fbpx

Menaker Ida Fauziyah Sebut Bantuan Subsidi Upah Tahap II Sudah Cair


TEMPO.CO, Jakarta –  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bantuan subsidi upah tahap II untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta sudah cair mulai Senin, 9 November 2020. Penerima bantuan ini adalah pekerja yang datanya sudah terverifikasi dan telah memperoleh subsidi yang sama pada tahap I.

“Siang tadi saya dapat laporan bahwa data penerima BSU (bantuan subsidi) tahap I sebanyak 2.180.382 orang sudah diproses ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara),” tutur Ida dalam keterangannya, Senin, 9 November 2020.

Adapun bantuan subsidi tahap II berlaku untuk periode November-Desember 2020. Pada tahap kedua, penerima manfaat akan memperoleh stimulus tunai sebesar Rp 1,2 juta atau Rp 600 ribu per bulan.

Mekanisme pencairan subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Subsidi tersebut bakal langsung ditransfer ke bank penyalur dan dicairkan ke masing-masing rekening penerima.

Ida Fauziyah mengklaim pemerintah akan mempercepat proses penyaluran bantuan hingga dua termin penerima per pekan untuk membantu mendongkrak daya beli dan konsumsi masyarakat.

Meski demikian, Ida menjelaskan proses penyaluran bantuan subsidi upah pada tahap kedua berbeda dari sebelumnya. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia menyatakan pemerintah perlu melakukan pemadanan data dengan data wajib pajak. Proses pemadanan data ialah bagian dari evaluasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

“Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan pemadanan data. Alhamdulillah hasilnya sudah kami terima Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk proses pembayaran hari ini,” kata Ida. Ida menerangkan, pekerja penerima bantuan yang sudah memenuhi syarat akan tetap memperoleh subsidi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA





Source link

Ridwan Kamil Putuskan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2021 Tidak Naik


TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sama dengan upah yang berjalan tahun ini yakni Rp 1.810.351,36.

“Untuk penetapan upah minimum tidak mengalami kenaikan, tetap sama dengan 2020,” kata dia, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Taufik mengatakan, ada tiga dasar pertimbangan yang menjadi alasan penetapan UMP Jawa Barat 2021. Di antaranya, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 tanggal 26 Oktober 2020 yang merekomendasikan upah minimum besarannya sama dengan tahun ini, tidak naik.

Sisanya adalah berita acara rapat pleno Dewan Pengupahan Jawa Barat tentang rekomendasi UMP tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2020, serta Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jawa Barat nomor 561/51/X/Depeprov tanggal 27 Oktober 2020 perihal rekomendasi UMP Jawa Barat tahun 2021.

“Selanjutnya penjelasan umum terkait kenapa Pak Gubernur, selain berdasar tadi, untuk penetapan upah minimum tidak mengalami kenaikan, tetap sama dengan 2020 adalah, aturan terkait penetapan upah minimum ini dari PP 78/2015,” kata dia.

Taufik mengatakan, ada dua hal yang menjadi perhatian dalam PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi alasan penetapan UMP 2021. Pertama, tahun ini genap lima tahun dari sejak terbitnya PP tersebut mewajibkan Dewan Pengupahan menyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah.

“Lima tahun setelah penetapan PP ini, segera ditetapkan Kebutuhan Hidup Layak. Aturan mengenai penggunaan hidup layak ini sudah keluar, Permenaker Nomor 18/2020 bulan Oktober, mengharuskan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi harus segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS,” kata Taufik.





Source link

Keputusan Tidak Populis Menahan Kenaikan Upah Minimum Diacungi Jempol


JawaPos.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum untuk tahun 2021 mendatang dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, Gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuaziyah meminta penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2021 dilakukan pada 31 Oktober 2020. Dalam aturan yang diteken pada 26 Oktober 2020 tersebut, Ida menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar upah.

Pengamat Indef Bhima Yudhistira melihat, dalam kebijakan ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan malah berpihak kepada pengusaha. Pemerintah tidak memosisikan diri sebagai mediator antara kepentingan pengusaha dan pekerja.

Menurutnya, fungsi upah minimum adalah untuk melindungi bagi pekerja. Upah minimum hanya mengatur upah pekerja yang paling bawah. Sehingga, dengan tekanan ekonomi seperti saat ini, sebaiknya pemerintah mendorong kenaikan upah minimum.

“Logikanya, upah minimum bertujuan untuk melindungi buruh yang rentan,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (28/10).

Sementara, lanjutnya, persoalan besaran kenaikan tentu harus mempertimbangkan indikator ekonomi dan forum tripartit dimana pemerintah berfungsi sebagai mediator. Namun, dengan munculnya kebijakan ini, terlihat pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha.

Bhima menyayangkan kebijakan ini. Setelah sebelumnya keluar Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang membuka peluang THR tak dibayar tepat waktu oleh pengusaha, serta UU Cipta Kerja, keputusan tidak dinaikkannya upah minimum ini menjadi tambahan kado pahit bagi pekerja.

“Jadi, kalau sekarang ditambah upah minimum tidak naik, maka ini strategi yang salah untuk perlindungan pekerja dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah. Menurut Piter, jika mengacu ketentuan formulasi UMR sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi, maka seharusnya UMR tahun depan justru turun.

