fbpx

BPJS Kesehatan Jelaskan Soal Pendapatan Pajak Rokok di Laporan Keuangan 2019


TEMPO.CO, Jakarta – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa terdapat alokasi pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada 2019, meskipun dalam laporan keuangannya terdapat tanda strip di akun Pendapatan Pajak Rokok.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan bahwa adanya tanda strip bukan berarti tidak terdapat alokasi pajak rokok pada 2019 untuk program JKN. Menurutnya, hingga penyampaian laporan keuangan, proses rekonsiliasi dari alokasi pajak itu belum rampung, sehingga dananya tidak dicatat di akun Pendapatan Pajak Rokok.

“Saat itu belum rekonsiliasi, [pendapatan pajak rokok] dicatat di akun liabilitas lain,” ujar Iqbal dalam wawancara khusus bersama Bisnis, seperti dikutip Bisnis, Ahad, 15 November 2020.

Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah wajib mengalokasikan pajak rokok untuk program JKN, yakni sebanyak 75 persen dari 50 persen penerimaan pajak tersebut. Artinya, sejak berlakunya aturan tersebut, setiap tahun BPJS Kesehatan harus memperoleh pendapatan dari pajak rokok.

Pada 2018, pemerintah memproyeksikan pajak rokok sebesar Rp 15,3 triliun dan 50 persen di antaranya sebesar Rp 7,65 triliun, dengan perhitungan 75 persen dari jumlah tersebut artinya terdapat Rp 5,73 triliun yang seharusnya masuk ke kantong JKN. Namun, berdasarkan laporan keuangan 2018 BPJS Kesehatan, pendapatan pajak rokok tercatat hanya senilai Rp 682,38 miliar. 

Pada 2019, pemerintah memperkirakan pendapatan pajak rokok pada 2019 senilai Rp 15,56 triliun dan 50 persen di antaranya sebesar Rp7,78 triliun, artinya alokasi untuk JKN merupakan 75 persen dari jumlah tersebut atau Rp 5,83 triliun. Namun, terdapat tanda strip dalam akun Pendapatan Pajak Rokok, yang tertulis di bagian Laporan Aktivitas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Dalam laporan keuangan 2019 BPJS Kesehatan, akun Liabilitas Lain mencatatkan jumlah Rp 1,28 triliun, meningkat pesat hingga 229,1 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan 2018 senilai Rp389,03 miliar. Meskipun begitu, jumlah pada 2019 itu bukan merupakan pendapatan dari pajak rokok seluruhnya.

“Tidak semua [pendapatan dari pajak rokok], bercampur dengan [liabilitas yang lain], nilainya perlu dipastikan lagi,” ujar Iqbal.

Catatan pendapatan pajak rokok pada 2019 itu belum mendekati jumlah yang sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 yakni Rp 5,83 triliun. Namun, jika pendapatan itu merupakan selisih antara nilai liabilitas lain 2019 dan 2018 yang sekitar Rp 891,29 miliar, jumlahnya sudah berada di atas pendapatan pajak rokok 2018.

Belum diketahui berapa proyeksi realisasi pendapatan JKN dari pajak rokok pada tahun ini, meskipun pajak itu diperkirakan akan mencapai Rp 16,96 triliun.

Adapun, Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No.KEP – 59/PK/2020 tentang Proporsi dan Estimasi Pajak Rokok di Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2021, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak rokok tahun depan sebesar Rp 17,03 triliun.

BISNIS





Source link

BPK Temukan 5 Kelemahan Pengelolaan BPJS Kesehatan



Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan lima kelemahan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Hal ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020.

Pertama, pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan. BPK menilai hal itu belum dilakukan secara optimal.

Beberapa contoh data yang dimaksud adalah data kepesertaan dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid, NIK ganda, daftar gaji atau upah peserta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), dan pekerja penerima upah (PPU) belum mutakhir.







“Hal ini mengakibatkan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak valid berpotensi membebani keuangan dana jaminan sosial kesehatan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran PPNPN dan PPU berpotensi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya,” tulis BPK dalam IHPS I Tahun 2020, dikutip Rabu (11/11).

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk mengatur mekanisme atau petunjuk teknis demi meningkatkan rekonsiliasi dan validasi atas identitas peserta yang terintegrasi dengan NIK.

Selain itu, BPK juga menyarankan BPJS Kesehatan untuk menyesuaikan lagi peserta dari identitas yang ganda.

Kedua, kolektibilitas iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) menurun. Di sisi lain, penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta pekerja penerima upah dari badan usaha (PPU BU) justru meningkat.

“Akibatnya defisit dana jaminan sosial kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN) akan selalu bertambah,” terang BPK.

