fbpx
Sri Mulyani soal Vaksin Corona: Tantangan, Mental Harus Siap

Sri Mulyani soal Vaksin Corona: Tantangan, Mental Harus Siap



Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai produksi dan distribusi vaksin corona di tahun depan tak akan serta-merta mengakhiri kasus covid-19 dan memulihkan perekonomian. Ia memprediksi akan ada berbagai kendala dalam tahap pelaksanaan dan butuh waktu sampai semua masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi.

“Penemuan vaksin diupayakan, namun tidak akan segera. Pelaksanaan vaksinasi akan tetap menghadapi tantangan. Jadi, secara mental kita harus tetap bersiap,” ujarnya dalam Spectaxcular 2020 Virtual Festival yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (23/10).

Selain itu, Ani, panggilan akrabnya, juga mengingatkan pentingnya menjaga stamina untuk bisa bertahan sampai situasi benar-benar kembali normal.







Masyarakat juga diminta mulai terbiasa dengan protokol kesehatan covid-19 yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dari perkiraan. 

“Tentu, kita harus saling memberikan semangat, karena bagaimana pun juga tadinya kita pikir kalau hanya satu bulan work from home atau PSBB masih bisa oke. Tapi ternyata ini sudah lebih dari 7 bulan dan tahun depan pun kita akan menghadapi  ketidakpastian ini,” tuturnya.

Lebih lanjut Ani mengingatkan jajaran pegawai DJP untuk tetap menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan penerimaan negara, meski sebagian besar wajib pajak juga tengah menghadapi situasi sulit.

“Kita akan menjaga mereka melewati masa sulit dan kalau mereka punya kemampuan membayar, kita juga akan tetap mengoleksi itu,” terang dia.

Selain itu, ia meminta jajaran pegawai DJP terus mensosialisasikan berbagai insentif yang disiapkan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor.

Kemudian, diskon angsuran 50 persen PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.  

“Karena dalam situasi yang sulit ini instrumen APBN itu menjadi andalan yang luar biasa penting, Kita semuanya tetap harus melaksanakan tugas negara ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/bir)





Source link

Sri Mulyani Senang Banyak Generasi Milenial Beli Surat Utang Negara

Sri Mulyani Senang Banyak Generasi Milenial Beli Surat Utang Negara


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati senang karena makin banyak kelompok muda atau generasi milenial yang melek dengan Surat Berharga Negara (SBN). Saat ini, puluhan ribu anak milenial (kelahiran 1980 sampai 2000) tercatat sudah menjadi investor di instrumen surat utang negara, seperti sukuk maupun non-sukuk.

“Cukup menggembirakan, naiknya tinggi banget,” kata Sri Mulyani dalam acara Capital Market Summit and Expo pada Senin, 19 Oktober 2020.

Menkeu menyatakan kendati dana yang dimiliki kelompok investor milenial ini masih minimalis, yaitu Rp500 ribu sampai Rp1 juta, tapi jumlahnya sangat banyak. Kondisi itu berbanding terbalik dengan generasi Baby Boomers (generasi kelahiran 1940-an hingga 1960-an). “Jumlahnya (investor) kecil, belinya banyak,” ujarnya.

Tren kenaikan pembelian surat utang oleh milenial ini sebenarnya sudah terjadi setidaknya sejak tahun lalu. Pada Februari 2019, generasi milenial mendominasi 51,74 persen pembelian Sukuk Tabungan ST-003.

Beberapa waktu lalu, PT Mandiri Sekuritas menyampaikan 70 persen investor yang membeli SBN merupakan generasi milenial. Bahkan, 60 persen dari nasabah Mandiri Sekuritas berasal dari kelompok generasi ini.

Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani berkomitmen untuk terus melakukan penerbitan surat utang yang bisa diakses oleh kelompok milenial. “Kami akan terus melakukan pendalaman dari basis investor,” tutur Menkeu.

Komitmen ini disampaikan di tengah proporsi utang Indonesia yang akan semakin naik di tahun depan untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada 2019, rasio utang Indonesia berada di posisi 30,5 persen terhadap PDB.

Memasuki 2020 utang negara akan naik menjadi 38,5 persen. Ini terjadi karena defisit anggaran diperlebar dari 2,3 persen menjadi 6,3 persen. Tahun 2021 utang Indonesia dipatok sebesar 41,8 persen terhadap PDB.

