fbpx
Jokowi Minta K/L dan Pemda Utamakan Serap Produk Lokal

Jokowi Minta K/L dan Pemda Utamakan Serap Produk Lokal



Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan setiap kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengutamakan penyerapan produk dalam negeri. Khususnya, untuk produk pertanian dan barang yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Saya telah meminta agar belanja k/l serta pemda agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik pertanian maupun UMKM,” ujar Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2020,” Kamis (22/10).

Dengan mengutamakan produk dalam negeri, ia berharap uang yang mengalir ke masyarakat semakin banyak. Dengan demikian, daya beli masyarakat bisa sedikit tertolong di masa pandemi covid-19.







Selain penyerapan produk lokal, Jokowi juga memerintahkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terutama untuk belanja bantuan sosial (bansos) dan belanja modal.

“Saya harapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah. Itu dengan percepatan realisasi APBN,” tutur Jokowi.

Ia bilang secara keseluruhan pemerintah telah menyalurkan beberapa skema bansos, seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), BLT dana desa, subsidi gaji, dan program kartu prakerja.

“Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Menaikkan permintaan dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya pasokan,” ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.

(aud/sfr)





Source link

Menhub: Jokowi Pesan Agar Cuti Bersama Tak Berimbas pada Peningkatan Kasus Covid

Menhub: Jokowi Pesan Agar Cuti Bersama Tak Berimbas pada Peningkatan Kasus Covid


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperoleh pesan khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengetatkan keamanan di sektor transportasi menjelang libur panjang 28-31 Oktober mendatang.

“Saat ratas, Presiden memberikan pesan agar libur cuti bersama ini tidak sampai menyebabkan satu penambahan peningkatan kasus Covid-19,” ujar Budi Karya dalam konferensi virtual pada Rabu petang, 21 Oktober 2020.

Dia mengakui ada kecenderungan kenaikan penumpang, baik di simpul angkutan udara maupun perkeretaapian, saat libur panjang tiba. Pergerakan penumpang di bandara, misalnya, yang semula hanya 40 persen dapat melonjak hingga mendekati 50 persen dari okupansi normal.

Kondisi yang sama diprediksi terjadi untuk angkutan kereta api dan darat. Ia memperkirakan rata-rata kenaikan frekuensi penumpang bisa mencapai 20-30 persen.

“Yang lebih banyak memang di angkutan jalan darat dan kereta api karena rata-rata pemudik ini ke Jawa,” kata Budi Karya.

Maka itu, Budi Karya memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan operator transportasi untuk meningkatkan protokol kesehatan menjelang masa libur panjang. Kementerian, kata dia, akan menggelar rapat pada Kamis, 22 Oktober, bersama operator pesawat, angkutan darat, dan kereta api.





Source link

Food Estate, Jalan Jokowi Kenyangkan Rakyat Indonesia

Food Estate, Jalan Jokowi Kenyangkan Rakyat Indonesia



Jakarta, CNN Indonesia —

Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggenggam target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada tahun pertama pemerintahan Kabinet Indonesia Maju masih jauh panggang dari api.

Bahkan, yang terjadi berbanding terbalik. Ekonomi justru anjlok menjadi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

Semua terjadi karena pandemi virus corona atau covid-19 secara mendadak di berbagai negara, termasuk Tanah Air. Kendati begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tak semua sektor ekonomi dan industri tumbuh minus karena corona.







Sektor itu antara lain, pertanian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan air. Mereka justru tumbuh positif di tengah tekanan pandemi covid-19.

Khusus sektor pertanian, laju pertumbuhannya 16,24 persen dari kuartal I ke kuartal II 2020. Sementara secara tahunan, sektor ini tumbuh 2,19 persen bila dibandingkan kuartal II 2019.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pertumbuhan positif ini ditopang oleh subsektor tanaman pangan yang meningkat 9,23 persen karena pergeseran masa panen raya. Sumbangan lain juga datang dari subsektor kehutanan dan penebangan kayu 2,23 persen karena ditopang produksi kayu hasil tanaman industri.

“Ada pergeseran panen raya yang tahun lalu terjadi pada Maret, tahun ini di April dan Mei masih panen raya,” ucap Suhariyanto, dikutip Selasa (20/10).

Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus menganalogikan pertumbuhan sektor pertanian di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ibarat berkah dalam kesusahan. Sebab, kebutuhan pangan tetap tinggi, walaupun ekonomi dan kesehatan tengah tertekan corona.

