fbpx
BP Jamsostek Kantongi 14,3 Juta Nomor Rekening Calon Penerima Subsidi Gaji

BP Jamsostek Kantongi 14,3 Juta Nomor Rekening Calon Penerima Subsidi Gaji


TEMPO.CO, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek telah mengumpulkan 14,3 juta nomor rekening dari target 15,7 juta calon penerima bantuan subsidi gaji untuk pegawai dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan nomor rekening yang telah dikumpulkan tersebut lantas divalidasi berlapis sampai dengan tiga tahap. “Hingga saat ini, jumlah data yang tervalidasi mencapai 11,5 juta,” ujar dia kepada Tempo, Ahad, 6 September 2020.

Dari jumlah tersebut, Utoh mengatakan lembaganya telah menyerahkan data rekening calon penerima bantuan subsidi Rp 2,4 juta tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 5,5 juta rekening.

Penyerahan data tersebut terbagi atas dua kali tahapan dan akan terus berlangsung hingga memenuhi target. “Kami telah menyerahkan 2,5 juta data pada pekan lalu dan 3 juta lagi kemarin, sehingga total sebanyak 5,5 juta data peserta dalam dua tahap,” ujarnya.

BP Jamsostek, kata Utoh, terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan, dengan batas waktu telah diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020. “Kami juga berharap perusahaan mempercepat proses penyampaian data yang dikonfirmasi ulang.”

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa hingga Jumat, 4 September 2020, telah ada 2.31.974 orang pekerja yang menerima bantuan subsidi gaji tahap I.

“Sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,44 persen dari total penerima subsidi gaji/upah tahap I telah menerima bantuan. Sisanya masih dalam proses,” tulis akun twitter @KemnakerRI, Sabtu malam, 5 September 2020.

Saat ini, kata Kemnaker, para calon penerima yang masih belum menerima subsidi gaji di rekeningnya masih dalam proses. Bank penyalur disebut segera menyalurkan bantuan tersebut ke rekening penerima.

“Untuk Rekanaker yang memenuhi syarat mendapat subsidi, pastikan bahwa rekening yang terdaftar masih aktif dan sesuai dengan identitasmu ya,” tulis Kemnaker.

Baca: Kemenaker: 2,3 Juta Pekerja Terima Bantuan Subsidi Gaji Tahap I





Source link

Pemerintah Disebut Berperan dalam Rugi Rp11 T Pertamina

Pemerintah Disebut Berperan dalam Rugi Rp11 T Pertamina


Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan pemerintah turut punya andil dalam kerugian sebesar Rp11 triliun yang dialami PT Pertamina (Persero) pada semester I 2020 kemarin. Kontribusi itu berasal dari utang pemerintah terhadap perusahaan minyak negara yang hingga kini belum lunas.

“Kalau utang pemerintah sudah masuk ke kas Pertamina, Pertamina tidak rugi,” ucap Faisal dalam video conference, Senin (31/8).

Sebenarnya, sambung Faisal, seluruh perusahaan minyak di dunia memang merugi karena harga komoditas anjlok. Tak heran, arus kas perusahaan terganggu.


Namun, khusus Pertamina, kondisi itu diperburuk oleh sikap pemerintah. Salah satunya dengan tunggakan utang yang terus menumpuk setiap tahunnya.

“Semua perusahaan minyak di dunia merugi karena harganya anjlok. Harga keekonomian di atas harga pasar untuk produk premium, solar dan LPG,” kata Faisal.

Diketahui, Pertamina membukukan kerugian bersih hingga US$767,91 juta atau Rp11,3 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) sepanjang semester I 2020. Realisasi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu, di mana perusahaan masih untung US$659,95 juta atau Rp9,56 triliun.

Kerugian Pertamina disebabkan oleh pendapatan perusahaan yang turun 24,71 persen dari US$25,54 miliar menjadi US$20,48 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Penurunan penjualan dan pendapatan disumbang oleh penurunan penjualan minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak dalam negeri dari US$20,94 miliar menjadi US$16,56 miliar. Perusahaan energi pelat merah itu juga mengalami penurunan pendapatan dari aktivitas operasi lainnya dari US$497,23 juta menjadi US$424,80 juta.

Selain itu, penggantian biaya subsidi dari pemerintah juga turun dari US$2,5 miliar menjadi US$1,73 miliar. Tahun ini, Pertamina tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran, padahal tahun lalu berhasil mengantongi US$6,42 juta.

Namun, penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak berhasil naik dari US$1,6 miliar menjadi US$1,76 miliar. Selain itu, Pertamina juga mengalami kerugian selisih kurs sebesar US$211,83 juta.

Sementara, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan pemerintah memiliki utang sebesar Rp96,5 triliun pada 2019. Utang tersebut merupakan utang kompensasi atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 lalu.

Rinciannya, utang kompensasi atas selisih HJE pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun. Pada 2018, jumlah utang kompensasi selisih HJE naik menjadi Rp44,85 triliun. Kemudian, sebesar Rp30,86 triliun pada 2019 lalu.

Dari total utang tersebut, pemerintah berencana membayarkan utang kompensasi sebesar Rp45 triliun pada 2020. Jumlah tersebut untuk memenuhi utang kompensasi pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun dan sebagian utang kompensasi 2018 senilai Rp24,21 triliun.

(aud/agt)





Source link

Pemerintah Punya Utang Subsidi Rp5 T ke Pupuk Indonesia

Pemerintah Punya Utang Subsidi Rp5 T ke Pupuk Indonesia


Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan sisa utang pemerintah ke BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk pengadaan pupuk bersubsidi tinggal Rp5 triliun.

Sisa utang tersebut turun jika dibandingkan dengan periode 2015-2019 yang sempat mencapai Rp15 triliun. Dengan kata lain, pemerintah sudah membayar utang sekitar Rp10 triliun. 

“Ini penyelesaian pertama yang kami lakukan, setelah jadi menteri, diminta untuk melakukan penyelesaian (utang) ini di atas Rp9,7 triliun, sehingga yang tersisa sekarang Rp5 triliun lebih,” kata Syahrul seperti dikutip dari Antara, Jumat (28/8).


Syahrul menjelaskan utang pupuk memang menjadi kewajiban pertama yang ia selesaikan saat menjadi menteri, setelah adanya dorongan oleh Komisi IV DPR.

Ia mengatakan penurunan sisa utang tersebut membuat pemerintah memiliki alokasi untuk penambahan utang pupuk subsidi kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang lebih besar.

Selain soal utang, juga berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Dengan dinaikannya HET pupuk, produksi bisa ditambah sehingga kuota atau alokasi pupuk subsidi kepada petani juga ditingkatkan.

“Untuk menaikkan harga eceran tertinggi pupuk, saya setuju, karena dengan demikian akan terjadi penambahan 1-2 juta ton,” kata Syahrul.

Kementerian Pertanian telah menetapkan alokasi subsidi pupuk pada tahun ini sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp26,6 triliun. Pupuk Indonesia selaku BUMN industri pupuk dalam negeri mendapat penugasan untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada petani di seluruh Indonesia.

Distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan Kementan menggunakan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) berbasis NIK by name by address, sehingga kualitas validasi data tersebut mencapai 94 persen.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)





Source link