Baca juga: 5 Tips Investasi untuk Milenial, Salah Satunya: Fokus ke Tujuan

FAJAR PEBRIANTO





Source link

Sri Mulyani Tolak Usulan Menperin Soal Pajak Mobil Baru 0 Persen

Sri Mulyani Tolak Usulan Menperin Soal Pajak Mobil Baru 0 Persen


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak usulan pembebasan pajak mobil baru alias 0 persen. Usulan ini sebelumnya disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sangat diinginkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0 persen seperti yang disampaikan oleh industri maupun dari Kemenperin,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin, 19 Oktober 2020.

Sebelumnya, usulan ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Perindustrian pada 14 September 2020. Relaksasi pajak diusulkan sampai Desember 2020 untuk membantu daya beli masyarakat pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif.

Saat ini, ada beberapa jenis pajak. Ada yang sekali saat pembelian, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada juga yang ke daerah dan setiap tahun seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).

Dalam rapat bersama DPR pada 22 September 2020, Agus juga telah menjelaskan bahwa pajak 0 persen ini tak hanya dinikmati oleh industri otomotif semata, tapi juga industri turunannya. Saat itu, Agus menyinggung salah satu produk mobil yaitu Mitsubishi L300.

Saat ini, kata Agus, produk tersebut sudah memiliki 75 persen kandungan lokal. Ketika penjualannya terkontraksi, maka industri turunan yang menjadi rantai pasok untuk 75 persen kandungan ini dipastikan akan ikut terdampak.





Source link

Sri Mulyani Dorong Transformasi Ekonomi Global Berbasis Pemulihan Hijau

Sri Mulyani Dorong Transformasi Ekonomi Global Berbasis Pemulihan Hijau


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong transformasi ekonomi global setelah lepas dari pandemi Covid-19 agar berbasis pada pemulihan hijau atau menekankan aspek lingkungan yang lebih berkelanjutan.

“Para pembuat kebijakan harus melihat lebih dekat paket pemulihan dari perspektif strategi jangka panjang yang membangun ekonomi berkelanjutan,” katanya ketika menjadi salah satu pembicara dalam konferensi Green Climate Fund secara virtual di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020.

Menurut dia, upaya itu perlu didorong mengingat perubahan iklim berpotensi meningkatkan kemungkinan wabah penyakit, menyebabkan pandemi dan krisis kesehatan publik yang sama atau bahkan lebih buruk dari pandemi Covid-19.

Indonesia, kata dia, sebelum muncul pandemi virus corona, menempatkan perubahan iklim sebagai arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan strategi pembangunan Indonesia rendah karbon (LCDI).

Pemerintah, kata dia, sudah dan akan terus melanjutkan komitmen menurunkan emisi karbon agar berdaya tahan dan pada saat yang sama menghadapi pandemi Covid-19 dengan dampak yang besar.

Adapun komitmen Indonesia, kata Sri Mulyani, yakni menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen dari upaya dalam negeri dan 42 persen dari dukungan internasional hingga 2030.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan Indonesia telah mengeluarkan Global Green Sukuk sejak 2018 dengan total nominal mencapai US$ 2,75 miliar.





Source link

Sri Mulyani Ikuti Sidang MK Bahas Aturan Keuangan Penanganan Covid-19

Sri Mulyani Ikuti Sidang MK Bahas Aturan Keuangan Penanganan Covid-19


JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengikuti sidang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membahas pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerbitan UU tersebut sebagai bentuk negara hadir untuk melindungi warga Indonesia. Perlindungan yang diberikan, baik dari ancaman fisik maupun non-fisik.

“Negara harus dapat memastikan adanya jaminan perlindungan bagi seluruh warga, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal atau luar biasa extraordinary,” ujarnya secara virtual, Kamis (8/10).

Menurutnya, wabah pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak buruk pada semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi dari seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Hingga saat ini belum ada yang memastikan kapan bencana kesehatan ini akan berakhir.

“Namun yang dapat dipastikan secara nyata adalah Covid telah jadi ancaman terhadap keselamatan jiwa dan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan,” ucapnya.

Sri Mulyani melanjutkan, tidak ada satu negara yang berhasil lolos dari pandemi Covid-19. Dalam menghadapinya, dibutuhkan kerjasama Salah satu upaya pemerintah melalui regulasi tersebut.

“Negara harus mampu menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan negara dan masyarakat,” tutupnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Romys Binekasri





Source link

Sri Mulyani & Jaksa Agung ‘Pelototi’ PMN Rp 20 T untuk BPUI

Sri Mulyani & Jaksa Agung ‘Pelototi’ PMN Rp 20 T untuk BPUI


Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal langkah pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 20 triliun terkait penyelesaian gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).