Atas masalah ini, BPK merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk membuat surat edaran kepada Kedeputian Bidang Manajemen Iuran, Kedeputian Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Layanan Hukum, Kedeputian Bidang Perluasan Kepesertaan, Kedeputian Bidang Kepesertaan dan Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang.

Tujuannya, untuk meningkatkan integrasi antarfungsi unit dalam pengawasan, dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, penganggaran iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah dan selain penyelenggara negara/daerah melalui mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dana perhitungan pihak ketiga tidak didukung oleh data kepesertaan dan iuran yang memadai.

[Gambas:Video CNN]

Dengan demikian, BPJS Kesehatan tidak memperoleh informasi riil penghasilan dari PPU penyelenggara negara/daerah.

“Ini berpengaruh ke besaran iuran yang seharusnya dan hilangnya kesempatan memperoleh tambahan pendapatan iuran tahun 2019 sebesar Rp733 mililar karena belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” jelas BPK.

Makanya, BPK menyarankan agar BPJS Kesehatan membuat mekanisme mengenai integrasi antar fungsi unit dalam penganggaran penerimaan iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah, kepala desa, dan perangkat desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, pengelolaan beban pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat.

Persoalan ini mengakibatkan aplikasi Vedika yang dikelola BPJS Kesehatan berpotensi tidak dapat mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tak tepat.

BPK menyarankan agar BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi untuk menyusun dasar hukum sesuai dengan kaidah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembaruan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang sudah ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku.

Kelima, verifikasi klaim layanan BPJS Kesehatan belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan andal. Ini berpotensi membebani keuangan dana jaminan sosial BPJS Kesehatan mencapai Rp52,33 miliar.

“(Persoalan ini juga) berpotensi menimbulkan penyimpangan atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang berstatus non aktif dan dinyatakan meninggal dunia,” kata BPK.

Untuk mengatasi masalah ini, BPK turut merekomendasikan pihak BPJS Kesehatan untuk membuat surat edaran kepada deputi terkait.

Antara lain, Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Kedeputian Bidang Kepesertaan, Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Kedeputian Wilayah, dan Kantor Cabang untuk meningkatkan integrasi antar fungsi unit dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses verifikasi klaim layanan kesehatan.

(aud/bir)






Source link

BPJS Mulai Bekukan Kepesertaan PNS yang Tak Melengkapi Data



Jakarta, CNN Indonesia —

BPJS Kesehatan mulai membekukan sementara kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang datanya belum terisi lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan peserta segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) tersebut perlu melakukan registrasi ulang dan melakukan pembaruan data.

Sayangnya Iqbal tak menyebutkan jumlah PNS yang dibekukan sementara kepesertaannya itu.







“Jumlahnya sudah minimal. Karena ini opsi terakhir yang membutuhkan keaktifan peserta untuk menginfokan data kependudukannya,” ucap Iqbal kepada CNNIndonesia.com Minggu (1/11).

Iqbal menjelaskan, registrasi ulang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.

Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta segmen PPU PN dapat mengecek status kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN, Layanan informasi melalui Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, atau Aplikasi JAGA KPK .

Status kepesertaan dinonaktifkan sementara mulai tanggal 1 November 2020 jika dalam proses pengecekan terdapat muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ulang.

Selanjutnya, mereka dapat melakukan pembaruan data NIK dengan cara menghubungi kantor cabang melalui layanan administrasi dengan WA, menu pengaktifan kembali kartu, petugas BPJS di RS maupun BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dengan hanya menyiapkan foto KTP/KK dan kartu peserta (KIS). 

“Jika sudah melaporkan pembaruan data, maka status kepesertaannya akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1×24 jam,” jelas Iqbal.

Iqbal pun mengatakan, BPJS Kesehatan juga membutuhkan keterlibatan dari masing-masing instansi pemerintah seperti PWRI, PEPABRI, TASPEN dan ASABRI untuk ikut mendorong pesertanya mengecek status kepesertaan JKN dan melakukan registrasi ulang bagi yang dinonaktifkan sementara. 

Diharapkan dengan internalisasi dan sosialisasi yang efektif, para peserta yang dinonaktifkan sementara dapat memanfaatkan kemudahan registrasi ulang.

(hrf/ugo)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Mulai hari ini, BPJS Kesehatan buka registrasi ulang peserta


ILUSTRASI. Mulai hari ini, BPJS Kesehatan buka registrasi ulang peserta. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Mulai 1 November 2020, BPJS Kesehatan membuka Program Registrasi Ulang (GILANG) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Bukan Pekerja (BP). Peserta BPJS Kesehatan yang tidak registrasi bisa terblokir kepesertaannya.

Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.

BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan guna pembaruan data apabila pada kartu KIS belum terisi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau sudah terisi namun belum sesuai dengan KTP atau belum terdaftar di Dukcapil Kemendagri. Hal ini merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK.

