fbpx
Luhut Ungkap Kelompok Pertama yang Diimunisasi Vaksin Corona

Luhut Ungkap Kelompok Pertama yang Diimunisasi Vaksin Corona


TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan petugas medis dan relawan yang bergerak di bidang kesehatan merupakan kelompok pertama yang bakal diimunisasi saat vaksin virus corona sudah selesai diproduksi.

“Pertama orang yang bertugas di bidang kesehatan. Jangan sampai nanti ada lagi dokter dan perawat kena korban Covid-19,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Jumat, 18 September 2020.

Luhut menargetkan imunisasi untuk petugas medis bisa dilakukan dalam rentang akhir 2020 hingga awal 2021. Setelah itu, pemerintah akan mengimunisasi masyarakat luas secara bertahap.

Pada tahap awal, imunisasi dilakukan di daerah dengan kasus penyebaran virus corona tertinggi. Ia mencontohkan Pulau Jawa, seperti Jakarta, dan Bali. Adapun sampai akhir tahun, Luhut berharap penyuntikan vaksin bisa dilakukan kepada 270 juta penduduk Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini telah bekerja sama dengan beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab dan Cina, untuk pengadaan vaksin. Dengan UEA, Indonesia menjalin kesepakatan dengan perusahaan G42 untuk mendatangkan 20 juta dosis sampai tahun depan.





Source link

Erick Rapat Tertutup 4 Jam Bareng Komisi VI DPR, Ini Hasilnya

Erick Rapat Tertutup 4 Jam Bareng Komisi VI DPR, Ini Hasilnya


Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Usai rapat yang berlangsung secara tertutup sejak pukul 15.50 WIB, Erick membeberkan hasilnya kepada awak media.

“Saya rasa hasil rapat dengan Komisi VI di mana salah satu yang dibahas kan mengenai PMN (penyertaan modal) 2021. Tapi pada kesempatan ini saya bisa menjelaskan bahwa persepsi yang selama ini seakan-akan PMN itu tidak baik,” katanya.

Ia lantas membeberkan data perihal korelasi antara dividen dan PMN. Selama ini, sejak 2015 hingga 2020, PMN yang didapat perusahaan pelat merah Rp 118 triliun, tetapi dividen yang diberikan BUMN Rp 255 triliun atau hampir dua kali lipat.

Kemudian dari sisi pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga signifikan. Sebagai contoh tahun 2019, pembayaran pajak mencapai Rp 284 triliun, sedangkan PNBP sebesar Rp 136 triliun.

“Nah jadi tadi dari Komisi VI sangat menyambut data-data ini karena jelas selama ini PMN dianggap tidak baik tetapi kalau dibandingkan dengan dividen, dibandingkan dengan pajak PNBP, jauh sekali impact-nya,” ujar Erick.

“Dan kita juga bersepakat bagaimana PMN itu ke depannya harus jelas mana yang namanya penugasan, mana yang memang corporate action, investasi gitu. Saya rasa Komisi VI DPR RI mendukung pengajuan PMN tahun 2021 yang total nilainya Rp 37,18 triliun tadi,” lanjutnya.

Berikut adalah BUMN yang akan memperoleh PMN di 2021:

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero): Rp 2,3 triliun

PT Hutama Karya (Persero): Rp 6,2 triliun


PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero): Rp 20 triliun

PT PLN (Persero): Rp 5 triliun

PT Pelindo III (Persero): Rp 1,2 triliun

PT PAL Indonesia (Persero): Rp 1,3 triliun

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia: Rp 500 miliar

PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma: Rp 1 triliun



[Gambas:Video CNBC]

(miq/hoi)




Source link

PSBB Jilid II Akan Dimulai: Pengusaha ini Sebut: Asal Tak Semena-mena

PSBB Jilid II Akan Dimulai: Pengusaha ini Sebut: Asal Tak Semena-mena


TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani angkat bicara soal Pemerintah DKI Jakarta soal mengatakan pengetatan PSBB melalui operasi yustisi sampai ke perkantoran boleh saja dilakukan. Namun, ia meminta agar pengawasan dan penindakan nantinya tidak dilakukan secara semena-mena.

“Kalau ke perkantoran mau ada pengawasan boleh saja dicek, tapi jangan di-abuse. Jangan kemudian wewenang dimanfaatkan seakan semua salah. Pengalaman kami itu ada abuse power. Itu harus hati-hati,” ujar Shinta kepada Tempo, Sabtu, 12 September 2020.

Ia menuturkan apabila nanti akan ada pengawasan dan bahkan penindakan, harus jelas kesalahan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Menurut dia, kalau pun ada kesalahan sebaiknya pertama-tama diberi peringatan dulu untuk kemudian diperbaiki. Sehingga tidak langsung ditindak, seperti diberi denda atau dicabut izin usahanya.