“Masyarakat bisa mengerem pengeluaran lain, tapi tidak dengan pangan, meski mungkin ada pengurangan dari protein tinggi ke karbohidrat tinggi, tapi ketika pandemi tentu kebutuhan pangan tetap yang utama dipenuhi sehingga tetap ada pertumbuhan positif dari sektor ini,” ujar Ahmad kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Kendati begitu, menurutnya, pertumbuhan positif di sektor pertanian belum cukup menjanjikan. Pasalnya, ketika pandemi masih berlangsung, hal yang perlu dijaga pemerintah adalah ketahanan pangan nasional.

Apalagi, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) pernah mengingatkan negara-negara di dunia terkait risiko krisis pangan di tengah pandemi. Masalahnya, menurut Heri, persoalan ketahanan pangan ini masih belum cukup teruji di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Secara fundamental, ini belum terlihat membaik atau belum, belum teruji, karena biasanya terujinya ketika bulan puasa dan lebaran, bisa terlihat bagaimana stok. Tapi sekarang orang kan konsumsi secukupnya, jadi bisa saja masih cukup karena konsumsinya belum tinggi,” katanya.

Terkait ketahanan pangan, Ahmad memberi referensi agar Indonesia bisa seperti Singapura. Negara tetangga itu bisa memiliki ketahanan pangan yang kuat sekalipun tak punya lahan luas untuk kegiatan pertanian.

Seluruh kebutuhan pangan masyarakatnya dipenuhi dengan cara impor. Tentu ini bukan masalah Indonesia perlu meningkatkan impor atau tidak.

[Gambas:Video CNN]

Tapi Singapura setidaknya bisa mewujudkan ketahanan pangan dengan sumber daya alam yang terbatas.

“Singapura tidak punya sawah, semua impor, tapi pengelolaan di dalam negerinya sangat baik. Mereka bisa capai ketahanan pangan dari distribusi, ini yang jadi PR Indonesia, bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi secara kuantitas, tapi memperbaiki distribusi dan tata niaga agar berkualitas,” ungkapnya.

Ahmad mengatakan Jokowi-Ma’ruf sebenarnya sudah mulai melakukan langkah nyatanya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan membangun lumbung pangan (food estate) seluas 164 hektare di Kalimantan Tengah.

Jokowi juga mengalokasikan dana Rp104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan pada 2021. Sebagian dana itu akan digunakan untuk pengembangan food estate yang dikomandoi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Ini perlu didukung dengan road map yang jelas,” imbuhnya.

Ahmad memberi satu catatan penting bagi pengembangan food estate ke depan; pengembangan jangan hanya mengejar volume produksi secara kuantitas, namun memenuhi kualitas pangan yang sesuai dengan industri agro di dalam negeri.

Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak bisa sebatas menikmati hasil pangan mentah. Mereka juga perlu menikmati makanan dengan kualitas baik.

Sayangnya, di tengah kebutuhan itu, hasil produksi di dalam negeri yang sering kali berlimpah tidak bisa memenuhi kriteria industri agro.

Akibatnya, kebutuhan industri agro harus bergantung pada impor. Keran impor pun mau tidak mau terus dibuka atas kepentingan perut.

Padahal, itu memberi dampak di indikator ekonomi lain.

“Misalnya, industri butuh jagung, di dalam negeri produksi ada, tapi beda kualitas, tidak bisa yang basah, jadi perlu didukung dengan pengelolaan pangan pascapanen, baik dengan jaminan ketersediaan infrastruktur, teknologi, pengetahuan, tata niaga,” jelasnya.

Selain itu, ia melihat food estate keseriusan Jokowi pada sektor pertanian, perlu didukung aksi nyata lain. Misalnya, menghubungkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke sektor pertanian.

Sektor tersebut memang belum terdampak pandemi, namun tetap perlu dijamin kelangsungannya ke depan.

“Karena setelah pengangguran dan kemiskinan muncul, risiko kelaparan mengikuti di belakangnya, ini harus diantisipasi. Bisa dengan stimulus untuk sektor pangan,” tuturnya.

Catatan lain dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah upah buruh tani. Menurutnya, sejauh ini memang ada peningkatan.

Tapi, itu terjadi lebih karena ada penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) alias deflasi.

“Kenaikan upah buruh tani belum mencerminkan kesejahteraan mereka, kalau inflasi naik, hasilnya bisa tidak ada lebih pada daya beli petani. Ini tetap perlu diperhatikan,” ucapnya.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa juga menyoroti masalah ketahanan pangan nasional di tengah rencana pembangunan food estate. Sebab, Indonesia masih berada di peringkat 62 dari 113 negara di Indeks Ketahanan Pangan Global.

Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya masalah produksi yang melimpah.

“Ketahanan pangan tidak ada kaitannya dengan kapasitas produksi di dalam negeri yang melimpah. Indonesia perlu pengelolaan yang lebih baik,” ungkap Dwi.

Ia juga mengingatkan Jokowi soal risko kegagalan dalam menjalankan proyek tersebut. Menurutnya, rencana food estate masih berisiko gagal seperti langkah-langkah yang pernah dilakukan Indonesia dari era pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, food estate perlu basis kajian ilmiah yang mendalam dari infrastruktur, kesesuaian tanah, teknologi, hingga sosial ekonomi, bukan sekadar membuka lahan.

“Kalau satu saja tidak terpenuhi, bisa gagal,” pungkasnya.

(uli/agt)





Source link

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Dinilai Masih Bisa Berubah

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Dinilai Masih Bisa Berubah


TEMPO.CO, Jakarta – Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR Widodo mengatakan draf omnibus law UU Cipta Kerja dengan 812 halaman sebenarnya masih bisa berubah. Perubahan ini dinilai merupakan hal biasa karena harus melewati proses penelahaan, check and re-check di Istana.

“Mungkin saja bisa halamannya berubah,” kata Widodo dalam acara Kovid Psikologi secara virtual pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

Perubahan bisa terjadi karena draf UU 812 halaman ini akan disesuaikan dengan format dan standar pembentukan UU. Sebelum kemudian diteken Presiden Joko Wudodo atau Jokowi, paling lambat 30 hari setelah paripurna DPR.

Sebelumnya, UU Cipta Kerja sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Setelah ketuk palu ini, terjadilah drama gonta-ganti halaman RUU.

Awalnya setelah pengesahan, beredar draf RUU dengan jumlah 905 halaman. Lalu beredar lagi draf dengan jumlah halaman 1028.

Saat ingin diserahkan ke presiden, DPR mengumumkan draf finalnya berisi 1.035 halaman. Tapi hanya selang beberapa jam, terjadi perubahan ukuran kertas sehingga drafnya berubah lagi menjadi 812 halaman. Sehingga draf inilah yang akhirnya diserahkan ke Jokowi pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Widodo tidak menjelaskan mengapa bisa beredar draf berbagai versi di publik setelah pengesahan. Sesuai ketentuan yang ada, ia menyebut seharusnya draf berbagai versi ini belum boleh beredar, seperti yang sudah terlanjut terjadi. “Karena belum dokumen publik yang bisa disebarluaskan,” ujarnya.

Tapi dengan proses yang belum selesai ini, Widodo pun meminta publik untuk tiga tergesa-gesa. “Jangan terlalu menanyakan ini berapa (halaman), segala macam,” ujarnya.

Bagi tim yang sering terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Widodo menyebut perubahan semacam ini merupakan hal yang lumrah. “Recalling, check and re-check itu biasa,” kata dia.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Pemerintah dan DPR Disebut Tak Sediakan Info UU Cipta Kerja yang Akurat





Source link

Jokowi Target Proyek TPPI Segera Rampung, Satgas Investasi Disorot

Jokowi Target Proyek TPPI Segera Rampung, Satgas Investasi Disorot


JawaPos.com – Proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, diangap bisa menjadi salah satu pendongkrak bangkitnya perekonomian Bangsa Indonesia. Termasuk bisa membuat kemandirian energi bangsa ini terwujud.

Namun, proyek itu dikabarkan terhambat karena langkah Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang kabarnya telag membentuk satgas investasi untuk proyek TPPI.

“Jika benar soal apa yang dilakukan Ahok itu,  justru akan membuat gaduh, dan Pertamina tidak bisa maju dan berkembang, bahkan bisa jadi Pertamina tidak bisa bersaing,” kata Pengamat Pembangunan dan Politik Adib Miftahul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).

Padahal sesuai intruksi Presiden Jokowi, Menteri BUMN, Dirut Pertamina dan Komisaris Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek ini dalam kurun waktu 3 tahun.

“Apalagi proyek ini termasuk dalam PSN dan sudah diintruksikan oleh presiden langsung ke Pertamina untuk segera dilaksankan dan segera onstream dalam waktu 3 tahun,” ujar Adib.

Di tengah isu yang terus melanda Pertamina terkait kinerja, harusnya Ahok bisa melakukan langkah yang positif sesuai arahan presiden bukan kemudian justru membuat langkah menjegal kemauan presiden.

