fbpx

Biodiesel Cuma Untungkan Segelintir Pengusaha



Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Senior Faisal Basri menuding program biodiesel didesain menguntungkan segelintir pelaku di industri biodiesel. Sementara, dari sisi ekonomis maupun lingkungan, pemerintah dan masyarakat dirugikan oleh program tersebut.

Menurut dia, program biodiesel bukan lah jawaban dari permasalahan energi yang tengah dihadapi RI, yakni defisit minyak fosil yang diakibatkan ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi.

“Kebijakan ini jauh api dan panggang, bahkan semakin membuat perekonomian Indonesia dirugikan besar, yang diuntungkan hanya segelintir orang pemilik pabrik biodiesel,” ucapnya dalam diskusi daring Greenpeace bertajuk Kebijakan Biodiesel Untuk Siapa? pada Rabu (18/11).







Dari sisi lingkungan, ia bilang program tak menjadi solusi sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pasalnya, jika produksi biodiesel mencapai 33 miliar liter, maka diperlukan area tanam seluas 8,3 juta hektare (Ha) yang setara dengan 70,6 persen dari lahan tanam yang ada.

Tanpa proyeksi pun, lanjut dia, saat ini perkebunan sawit telah merambah ke kawasan hutan. “Ada 3 juta ha hutan yang sudah ditanami sawit, jadi ini deforestasi menjadi ancaman kita semua,” imbuhnya.

Apalagi, pasar dunia terus bergeser pada penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Ia khawatir biodiesel dari RI tidak akan mendapatkan tempat di pasar dunia. Walhasil, pasar dalam negeri lah yang harus menyerap biodiesel.

Dia juga menyoroti kejanggalan dari subsidi biodiesel yang diberikan oleh pemerintah di tengah pandemi covid-19 sebesar Rp2,78 triliun melalui program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN).

Menurut Faisal, subsidi bukan untuk menjaga stabilitas harga untuk mengurangi volatilitas bagi masyarakat atau konsumen berpenghasilan rendah, melainkan untuk menyelamatkan pelaku usaha karena permintaan menurun drastis.

Jika niat pemerintah membantu petani, ia bilang seharusnya subsidi diberikan untuk seluruh penghasil CPO, bukan khusus untuk industri biodiesel.

“Bayangkan apa urusannya covid-19 dengan biofuel? Kan tidak ada urusannya. Ini langkah awal dan tidak ada yang mempertanyakan,” katanya.

Secara ekonomis pun, Faisal tak melihat kontribusi positif dari pengembangan biodiesel. Pasalnya, program disebut malah menekan transaksi berjalan (CAD).

Berdasarkan perhitungan opportunity cost, ia bilang terjadi defisit perdagangan yang kian melebar setiap tahunnya. Hitungannya, defisit untuk 2019 sebesar Rp85,2 triliun atau sekitar US$6,1 miliar, lebih besar dari 2018 yakni Rp72,1 triliun atawa US$5 miliar.

Opportunity cost yang dimaksudnya adalah pendapatan ekspor yang dikorbankan pemerintah dari konsumsi biofuel dan pemakaian biodiesel untuk kebutuhan domestik.

“Tidak ada yang namanya penghematan devisa di sana, justru penggerogotan devisa karena penghematan yang kita dapatkan dari tidak mengimpor solar jauh lebih kecil karena tidak mengimpor solar kan hanya 30 persen kalau B30, lalu kehilangan kesempatan ekspor CPO,” terang dia.

Pada sidang tahunan MPR, Agustus lalu, Jokowi menyebut program biodiesel membuat pemerintah mampu menekan nilai impor minyak pada 2019 lalu.

PT Pertamina (Persero) pun membenarkan bahwa implementasi B20 dan B30 telah menghemat devisa negara sebesar Rp43,8 triliun pada 2019. Tahun ini, ditargetkan menghemat devisa hingga Rp63,4 triliun dari program B30.

Kondisi itu terkonfirmasi oleh data impor hasil minyak Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat, impor hasil minyak secara tahunan turun 11,73 persen menjadi 10,33 juta ton. Adapun nilai impor hasil minyak sepanjang semester I 2020 merosot 39,3 persen menjadi US$1,98 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(wel/bir)






Source link

Melihat Efek Kemenangan Biden bagi Ekonomi Indonesia



Jakarta, CNN Indonesia —

Joe Biden-Kamala Harris memenangkan Pilpres AS 2020 mengalahkan petahana Donald Trump-Mike Pence. Kemenangan tersebut mengantarkan Biden menjadi presiden ke-46 AS.