“Tetapi akan lebih bijak kalau UMR tetap, tidak naik dan tidak turun,” ujarnya saat dihubungi, JawaPos.com.

baca juga: Turut Berduka Cita, 700-an Karyawan Garuda Indonesia Diputus Kontrak

Piter mengapresiasi keputusan tidak populis pemerintah untuk menahan kenaikan upah minimum. Menurutnya, tidak dinaikkannya UMR di tengah pandemi akan memberi ruang bernapas bagi dunia usaha untuk menata kembali usahanya.

Sementara bagi pekerja, akan lebih baik menerima UMR yang tetap, daripada UMR naik tetapi sebagian dari mereka dirumahkan atau bahkan kena PHK. “Periode saat sekarang ini seharusnya ada saling pengertian antara perusahaan dan pekerja, karena mereka saling membutuhkan satu sama lainnya,” tukas Piter.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Subsidi Upah Tahap IV, Kemenaker Kantongi 2,8 Juta Nomor Rekening

Subsidi Upah Tahap IV, Kemenaker Kantongi 2,8 Juta Nomor Rekening


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menerima 2,8 juta data nomor rekening calon penerima bantuan subsidi upah tahap IV dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BPJamsostek pada Rabu, 16 September 2020.

“Kami segera melakukan checklist data tersebut maksimal selama empat hari kerja untuk melihat kesesuaian data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 September 2020.

Dengan diterimanya data tahap IV, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima total 11,8 juta data rekening pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta yang bakal mendapat bantuan subsidi gaji.

Rinciannya, tahap I Kemnaker menerima 2,5 juta data, tahap II menerima 3,5 juta data, tahap III sebanyak 3 juta data, serta tahap IV 2,8 juta data. Saat ini, penyaluran subsidi gaji atau upah dari tahap pertama hingga tahap ketiga sudah berjalan.

Pemerintah menargetkan penyaluran BSU kepada 15.725.232 pekerja secara bertahap. BSU diberikan kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan (total Rp2,4 juta) yang diberikan setiap dua bulan sekali.

“Pekerja yang berhak mendapatkan BSU, ialah pekerja yang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti bergaji di bawah Rp 5 juta dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan hingga 16 September 2020, BP Jamsostek telah mengantongi 14,7 juta nomor rekening calon penerima bantuan subsidi upah. Dari jumlah tersebut dilakukan validasi ke perbankan dan diperoleh sekitar 73 nomor rekening tidak valid.

Berikutnya dilakukan validasi lapis kedua, yaitu menyesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, antara lain tercatat sebagai penerima upah dengan besaran tercatat di bawah Rp 5 juta, serta status kepesertaannya aktif pada Juni 2020.

Dari proses penyaringan tahap dua, sebanyak 1,7 juta data nomor rekening dinyatakan tidak sesuai kriteria alias tidka valid. Sehingga, nomor rekening itu dikeluarkan dari calon penerima bantuan subsidi upah. “Jadi tidak bisa kami lanjutkan atau kami drop,” tutur Agus.

Proses validasi pun dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu validasi nomor rekening dan ketunggalan data kependudukan. Dari proses tersebut, hanya 11,8 juta nomor rekenuing yang telah dinyatakan valid. Sementara sisanya dikonfirmasi ulang ke perusahaan.

Agus memastikan apabila pekerja memang terdaftar di BP Jamsostek dan sesuai kriteria, maka mereka berhak mendapatkan dana bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan tersebut. Hanya saja, ia mengatakan penyaluran dilakukan secara bertahap. “Jadi harap bersabar,” kata dia.

CAESAR AKBAR





Source link

Menaker Minta Maaf Bantuan Rp600 Ribu Batal Cair Besok

Menaker Minta Maaf Bantuan Rp600 Ribu Batal Cair Besok


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta maaf Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 Juta tak bisa dicairkan besok.

Meski telah memegang 2,5 juta rekening calon penerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), pihaknya masih perlu melakukan validasi sebelum pencairan BLT dilakukan.

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang dibuat pemerintah, validasi data paling lambat dapat dilakukan dalam empat hari.


“Kalau dalam juknis-nya itu waktu paling lambat itu 4 hari untuk melakukan cek list, jadi 2,5 juta. Kami mohon maaf. Butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada,” ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya, Senin (24/8).

Pencairan BLT tersebut mundur dari rencana yang telah disampaikan. Sebelumnya, Ida pun menyatakan bantuan itu akan secara simbolik disalurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (25/8).

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan proses pencairan BLT Rp600 ribu kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta sudah mulai dicairkan hari ini lantaran Ida telah mengeluarkan permenaker terkait dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diterbitkan.

Kendati demikian, pencairan itu ternyata tak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, Ida menyampaikan, pencairan juga perlu dilakukan bertahap menyesuaikan data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Untuk batch pertama, 2,5 juta data yang telah diterima akan dilakukan proses validasi. Setelah itu, lanjut Ida, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur yakni bank pemerintah.

“Jadi bank pemerintah dan bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke penerima program subsidi upah/gaji. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk pada akhir September 2020 nanti, ” katanya.

Ida menambahkan untuk pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN tersebut menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima program bantuan subsidi gaji/upah ini.

Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp5juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.

“Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi, ” katanya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/sfr)





Source link