“Kami setuju ada pengetatan kedisiplinan, tapi tolong jangan hanya di perkantoran. Masyarakat luas harus diperhatikan juga, transportasi juga. Jangan hanya perkantoran yang menjadi sasaran. Kami harap ini diperhatikan dalam penerapan sanksi, jangan semena-mena dan harus lihat kesalahannya apa. Kalau signifikan silakan beri peringatan,” ujar Shinta.

Shinta menjamin bahwa penerapan protokol kesehatan di perkantoran akan lebih mudah diawasi lantaran setia sektor memiliki aturan sendiri-sendiri secara rinci. Bahkan untuk kawasan industri, ia jamin diterapkan secara ketat untuk mencegah penularan di sana. “Cuma masalahnya di luar perkantoran, masyarakat luas masih banyak yang tidak pakai masker, itu yang harus dikendalikan.”





Source link

Trending Bisnis: Wanita Terkaya Dunia hingga Penurunan Status Bandara

Trending Bisnis: Wanita Terkaya Dunia hingga Penurunan Status Bandara


TEMPO.CO, Jakarta -Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 4 September 2020, dimulai dari bekas istri bos Amazon Jeff Bezos, MacKenzie Scott, menjadi wanita terkaya di dunia hingga Kemenhub mengkaji penurunan status bandara internasional menjadi bandara domestik.

Adapula berita tentang PLN menyebut syarat diskon biaya tambah daya untuk UMKM dan soal Erick Thohir mengatakan vaksin virus Corona bakal tersedia secara bersubsidi maupun mandiri alias berbayar.

Berikut empat berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang kemarin:

1. Hartanya Rp 1.000 Triliun, Janda Bos Amazon Jadi Wanita Terkaya

MacKenzie Scott, bekas istri bos Amazon Jeff Bezos, dinobatkan menjadi wanita terkaya di dunia versi Bloomberg’s Billionaire Index. Total kekayaan Scott ditaksir mencapai US$ 68 miliar. Hartanya bersumber dari 4 persen saham di Amazon, yang merupakan harta gono-gini perceraiannya dengan Bezos pada 2019 lalu.

Selain menjadi perempuan terkaya di dunia, Scott juga tercatat di urutan ke-12 dalam jajaran indeks orang terkaya versi Bloomberg ini. Sahamnya di Amazon melonjak dari US$ 2.000 menjadi US$ 3.500 per saham sejak awal tahun 2020.

Setelah perceraiannya pada 2019 lalu, Scott menjadi wanita terkaya keempat di dunia. Tahun lalu, kekayaannya diperkirakan mencapai US$ 36 miliar berdasarkan harga saham Amazon saat itu.

Scott dikenal sebagai seorang yang dermawan. Bulan lalu, ia menyumbangkan US$ 1,7 miliar kekayaannya untuk amal yang mengusung isu kesetaraan ras, hak LGBT, kesehatan masyarakat dan perubahan iklim.

Selain Scott, sang mantan suami Jeff Bezos juga didapuk menjadi orang terkaya di dunia. Pundi-pundi Bezos ditaksir mencapai US$ 205 miliar, yang menjadikannya orang pertama dalam sejarah dengan kekayaan lebih dari US$ 200 miliar.

Scott dan Bezos bercerai setelah 25 tahun menikah. Pasangan ini dikaruniai empat anak.

Baca berita selengkapnya di sini.





Source link

Warga Dapat Bantuan Dobel, Erick Thohir: Selama Nawaitu Gak Korupsi, Gak Apa-apa

Warga Dapat Bantuan Dobel, Erick Thohir: Selama Nawaitu Gak Korupsi, Gak Apa-apa


TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Pelaksana Gugus Tugas Pemulihan Covid-19 sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir tak mempersoalkan jika ada masyarakat yang kurang mampu menerima bantuan pemerintah lebih dari sekali alias dobel. Ia menegaskan, yang penting pejabat yang membagikan bantuan tidak ada niatan apalagi melakukan korupsi.

Hal tersebut, menurut Erick, bukan berarti pemerintah naif. Tetapi bantuan pemerintah secara langsung kepada orang yang membutuhkan baik keluarga miskin ataupun tadi usaha mikro bisa jadi dua kali diberikan.

“Saya rasa selama nawaitunya enggak korupsi, kasih orang yang kekurangan dua kali ya engga apa-apa, lah. Yang penting kita enggak memainkan untuk kantong kita, jadi yang kena dua kali ya engga apa-apa. Tapi datanya akan kita jaga,” kata Erick di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020. 

Namun, bukan berarti pemberian bantuan sebanyak lebih dari satu kali tidak memiliki risiko lain. Bisa jadi pemberian bantuan itu membuat masyarakat lain yang membutuhkan, justru tidak mendapat bagian. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki soal data ini. 