Ekonom Senior Faisal Basri menilai kemenangan Biden tak akan lebih menguntungkan Indonesia. Biden memiliki kebijakan fiskal yang berlawanan dengan Trump.

Faisal menyebut Partai Demokrat yang mengusung Biden, lebih ‘ribet’ dalam persyaratan bisnis bilateral. Menurut dia itu karena dalam menjalin hubungan bilateral, Demokrat kerap memasukkan isu kemanusiaan (human rights) dan energi terbarukan.







Ini jauh berbeda dengan Trump yang tak memusingkan hal-hal tersebut dan cenderung menekankan keuntungan bisnis semata.

“Saya enggak suka jawabannya, kalau Trump (menang) lebih menguntungkan untuk Indonesia, ini dari pengalaman. Partai Republik kerjanya stimulus, cetak uang sehingga dolar AS merosot dan rupiah menguat tanpa usaha,” katanya pada Diskusi Online beberapa waktu lalu, Rabu (4/11).

Alasan lain yang membuat kemenangan Biden ‘merugikan’ RI, kata Faisal, adalah kehati-hatian Demokrat dalam menahan defisit fiskal.

Dalam pembiayaannya, Biden akan menaikkan pajak orang kaya yang akan berdampak positif bagi perekonomian Negeri Paman Sam.

Sedangkan, selama Trump menjabat 4 tahun terakhir, pemerintahan AS cenderung menggelontorkan dana stimulus raksasa demi memastikan bisnis-bisnis besar dapat bertahan.

Tak hanya itu, partai Republik yang mengusung Trump juga dinilainya rajin mencetak uang untuk pembiayaan fiskal. Hal ini menjadikan dolar AS melemah dibandingkan dengan mata uang dunia lainnya, termasuk rupiah.

Ujung-ujungnya, pemerintah RI tak perlu kerja keras dalam upaya menjaga nilai tukar mata uang garuda. Kemenangan Biden membuat Faisal khawatir faktor-faktor eksternal yang selama ini menguntungkan RI kala Trump menjabat akan lenyap.

Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Pieter Abdullah menilai kemenangan Biden akan mampu mengeliminasi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi selama Trump menjabat. 

Dengan demikian, hal tersebut lebih menguntungkan bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Selain itu, hubungan dagang antara AS-China yang merenggang di era Trump pun dinilainya dapat diperbaiki.

Tentunya belum luput dari ingatan masyarakat perseteruan panas perang dagang AS-China sepanjang 2018-2019. Perang dagang itu dimulai pada 8 Maret 2018 ketika Trump melakukan proteksionisme dagang dengan mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan 10 persen pada aluminium dari sejumlah negara termasuk China.

Imbasnya, China merespons dengan rencana mengenakan bea masuk 15 persen-25 persen pada produk AS. Saling berbalas mengenakan bea masuk hingga pajak pun dilakukan oleh 2 negara adikuasa itu hingga awal 2020.

Pada Januari 2020, perang dagang AS-China mereda seiring dengan penandatangan kesepakatan fase I antara kedua negara. Pieter menilai jika Trump terpilih, maka kebijakannya pun tidak banyak berubah termasuk proteksionisme dagang AS.

“Kalau dari global, jika Trump menang sentimennya cenderung negatif. Karena bagi global, Trump adalah sumber ketidakpastian, kebijakannya tidak bisa ditebak dan yang bisa dipastikan akan terus terjadi gejolak dan perang dagang,” kata dia, Selasa (3/11).

(wel/dea)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Faisal Basri Nilai Kemenangan Trump akan Untungkan Ekonomi RI



Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Senior Faisal Basri menilai Indonesia akan lebih diuntungkan oleh kemenangan kandidat petahana Donald Trump dibandingkan Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) tahun ini.

Pasalnya, ia menyebut Partai Demokrat pengusung Joe Biden, cenderung lebih ‘ribet’ dalam persyaratan bisnis bilateral. Hal itu berbeda dengan Partai Republik, partai pengusung Trump, yang lebih menekankan keuntungan bisnis.

“Saya enggak suka jawabannya, kalau Trump (menang) lebih menguntungkan untuk Indonesia, ini dari pengalaman. Partai Republik kerjanya stimulus, cetak uang sehingga dolar AS merosot dan rupiah menguat tanpa usaha” katanya pada Diskusi Online bertajuk Resesi dan Percepatan Pemulihan Ekonomi, Rabu (4/11).