Selain itu, merujuk Pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Kartu Indonesia Sehat paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang teregistrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir.

Baca juga: Promo Hari Hari KJSM 31 Oktober, harga hemat diskon 50% dan gratis 1

Adapun, Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan mulai tanggal 1 November 2020. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan registrasi ulang itu diperlukan karena sebagian data peserta belum dilengkapi dengan NIK.

Dia menjelaskan, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak melakukan registrasi ulang, maka kartunya akan dinonaktifkan sementara. “Kartunya sementara belum bisa digunakan. Harus di-update KK/KTP,” kata Iqbal pada Kompas.com, Sabtu (31/10/2020).

Siapa yang perlu registrasi ulang?

Menurut Iqbal tidak semua peserta BPJS Kesehatan registrasi ulang, tapi hanya peserta JKN-KIS segmen PPU PN dan BP yang belum ada data NIK-nya. “Jumlahnya (yang perlu registrasi) tidak banyak. Jika bisa menunjukkan e-KTP untuk update, langsung aktif saat itu,” ujarnya.

Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta JKN-KIS dapat mengecek status kepesertaannya melalui: Aplikasi Mobile JKN Layanan informasi Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400 BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 Petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit Aplikasi JAGA KPK. Jika pada saat dicek status kepesertaannya muncul notifikasi registrasi ulang, maka peserta harus melakukan pembaruan data NIK.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Cara Cek Kepesertaan BPJS Agar Tidak Dibekukan



Jakarta, CNN Indonesia —

BPJS Kesehatan tengah memeriksa kelengkapan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Peserta yang pada Minggu 1 November 2020 belum lengkap datanya akan dinonaktifkan atau dibekukan sementara. Karena itu penting untuk mengetahui cara cek kepesertaan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan sendiri telah meminta peserta mengecek status kepesertaan. Selain itu, golongan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Bukan Pekerja (BP) diminta melakukan registrasi ulang mulai 1 November 2020. Pendaftaran ulang itu ditujukan bagi peserta golongan PPU PN dan BP yang belum mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Per 1 November 2020 pemerintah berencana melakukan program registrasi ulang (Gilang) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Bukan Pekerja karena datanya belum terisi dengan NIK,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam keterangan resmi, Jumat (30/10).







Cara Cek Kepesertaan BPJS

Sejumlah cara bisa dilakukan untuk cek status kepesertaan BPJS Kesehatan, seperti berikut:

1. Aplikasi JKN

Cara pertama yang bisa dilakukan untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan adalah dengan mengakses aplikasi ‘Mobile JKN’ yang tersedia bagi pengguna ponsel Android maupun iOS.

Pastikan Anda bisa registrasi dengan menggunakan nomor BPJS Kesehatan yang tertera di Kartu Indonesia Sehat Anda. Di aplikasi, Anda bisa cek kepesertaan Anda di menu ‘Peserta’.

2. Whatsapp

Cara lain untuk cek kepesertaan, Anda juga bisa menghubungi pusat informasi melalui aplikasi chat Whatsapp di nomor 08118750400. Di situ nanti Anda akan dipandu untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan.

3. Call Center

Anda juga bisa menghubungi sistem informasi BPJS Kesehatan Care Center. Hubungi nomor telepon 1500 400, ikuti petunjuk untuk mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan Anda.

4. Hubungi Petugas BPJS di Rumah Sakit

‘BPJS SATU!’ merupakan optimalisasi peran petugas Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS Kesehatan di rumah sakit. Anda bisa menemukan petugas BPJS SATU! di rumah sakit sekitar kediaman Anda.

Petugas memakai rompi berwarna kuning dengan tulisan BPJS SATU!. Melalui petugas tersebut Anda bisa konsultasi mengenai masalah kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dari keterangan resmi BPJS Kesehatan, penonaktifan sementara peserta BPJS tidak mengurangi hak peserta untuk mendapatkan jaminan. Namun, sebaiknya cek kepesertaan BPJS Anda untuk memastikan kesesuaian data dan layanan yang Anda dapatkan.

(fjr)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Awas, tak registrasi ulang, peserta BPJS Kesehatan bisa diblokir


ILUSTRASI. ilustrasi. Mulai 1 November 2020, registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan dibuka. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID – Jakarta. Siap-siap registrasi ulang bagi sebagian peserta BPJS Kesehatan. Mulai 1 November 2020, BPJS Kesehatan menggelar Program Registrasi Ulang (GILANG) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Bukan Pekerja (BP).

Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.

BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan guna pembaruan data apabila pada kartu KIS belum terisi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau sudah terisi namun belum sesuai dengan KTP atau belum terdaftar di Dukcapil Kemendagri. Hal ini merujuk pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK.

Selain itu, merujuk Pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Kartu Indonesia Sehat paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang teregistrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir.

