agt)





Source link

Trending Bisnis: Wajib Meterai di Transaksi Elektronik hingga Sosok Mafia Utang

Trending Bisnis: Wajib Meterai di Transaksi Elektronik hingga Sosok Mafia Utang


TEMPO.CO, Jakarta – Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 3 September 2020, dimulai dari aturan baru bea meterai untuk transaksi elektronik, jawaban stafsus Sri Mulyani soal mafia utang dan rencana investasi FMG di Kalimantan Timur. 

Selain itu, ada juga berita tentang Faisal Basri yang tak yakin Ekonomi Indonesia terbesar kelima dunia di 2025 dan rencana investor Australia mengembangkan ekonomi hijau. Berikut lima berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis.

1. Mulai 1 Januari 2021, Transaksi Elektronik di Atas Rp 5 Juta Kena Bea Meterai

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan transaksi digital dengan nilai Rp 5 juta ke atas akan dikenakan bea meterai. Termasuk, pada pembelanjaan di e-commerce untuk nilai tersebut.

“Iya. Itu dengan meterai digital, enggak harus ditempelkan. Jadi ditambahkan. Mau belanja Rp 10 juta atau Rp 1 miliar, tetap kena bea meterai Rp 10 ribu,” ujar  Hestu di Kompleks Parlemen, Kamis, 3 September 2020.

Sejatinya, selama ini pun, menurut Hestu, seharusnya belanja dengan nilai di atas Rp 1 juta mesti dikenakan bea meterai. Namun, ia menduga tidak semua retail mengenakan bea tersebut.





Source link

Transformasi Bisnis E-Commerce Perkuat Profitabilitas TelkomGroup

Transformasi Bisnis E-Commerce Perkuat Profitabilitas TelkomGroup


JawaPos.com – Sejalan dengan program transformasi perusahaan, terhitung 1 Oktober 2020 Telkom hanya akan fokus pada bisnis e-commerce di segmen korporasi dan UMKM melalui transaksi Business to Business (B2B). Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan untuk mengembangkan bisnis e-commerce ke arah yang lebih baik, sejalan dengan rencana strategis jangka panjang perusahaan dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Saat ini, Telkom tengah fokus mengembangkan dan menangkap peluang bisnis e-commerce di enterprise market. Salah satunya adalah melalui Pasar Digital (PaDi) UMKM yang merupakan instrumen penggerak ekonomi lokal melalui pemanfaatan aplikasi digital untuk mengembangkan bisnis dan ekosistem UMKM.

Telkom bersama 8 BUMN lain tengah aktif menjalankan inisiatif Kementerian BUMN dalam mendukung pemberdayaan UMKM, melalui pengembangan program PaDi UMKM untuk meningkatkan daya saing bangsa sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Telkom juga mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pengadaan barang dan jasa sekolah yang dilakukan secara daring (online) melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (online marketplace) yang memiliki fitur tertentu untuk merealisasikan rencana kerja anggaran sekolah dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud dalam mengawasi penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Digital Business Telkom, Fajrin Rasyid mengatakan, “TelkomGroup menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan masyarakat serta stakeholder yang selama ini bergabung dan memanfaatkan fasilitas transaksi retail Blanja.com, terutama para pelaku bisnis di seluruh Indonesia.”

Selanjutnya Blanja.com akan menyelesaikan hal-hal yang terkait penyelesaian kemitraan bisnis retail sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku dengan menjamin kenyamanan serta hubungan baik kepada semua pihak. Untuk informasi selanjutnya pelanggan dapat menghubungi contact center support@blanja.com.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM





Source link