Source link

Pertamina Rugi Rp 11 T, Erick Thohir Pastikan Direksi dan Komisaris Tak Diganti

Pertamina Rugi Rp 11 T, Erick Thohir Pastikan Direksi dan Komisaris Tak Diganti


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan tidak ada rencana pergantian direksi maupun komisaris PT Pertamina (Persero) meski perseroan mencatatkan kerugian sekitar Rp 11 triliun pada semester I-2020. Malah, dia menilai kinerja Pertamina dinilai lebih membaik dari pada perusahaan migas lainnya dalam pandemi Covid-19.

“Pertamina kan ruginya kelihatan, kalau kita perbandingkan dengan Exxon dengan Eni (Eni S.p.A, perusahaan migas multinasional Italia), jauh lah. Justru, perusahaan yang lain itu jauh lebih rugi dari Pertamina,” kata Erick Thohir, usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Ia lalu menyebutkan selama ini berprinsip agar jajaran direksi perusahaan tidak perlu dirombak selama kinerjanya baik. “Saya prinsipnya angkat direksi jangan diganti-ganti. Kan, saya di awal sudah bilang selama KPI-nya (Key Performance Indicators) tercapai, terus dibilang Pak Erick pilih kasih main pecat-pecat saja, nggak loh.”

Erick mengatakan, pergantian direksi maupun komisaris hanya dilakukan bila KPI dari sejumlah perusahaan plat merah berada di bawah standar yang ditentukan. Terkait hal ini, dia bilang, kinerja Pertamina cukup baik. Di mana, dalam kondisi Covid-19 perseroan tetap dapat menjaga ketersediaan minyak di dalam negeri.

Lebih jauh, Erick menjelaskan, Pertamina pun terus melakukan efisiensi di berbagai sektor. Dia mencontohkan, Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang ditargetkan konsolidasi dalam waktu singkat mampu dilakukan oleh Pertamina. Kendati demikian, menurut Erick, apa yang dilakukan  perseroan saat ini belum disebut sempurna. 

Karena itu, pihaknya akan tetap memberikan waktu kepada Pertamina untuk lebih memaksimalkan kinerja keuangannya. “Pertamina juga masih on progres dalam pembangunan baik kilang minyak dan macam macam. Karena kondisi Covid-19 ini juga baru, semua terdampak,” kata dia. 

Sebelumnya, manajemen Pertamina mencatat kinerja keuangan mereka sepanjang semester I 2020 mengalami kerugian sebesar Rp 11,13 triliun. VP Komunikasi Perusahaan Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, sepanjang semester I pada tahun 2020 Pertamina menghadapi menghadapi triple shock.





Source link

Erick Thohir Sebut Vaksin Corona Gratis Buat Peserta BPJS

Erick Thohir Sebut Vaksin Corona Gratis Buat Peserta BPJS

Jakarta, CNN Indonesia –Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir menyatakan peserta BPJS Kesehatan akan mendapat bantuan vaksin corona gratis dari pemerintah. Rencananya, vaksinasi dilakukan pada awal 2021 jika uji klinis berhasil.

Ia mengusulkan ada dua program vaksinasi yaitu vaksinasi gratis dan mandiri atau berbayar bagi masyarakat yang mampu.

“Kami juga mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu. Jadi memang yang terdata di BPJS kesehatan itu gratis tetapi dengan tingkat daya beli berapa itu harus mandiri,” katanya pada rapat kerja dengan komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).


Namun, Erick belum merinci masyarakat berpenghasilan berapa yang terbilang mampu sehingga dapat melakukan vaksinasi mandiri.

Usulan vaksinasi mandiri dilatarbelakangi oleh kemampuan anggaran pemerintah yang terbatas.

“Kebutuhan APBN yang selama ini kita tahu juga defisit anggaran terus melebar dan kalau dilihat dari data-data ekonominya sendiri pemasukan kepada negara cukup rentan,” lanjutnya.

Di kesempatan sama, Erick juga menyatakan bahwa pada akhir tahun ini, vaksin covid-19 akan mulai disuntikkan kepada 15 juta orang. Jika kerja sama pemerintah dengan Sinovac, China dan G24, Uni Emirat Arab berjalan sesuai rencana, diproyeksikan pemerintah dapat memproduksi 30 juta vaksin siap pakai.

[Gambas:Video CNN]

“Per orang butuh dua kali suntik, jadi 30 juta dosis untuk 15 juta orang, ini diberikan dalam jeda waktu 2 minggu,” jelasnya.

Sementara, komitmen untuk 2021, pada kuartal pertama direncanakan dari G24 sebanyak 50 juta dosis vaksin sudah dapat diproduksi. Dari Sinovac, akan ada 250 juta dosis disiapkan sepanjang 2021.

(wel/sfr)

Source link