Langkah itu menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk dari wakil rakyat di parlemen. Salah satunya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyebut skandal Jiwasraya merupakan ‘perampokan’ atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, tidak selaiknya uang negara digunakan demi penuntasan masalah itu.

“Going concern dari Jiwasraya tetap jadi tanggung jawab pemerintah. Dan kita pun tidak me-reward untuk para peserta Jiwaraya yang selama ini yang bukan sifatnya tradisional,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/9/2020).


Sri Mulyani memastikan, penggunaan anggaran PMN akan tetap diawasi melalui kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran bisa segera ditindak.

“Jadi dalam hal ini Jiwasraya enforcement, bahkan kita minta ke bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) membuat targeting berapa aset yang bisa di-recover dari berbagai kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung yang ada dalam peradilan,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI RI, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah menyiapkan PMN kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 37,38 triliun. Salah satunya akan dialokasikan untuk membantu penuntasan masalah di Jiwasraya melalui BPUI.

“BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah Jiwasraya,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (15/9/2020).

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)




Source link

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya Ekonomi Syariah bagi Perekonomian Global

Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya Ekonomi Syariah bagi Perekonomian Global


TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pentingnya konsep ekonomi syariah bagi pertumbuhan perekonomian secara global. Ia mengatakan ekonomi syariah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai 5,2 persen.

“Saat ini jumlah penduduk muslim di dunia yang mencapai lebih dari 1,8 miliar memberikan kontribusi pada total belanja sekitar US$ 2,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan per tahun yang cukup pesat, yaitu 5,2 persen,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa, 22 September 2020.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) Tahun 2020 yang digelar pada Senin, 21 September. Sri Mulyani menyatakan, sebagai negara dengan mayoritas pendudukan beragama Islam, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Bahkan, menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa menjadi hub ekonomi dan keuangan syariah dunia serta pelaku utama dalam lini ini. Menilik potensi tersebut, Sri Mulyani memastikan Indonesia telah menyusun masterplan ekonomi syariah 2019-2024.

Untuk mencapai target, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan negara perlu bekerja keras membangun ekosistem ekonomi syariah. Misalnya dengan menyusun kebijakan, regulasi, instrumen, hingga langkah-langkah yang dapat mengakomodasi kebutuhan secara inklusif.





Source link

Menkeu AS Mnuchin & Sri Mulyani Teken Kerja Sama, Soal Apa?

Menkeu AS Mnuchin & Sri Mulyani Teken Kerja Sama, Soal Apa?


Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven T. Mnuchin dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menandatangani kerangka kerja sama memperkuat pembiayaan infrastruktur dan pasar keuangan.

Seperti dikutip dari laman webiste Kedutaan Besar dan onsulat AS di Indonesia, https://id.usembassy.gov/, prakarsa kerja sama ini dirancang untuk mencapai tujuan bersama AS dan Indonesia guna mendukung pembangunan infrastruktur melalui investasi sektor swasta.

Di bawah kerangka kerja sama ini, AS dan Indonesia akan mengatasi hambatan regulasi, pasar, dan legalitas terhadap investasi sektor swasta dengan berfokus pada pembangunan instrumen keuangan, pembiayaan proyek, pasar utang lokal, dan pasar modal.


“Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pemulihan jangka panjang dari dampak COVID-19. Kerangka kerja ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan tujuan kita bersama dalam upaya menjawab kebutuhan infrastuktur melalui investasi berorientasi pasar sektor swasta,” ujar Menteri Mnuchin.

Pertemuan pertama Kelompok Kerja di bawah perjanjian kerangka kerja ini akan diadakan secara virtual pada 22-23 September 2020.

Keterlibatan ini mendukung Strategi Indo-Pasifik Pemerintah AS yang lebih luas dengan melengkapi upaya yang sedang berlangsung di bawah Enhancing Development and Growth through Energy (Asia EDGE) dan Infrastructure Transaction and Assistance Network (ITAN).

[Gambas:Video CNBC]

(hps/hps)




Source link

Generasi Saat Ini Masih Bayarin Utang Krisis 98

Generasi Saat Ini Masih Bayarin Utang Krisis 98


Jakarta, CNBC Indonesia – Pajak yang disetorkan oleh penduduk Indonesia digunakan oleh negara untuk membiayai APBN dan pembayaran utang. Utang-utang yang diterbitkan pemerintah juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN.

