fbpx
Faisal Basri Kritik Aturan Awal Pandemi: Bukan Tangani Corona

Faisal Basri Kritik Aturan Awal Pandemi: Bukan Tangani Corona


Jakarta, CNN Indonesia —

Faisal Basri, ekonom senior Indef, mengkritik aturan hukum yang muncul di awal pandemi yang dinilai tidak solutif dalam penanganan penyakit covid-19 atau virus corona.

Salah satunya, ia menyebutkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Menurut Faisal, payung hukum tersebut lebih condong mengamankan keuangan dan perbankan ketimbang masalah kesehatan.







“Perppu 1/2020 ini bukan tentang menangani covid-19 secara extraordinary (luar biasa). Melainkan, untuk mengantisipasi masalah covid-19 merembet ke sektor keuangan dan perbankan,” ujarnya dalam seminar nasional evaluasi 6 bulan, mengutip Antara, Sabtu (12/9) malam.

Padahal, seharusnya, pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat menangani covid-19 secara luar biasa. Misalnya, sambung dia, perppu agar alat pelindung diri (APD) bisa diproduksi oleh industri otomotif yang saat ini produksinya sedang anjlok.

“Macam-macam (perppu) yang semacam itu,” tegas Faisal.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, ia kembali mengkritisi struktur pejabat yang mengisi organisasi Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dinilai condong pada penanganan perekonomian.

“Kita lihat ketuanya Menko Perekonomian. Kemudian, wakil ketua ada Menteri Keuangan. Lalu, ketua pelaksananya ada Menteri BUMN,” tutur dia.

Persoalan lain, Gugus Tugas Covid-19 yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

(bir)





Source link

Trending Bisnis: Wajib Meterai di Transaksi Elektronik hingga Sosok Mafia Utang

Trending Bisnis: Wajib Meterai di Transaksi Elektronik hingga Sosok Mafia Utang


TEMPO.CO, Jakarta – Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 3 September 2020, dimulai dari aturan baru bea meterai untuk transaksi elektronik, jawaban stafsus Sri Mulyani soal mafia utang dan rencana investasi FMG di Kalimantan Timur. 

Selain itu, ada juga berita tentang Faisal Basri yang tak yakin Ekonomi Indonesia terbesar kelima dunia di 2025 dan rencana investor Australia mengembangkan ekonomi hijau. Berikut lima berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis.

1. Mulai 1 Januari 2021, Transaksi Elektronik di Atas Rp 5 Juta Kena Bea Meterai

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan transaksi digital dengan nilai Rp 5 juta ke atas akan dikenakan bea meterai. Termasuk, pada pembelanjaan di e-commerce untuk nilai tersebut.

“Iya. Itu dengan meterai digital, enggak harus ditempelkan. Jadi ditambahkan. Mau belanja Rp 10 juta atau Rp 1 miliar, tetap kena bea meterai Rp 10 ribu,” ujar  Hestu di Kompleks Parlemen, Kamis, 3 September 2020.

Sejatinya, selama ini pun, menurut Hestu, seharusnya belanja dengan nilai di atas Rp 1 juta mesti dikenakan bea meterai. Namun, ia menduga tidak semua retail mengenakan bea tersebut.





Source link

Masa Pandemi Alokasi Dana Infrastruktur Tertinggi, Faisal Basri: Gila Luar Biasa

Masa Pandemi Alokasi Dana Infrastruktur Tertinggi, Faisal Basri: Gila Luar Biasa


TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyoroti ihwal tingginya kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur di tengah kesulitan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Anggaran infrastruktur naik dari Rp 281,1 triliun di tahun 2020, menjadi Rp 414 triliun di tahun depan.

“Business as usual, pembangunan infrastruktur atau alokasi infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah Covid-19, gila luar biasa,” kata Faisal dalam diskusi virtual, Kamis, 3 September 2020.

Sementara anggaran kesehatan itu turun. “Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dengan memvaksikan secara gratis,” ujar dia.

Padahal, menurutnya, menyelamatkan hidup akan menyelamatkan perekonomian, bukan sebaliknya.

Adapun dana PEN yang naik, yaitu untuk sektoral K/L dan Pemda bertambah menjadi Rp 136,7 triliun di 2021 dari sebelumnya Rp 106,1 triliun di tahun ini.





Source link

Pemerintah Disebut Berperan dalam Rugi Rp11 T Pertamina

Pemerintah Disebut Berperan dalam Rugi Rp11 T Pertamina


Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan pemerintah turut punya andil dalam kerugian sebesar Rp11 triliun yang dialami PT Pertamina (Persero) pada semester I 2020 kemarin. Kontribusi itu berasal dari utang pemerintah terhadap perusahaan minyak negara yang hingga kini belum lunas.

“Kalau utang pemerintah sudah masuk ke kas Pertamina, Pertamina tidak rugi,” ucap Faisal dalam video conference, Senin (31/8).

Sebenarnya, sambung Faisal, seluruh perusahaan minyak di dunia memang merugi karena harga komoditas anjlok. Tak heran, arus kas perusahaan terganggu.


Namun, khusus Pertamina, kondisi itu diperburuk oleh sikap pemerintah. Salah satunya dengan tunggakan utang yang terus menumpuk setiap tahunnya.

“Semua perusahaan minyak di dunia merugi karena harganya anjlok. Harga keekonomian di atas harga pasar untuk produk premium, solar dan LPG,” kata Faisal.

Diketahui, Pertamina membukukan kerugian bersih hingga US$767,91 juta atau Rp11,3 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) sepanjang semester I 2020. Realisasi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu, di mana perusahaan masih untung US$659,95 juta atau Rp9,56 triliun.

Kerugian Pertamina disebabkan oleh pendapatan perusahaan yang turun 24,71 persen dari US$25,54 miliar menjadi US$20,48 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Penurunan penjualan dan pendapatan disumbang oleh penurunan penjualan minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak dalam negeri dari US$20,94 miliar menjadi US$16,56 miliar. Perusahaan energi pelat merah itu juga mengalami penurunan pendapatan dari aktivitas operasi lainnya dari US$497,23 juta menjadi US$424,80 juta.

Selain itu, penggantian biaya subsidi dari pemerintah juga turun dari US$2,5 miliar menjadi US$1,73 miliar. Tahun ini, Pertamina tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran, padahal tahun lalu berhasil mengantongi US$6,42 juta.

Namun, penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak berhasil naik dari US$1,6 miliar menjadi US$1,76 miliar. Selain itu, Pertamina juga mengalami kerugian selisih kurs sebesar US$211,83 juta.

Sementara, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan pemerintah memiliki utang sebesar Rp96,5 triliun pada 2019. Utang tersebut merupakan utang kompensasi atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 lalu.

Rinciannya, utang kompensasi atas selisih HJE pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun. Pada 2018, jumlah utang kompensasi selisih HJE naik menjadi Rp44,85 triliun. Kemudian, sebesar Rp30,86 triliun pada 2019 lalu.

Dari total utang tersebut, pemerintah berencana membayarkan utang kompensasi sebesar Rp45 triliun pada 2020. Jumlah tersebut untuk memenuhi utang kompensasi pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun dan sebagian utang kompensasi 2018 senilai Rp24,21 triliun.

(aud/agt)





Source link