Partai Republik, sambung Faisal, memiliki kecenderungan menggelontorkan dana stimulus raksasa demi memastikan bisnis-bisnis besar dapat bertahan.

Sementara, Demokrat cenderung menahan defisit fiskal dan menaikkan pajak orang kaya yang akan berdampak positif bagi perekonomian Negeri Paman Sam.

Tak hanya itu, Republik juga dinilainya rajin mencetak uang untuk pembiayaan fiskal. Hal ini, menjadikan dolar AS melemah dibandingkan dengan mata uang dunia lainnya, termasuk rupiah.

Ujung-ujungnya, pemerintah RI tak perlu kerja keras dalam upayanya menjaga nilai tukar mata uang garuda.

[Gambas:Video CNN]

Jika Biden menang, Faisal khawatir faktor-faktor eksternal yang selama ini menguntungkan RI kala Trump menjabat terancam lenyap.

Seperti diketahui, AS telah mengadakan pemungutan suara pada Pilpres yang diselenggarakan pada 3 November waktu setempat.

Meski belum diketahui pasti kapan hasil pemilu akan diumumkan, diperkirakan perhitungan akan memakan waktu hingga akhir pekan. Pelantikan dijadwalkan pada 20 Januari 2021 mendatang.

(wel/sfr)






Source link

Faisal Basri Kritik Aturan Awal Pandemi: Bukan Tangani Corona

Faisal Basri Kritik Aturan Awal Pandemi: Bukan Tangani Corona


Jakarta, CNN Indonesia —

Faisal Basri, ekonom senior Indef, mengkritik aturan hukum yang muncul di awal pandemi yang dinilai tidak solutif dalam penanganan penyakit covid-19 atau virus corona.

Salah satunya, ia menyebutkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Menurut Faisal, payung hukum tersebut lebih condong mengamankan keuangan dan perbankan ketimbang masalah kesehatan.







“Perppu 1/2020 ini bukan tentang menangani covid-19 secara extraordinary (luar biasa). Melainkan, untuk mengantisipasi masalah covid-19 merembet ke sektor keuangan dan perbankan,” ujarnya dalam seminar nasional evaluasi 6 bulan, mengutip Antara, Sabtu (12/9) malam.

Padahal, seharusnya, pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat menangani covid-19 secara luar biasa. Misalnya, sambung dia, perppu agar alat pelindung diri (APD) bisa diproduksi oleh industri otomotif yang saat ini produksinya sedang anjlok.

“Macam-macam (perppu) yang semacam itu,” tegas Faisal.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, ia kembali mengkritisi struktur pejabat yang mengisi organisasi Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dinilai condong pada penanganan perekonomian.

“Kita lihat ketuanya Menko Perekonomian. Kemudian, wakil ketua ada Menteri Keuangan. Lalu, ketua pelaksananya ada Menteri BUMN,” tutur dia.

Persoalan lain, Gugus Tugas Covid-19 yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

(bir)





Source link

Trending Bisnis: Wajib Meterai di Transaksi Elektronik hingga Sosok Mafia Utang

Trending Bisnis: Wajib Meterai di Transaksi Elektronik hingga Sosok Mafia Utang


TEMPO.CO, Jakarta – Berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 3 September 2020, dimulai dari aturan baru bea meterai untuk transaksi elektronik, jawaban stafsus Sri Mulyani soal mafia utang dan rencana investasi FMG di Kalimantan Timur. 

Selain itu, ada juga berita tentang Faisal Basri yang tak yakin Ekonomi Indonesia terbesar kelima dunia di 2025 dan rencana investor Australia mengembangkan ekonomi hijau. Berikut lima berita trending ekonomi dan bisnis sepanjang hari Kamis.

1. Mulai 1 Januari 2021, Transaksi Elektronik di Atas Rp 5 Juta Kena Bea Meterai

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan transaksi digital dengan nilai Rp 5 juta ke atas akan dikenakan bea meterai. Termasuk, pada pembelanjaan di e-commerce untuk nilai tersebut.

“Iya. Itu dengan meterai digital, enggak harus ditempelkan. Jadi ditambahkan. Mau belanja Rp 10 juta atau Rp 1 miliar, tetap kena bea meterai Rp 10 ribu,” ujar  Hestu di Kompleks Parlemen, Kamis, 3 September 2020.