Namun ternyata saat ini pajak tak hanya digunakan untuk pembayaran utang negara baru-baru ini, namun juga membayarkan utang yang berasal dari krisis dua dekade silam.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan generasi saat ini memiliki tanggungjawab untuk membayarkan hutang dari pendahulu saat krisis ekonomi 1998.


“Generasi sekarang ini, teman-teman semua yang masih bekerja masih punya tanggung jawab membayar utang yang dibuat oleh senior-senior kita saat krisis 1998. Ini belum selesai dan menjadi tanggung jawab sejarah,” kata Suahasil, dalam sebuah webinar, dikutip dari detikcom, Sabtu (19/8/2020).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini juga menyoroti nilai utang yang terjadi pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus membengkak. Bahkan mengalahkan nilai anggaran total saat pemerintah presiden sebelumnya.

“Ini utang yang ugal-ugalan. Utangnya menggunung, Covid-nya terus meningkat. Jadi jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kali lipat. Utang tersebut 300% dari anggaran total SBY [Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu sama dengan 20 kali lipat anggaran Nadiem Makarim [Mendikbud],” kata dia.

Dia mengungkapkan nilai utang saat ini telah mencapai Rp 5.258,57 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa hanya terus mengandalkan dari utang.

Indonesia sebagai negara berkembang, penting untuk melihat seluruh sumber pendapatan negara yang ada, oleh karena itu sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi di dalam negeri menjadi sangat penting.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan utang atau bahkan menghentikan dukungan dari lembaga multilateral dan internasional. Sumber daya dari mobilisasi domestik menjadi penting di dalam proses pembangunan,” ujar Sri Mulyani dalam webinar Asian Development Bank (ADB), Kamis (17/9/2020).

Untuk diketahui, Berdasarkan data APBN Kita Agustus 2020, utang pemerintah pada posisi akhir Juli 2020 mencapai Rp 5.434,86 triliun atau mengalami peningkatan Rp 831,24 triliun (18%) hanya dalam 1 tahun.

Utang tersebut 84,57% adalah penerbitan surat berharga negara atau disingkat SBN sebesar Rp 4.596,26 triliun. Sementara ada pinjaman yakni dalam dan luar negeri Rp 838,6 triliun atau sekitar 15,43% dari total utang.

Terjadi kenaikan Debt to GDP Ratio atau rasio utang terhadap PDB dari 29,51% di Juli 2019 menjadi 33,63% di Juli 2020.

Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)




Source link

Pemulihan Ekonomi RI Masih Terlalu Dini, Rentan!

Pemulihan Ekonomi RI Masih Terlalu Dini, Rentan!


Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi Indonesia saat ini masih terlalu dini dan rentan. Sebab, belum semua sektor penopang perekonomian mampu bangkit di tengah pandemi Covid-19 yang belum musnah.

Menurutnya, saat ini sektor usaha mulai kembali tumbuh dibandingkan pada awal masuknya Covid-19 ke Indonesia yakni Maret-Mei lalu. Meski demikian, masih rapuh dan rentan karena Covid-19 yang masih terus menyebar.

“Ini masih sangat dini dan terlalu rentan bagi kita melihat pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam webinar virtual Lembaga Penjamin Simpanan, Rabu (16/9/2020).


Lanjutnya, meskipun saat ini ada harapan dan angin positif dengan adanya vaksin, tapi itu tidak cukup untuk memulihkan ekonomi secara cepat. Sebab, setelah adanya vaksin masih dibutuhkan waktu untuk penyembuhan.

“Karena Covid masih di sini bersama kita meskipun banyak harapan dan diskusi mengenai vaksin, tapi ini membutuhkan waktu lebih lama,” jelasnya.

Ia melihat, selama Covid-19 masih ada di dunia ini maka akan terus memberikan ketidakpastian, tidak hanya untuk Indonesia tapi seluruh negara di dunia. Apalagi pada kuartal II-2020 perekonomian Indonesia terkontraksi sangat dalam hingga minus 5,32%.

Namun, ia menekankan bahwa kontraksi perekonomian Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia yang terkontraksi hingga double digit.

“Indonesia masih dealing dengan ketidakpastian ini, meskipun jika dibandingkan negara-negara lain kontraksi ekonomi kita di kuartal II 5,3% lebih mild [ringan] dari negara lain yang kontraksinya lebih dalam,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% year on year (yoy). Angka ini memburuk dari Q1-2020 yang tumbuh mencapai 2,97% dan Q2-2019 yang naik mencapai 5,05%.

[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)




Source link