“Kita tahu dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Tuban akhir tahun lalu, beliau meminta agar proyek ini segera berjalan dalam kurun waktu tiga tahun. Lantas apa masalahnya, hingga proyek ini sampai dibatalkan?,” tanya Adib.

Menurut Adib, Jika TPPI ini sudah beroperasi, tentu dampaknya sangat besar untuk menekan impor migas. Dan ini bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan. “Kata Pak Jokowi apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 56 triliun,” tandasnya.





Source link

Tenun Gedognya Dipakai Presiden Jokowi, Perajin Batik Tuban Bangga

Tenun Gedognya Dipakai Presiden Jokowi, Perajin Batik Tuban Bangga


TEMPO.CO, Tuban – Perajin batik tenun gedog asal Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Jawa Timur bangga melihat hasil tenunannya dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi). Batik tenun gedog Tuban itu terlihat dipakai Jokowi pada saat acara resmi di Istana Negara.

Pengusaha sekaligus perajin tenun gedog asal Tuban, Nurida Dikarina, mengatakan bahwa namanya terangkat setelah hasil karyanya dikenakan Presiden Jokowi. Batik bermotif gelombang natural warna cokelat muda dipadu hitam,  bercorak daun dan binatang laut ini menyemangati para perajin batik di daerahnya. “Tentu kami bangga, batik tenun gedog dipakai Bapak Presiden di Istana Negara, ujar Rida, panggilannya pada Tempo Jumat, 2 Oktober 2020.

Rida mengisahkan, batik tenun gedog buah karyanya dibeli Presiden Jokowi saat ada acara pameran batik yang difasilitasi Bank Indonesia dan Pertamina di Jakarta Convention Center (JCC) beberapa bulan lalu. Saat itu, rombongan Presiden melintas di stan Jawa Timur, di mana salah satunya diikuti karya batik miliknya. Kebetulan yang ikut berpartisipasi di stan batik Jawa Timur adalah Arumi Bachsin yang tak lain adalah istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Saat melintas itulah, Arumi membantu memasarkan ke Presiden Jokowi, ada batik tenun gedog Tuban yang motifnya bagus. Tak menunggu lama, Presiden tertarik dan membelinya satu lembar batik yang ditawarkan. “Ya, Bapak Presiden langsung membeli,” ujarnya Rida.  Rida menyebut, bahwa harga batik yang dibeli Presiden Jokowi juga tidak terlalu mahal, yaitu Rp 1,2 juta. 

Belakangan diketahui, tak hanya Presiden Jokowi saja yang membeli batik bermotif gelombang natural warna cokelat muda ini. Karena, beberapa saat kemudian, ada Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf yang juga ikut membeli di acara yang sama. Meski motifnya batik tenunnya sama yaitu gelombang natural, tetapi warna dan coraknya berbeda.”Iya, Bapak Triawan Munaf juga membeli tenun batik kami,” imbuh Rida.





Source link

Diresmikan Jokowi Hari Ini, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Masih Gratis

Diresmikan Jokowi Hari Ini, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Masih Gratis


TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan jalan tol Pekanbaru-Dumai secara virtual hari ini. Setelah diresmikan, menurut PT Hutama Karya (Persero), jalan tol Pekanbaru-Dumai bakal dibuka untuk umum dan masih gratis sekitar satu bulan ke depan.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Muhammad Fauzan mengatakan perseroan akan melakukan evaluasi sampai terbitnya surat keputusan menteri terkait penetapan tarif.

“Biasanya setelah diresmikan, akan beroperasi dan masih gratis. Biasanya satu bulan dan setelah itu akan dilakukan evaluasi sampai terbitnya SK Menteri PUPR terkait penetapan tarif tol,” ujarnya, Kamis, 14 September 2020.

Sebelumnya PT Hutama Karya (Persero) menyatakan proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai (Permai) bakal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 25 September 2020.

Tol sepanjang 131 kilometer di Provinsi Riau ini sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasional untuk ruas tol sepanjang 131 kilometer tersebut yang terbit pada 9 September 2020.

Sebelum diresmikan, Hutama Karya sudah melaksanakan serangkaian prosedur seperti uji layak fungsi atau ULF yang merupakan tahap penentuan sebuah jalan tol apakah layak untuk dioperasikan atau tidak.

Tol Pekanbaru – Dumai seksi 1 telah melewati masa ULF dan telah dibuka secara fungsional pada periode Lebaran 2020 lalu. Menyusul seksi 1, seksi tol lainnya yakni dari seksi 2 (Minas – Kandis Selatan) hingga seksi 6 (Duri Utara – Dumai) kembali dilakukan serangkaian ULF pada bulan Juli lalu.