Sejatinya, selama ini pun, menurut Hestu, seharusnya belanja dengan nilai di atas Rp 1 juta mesti dikenakan bea meterai. Namun, ia menduga tidak semua retail mengenakan bea tersebut.





Source link

Masa Pandemi Alokasi Dana Infrastruktur Tertinggi, Faisal Basri: Gila Luar Biasa

Masa Pandemi Alokasi Dana Infrastruktur Tertinggi, Faisal Basri: Gila Luar Biasa


TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyoroti ihwal tingginya kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur di tengah kesulitan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Anggaran infrastruktur naik dari Rp 281,1 triliun di tahun 2020, menjadi Rp 414 triliun di tahun depan.

“Business as usual, pembangunan infrastruktur atau alokasi infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah Covid-19, gila luar biasa,” kata Faisal dalam diskusi virtual, Kamis, 3 September 2020.

Sementara anggaran kesehatan itu turun. “Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dengan memvaksikan secara gratis,” ujar dia.

Padahal, menurutnya, menyelamatkan hidup akan menyelamatkan perekonomian, bukan sebaliknya.

Adapun dana PEN yang naik, yaitu untuk sektoral K/L dan Pemda bertambah menjadi Rp 136,7 triliun di 2021 dari sebelumnya Rp 106,1 triliun di tahun ini.





Source link

Pemerintah Disebut Berperan dalam Rugi Rp11 T Pertamina

Pemerintah Disebut Berperan dalam Rugi Rp11 T Pertamina


Jakarta, CNN Indonesia —

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan pemerintah turut punya andil dalam kerugian sebesar Rp11 triliun yang dialami PT Pertamina (Persero) pada semester I 2020 kemarin. Kontribusi itu berasal dari utang pemerintah terhadap perusahaan minyak negara yang hingga kini belum lunas.

“Kalau utang pemerintah sudah masuk ke kas Pertamina, Pertamina tidak rugi,” ucap Faisal dalam video conference, Senin (31/8).

Sebenarnya, sambung Faisal, seluruh perusahaan minyak di dunia memang merugi karena harga komoditas anjlok. Tak heran, arus kas perusahaan terganggu.


Namun, khusus Pertamina, kondisi itu diperburuk oleh sikap pemerintah. Salah satunya dengan tunggakan utang yang terus menumpuk setiap tahunnya.

“Semua perusahaan minyak di dunia merugi karena harganya anjlok. Harga keekonomian di atas harga pasar untuk produk premium, solar dan LPG,” kata Faisal.

Diketahui, Pertamina membukukan kerugian bersih hingga US$767,91 juta atau Rp11,3 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) sepanjang semester I 2020. Realisasi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu, di mana perusahaan masih untung US$659,95 juta atau Rp9,56 triliun.

Kerugian Pertamina disebabkan oleh pendapatan perusahaan yang turun 24,71 persen dari US$25,54 miliar menjadi US$20,48 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Penurunan penjualan dan pendapatan disumbang oleh penurunan penjualan minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak dalam negeri dari US$20,94 miliar menjadi US$16,56 miliar. Perusahaan energi pelat merah itu juga mengalami penurunan pendapatan dari aktivitas operasi lainnya dari US$497,23 juta menjadi US$424,80 juta.

Selain itu, penggantian biaya subsidi dari pemerintah juga turun dari US$2,5 miliar menjadi US$1,73 miliar. Tahun ini, Pertamina tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran, padahal tahun lalu berhasil mengantongi US$6,42 juta.

Namun, penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak berhasil naik dari US$1,6 miliar menjadi US$1,76 miliar. Selain itu, Pertamina juga mengalami kerugian selisih kurs sebesar US$211,83 juta.

Sementara, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan pemerintah memiliki utang sebesar Rp96,5 triliun pada 2019. Utang tersebut merupakan utang kompensasi atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 lalu.

Rinciannya, utang kompensasi atas selisih HJE pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun. Pada 2018, jumlah utang kompensasi selisih HJE naik menjadi Rp44,85 triliun. Kemudian, sebesar Rp30,86 triliun pada 2019 lalu.

Dari total utang tersebut, pemerintah berencana membayarkan utang kompensasi sebesar Rp45 triliun pada 2020. Jumlah tersebut untuk memenuhi utang kompensasi pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun dan sebagian utang kompensasi 2018 senilai Rp24,21 triliun.

(aud/agt)





Source link