Tol Pekanbaru – Dumai terdiri dari 6 (enam) seksi tol yaitu seksi 1 (Pekanbaru – Minas) sepanjang 9,5 KM , seksi 2 (Minas – Kandis Selatan) sepanjang 24,1 KM, seksi 3 (Kandis Selatan – Kandis Utara) sepanjang 16,9 KM, seksi 4 (Kandis Utara-Duri Selatan) sepanjang 26,5 KM, seksi 5 (Duri Selatan-Duri Utara) sepanjang 29,45 KM dan seksi 6 (Duri Utara-Dumai) sepanjang 25,05 KM.

Tol ini juga akan dilengkapi dengan 7 (tujuh) Gerbang Tol dan 5 (lima) pasang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area.

TIP akan terbagi menjadi 2 (dua) tipe yakni Tipe A yang terletak di KM 14,5, KM 45, dan KM 82, sedangkan Tipe B terletak di KM 64 dan KM 13 (arah Pekanbaru).





Source link

Ekonom Khawatirkan Rencana Perppu Stabilitas Sistem Keuangan

Ekonom Khawatirkan Rencana Perppu Stabilitas Sistem Keuangan


Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjat Wibowo menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan moneter RI.

Selain itu, ia juga mempertanyakan efektifitas keputusan tersebut. Apalagi, keputusan diambil di tengah tantangan pandemi covid-19.

“Saya melihat rencana Perppu Reformasi Keuangan tidak logis, tidak jelas efektifitasnya dan pada sektor tertentu membahayakan stabilitas fiskal dan moneter,” katanya lewat video conference, Selasa (1/9).


Ia mengatakan ada tujuh alasan kenapa rencana itu tidak logis. Pertama, tak ada satu negara pun yang melakukan perombakan struktur dari sistem keuangannya selama krisis ekonomi.

Ia bilang tak masuk akal suatu negara melakukan reformasi struktural selama menghadapi tantangan ekonomi yang begitu hebat.

Kedua, negara yang mengalami pertumbuhan koreksi berat pun tak melakukan reformasi. Sehingga, Dradjat menyebut tak logis jika Indonesia yang mengalami koreksi tak seberat negara lain justru menerbitkan perppu.

Ketiga, perombakan bukan praktik best practice (praktis terbaik internasional/PTI),” katanya.

[Gambas:Video CNN]

Keempat, pemerintah dinilai memberikan kesan bingung dan panik dan ini akan memberikan efek domino yang buruk terhadap perekonomian nasional.

Kelima, independensi otoritas moniter dan keuangan instansi independen seperti Bank Indonesia (BI) akan disunat. Keenam, dengan dipangkasnya independensi BI, ia menyebut pemerintah berpotensi berlaku diktaktor dalam fiskal, moneter, dan keuangan tanpa mekanisme kontrol maksimal.

Ketujuh, perppu bukan solusi. Katanya, yang seharusnya dilakukan adalah penguatan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS.

Sementara, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pembahasan perppu seharusnya didasari oleh suatu kondisi memaksa. Namun, dalam keadaannya kini ia menilai negara tak dalam kondisi genting sehingga rancangan perppu terkesan dipaksakan.

Hal ini disebutnya sebagai sebuah tindakan ilegal dan berpotensi berakhir dengan impeachment (pemakzulan) Presiden.

“Dalam konstitusi, Perppu harus dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Kalau tidak, akan melanggar undang-undang dasar dan dapat berbuntut pada impeachment (pemakzulan). Kan, kasihan sekali presiden kita yang dibisikinya dengan salah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan.

Nantinya, Perppu bakal mengakomodasi situasi krisis yang menyerang sistem keuangan negara. Perppu juga akan mengintegrasikan kewenangan BI dan OJK, serta membentuk dewan moneter yang memberikan pemerintah hak untuk ikut dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI.

Berdasarkan draf RUU baru yang diterima CNNIndonesia.com, tugas dan hak bagi seorang Menteri Keuangan untuk ikut RDG BI tercantum dalam Pasal 43 ayat 1. Selain Menkeu, pemerintah juga bisa menunjuk seorang atau lebih menteri di bidang perekonomian untuk hadir di RDG BI.

“Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh seorang atau lebih menteri di bidang perekonomian serta menteri keuangan yang mewakili pemerintah dengan hak bicara dan hak suara,” tulis Pasal 43 ayat 1 RUU baru seperti dikutip.

(wel/agt)





Source link