Baca juga: Promo Hari Hari KJSM 31 Oktober, harga hemat diskon 50% dan gratis 1

Adapun, Registrasi ulang peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan mulai tanggal 1 November 2020. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan registrasi ulang itu diperlukan karena sebagian data peserta belum dilengkapi dengan NIK.

Dia menjelaskan, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak melakukan registrasi ulang, maka kartunya akan dinonaktifkan sementara. “Kartunya sementara belum bisa digunakan. Harus di-update KK/KTP,” kata Iqbal pada Kompas.com, Sabtu (31/10/2020).

Siapa yang perlu registrasi ulang?

Menurut Iqbal tidak semua peserta BPJS Kesehatan registrasi ulang, tapi hanya peserta JKN-KIS segmen PPU PN dan BP yang belum ada data NIK-nya. “Jumlahnya (yang perlu registrasi) tidak banyak. Jika bisa menunjukkan e-KTP untuk update, langsung aktif saat itu,” ujarnya.

Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta JKN-KIS dapat mengecek status kepesertaannya melalui: Aplikasi Mobile JKN Layanan informasi Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400 BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 Petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit Aplikasi JAGA KPK. Jika pada saat dicek status kepesertaannya muncul notifikasi registrasi ulang, maka peserta harus melakukan pembaruan data NIK.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.




Source link

Alasan BPJS Kesehatan Periksa Data Peserta Penyelenggara Negara


TEMPO.CO, Jakarta – BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan kelengkapan data untuk segmen peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Bukan Pekerja (BP). Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi sejumlah instansi terkait.

“Untuk memperbaiki kualitas data kepesertaan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Rekomendasi ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lalu, ada juga hasil rapat bersama kementerian dan lembaga.

Pemeriksaan kelengkapan data ini tidak dilakukan untuk semua jenis peserta, tapi hanya untuk penyelenggara negara seperti PNS, TNI, dan Polri, aktif (PPU PN) maupun pensiunan (BP). Mereka adalah kelompok yang sebelumnya menggunakan PT Asuransi Kesehatan (Askes).

Di Askes, penyelenggara negara ini menggunakan basis data Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk PNS. Sementara untuk TNI dan Polri, menggunakan Nomor Registrasi Pusat (NRP).

Lalu terjadilah transformasi dari Askes ke BPJS yang menggunakan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Secara data, memang bawaan dan perlu treatment untuk pembaruan,” kata Iqbal.

Pemeriksaan kelengkapan data tidak dilakukan untuk segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias individu. Sebab saat mendaftar, mereka sudah wajib menyedot data e-KTP. “Sehingga secara umum sudah ter-update datanya,” kata Iqbal.





Source link

PNS Diminta Daftar Ulang BPJS Kesehatan 1 November



Jakarta, CNN Indonesia —

BPJS Kesehatan meminta sebagian peserta, yakni golongan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) dan Bukan Pekerja (BP) untuk melakukan registrasi ulang mulai 1 November 2020. Pendaftaran ulang itu ditujukan bagi peserta golongan PPU PN dan BP yang belum mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk diketahui, peserta PPU-PN meliputi pejabat negara, PNS pusat/daerah, PNS pusat/daerah diperbantukan, prajurit, Polri, PNS prajurit, dan PNS Polri.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan sebelum melakukan registrasi ulang, peserta segmen PPU PN dan BP dapat mengecek status kepesertaannya melalui aplikasi Mobile JKN dan layanan informasi melalui whatsapp di nomor 08118750400.







Selain itu, peserta juga bisa mengecek status kepesertaannya melalui BPJS Kesehatan care Center 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit atau aplikasi JAGA KPK.

“Per 1 November 2020 pemerintah berencana melakukan program registrasi ulang (Gilang) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Bukan Pekerja karena datanya belum terisi dengan NIK,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (30/10).

Ia menuturkan program registrasi ulang itu menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga (k/l).

Ia mengatakan peserta segmen PPU PN dan BP yang datanya belum terisi NIK, status kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara.

“Selanjutnya, pada saat cek status kepesertaannya mulai 1 November mendatang akan muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ulang,” katanya.

Sementara itu, pembaruan data NIK dapat dilakukan dengan cara menghubungi kantor cabang melalui layanan administrasi dengan WA menu pengaktifan kembali kartu. Selain itu , bisa dilakukan melalui petugas BPJS SATU! di RS, maupun BPJS Kesehatan care center 1500 400.

Ia menuturkan peserta diimbau menyiapkan sejumlah persyaratan yakni foto KTP, foto Kartu Keluarga (KK), dan kartu peserta (KIS).

“Jika sudah melaporkan pembaruan data, maka status kepesertaannya akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1×24 jam,” jelasnya.

Keterlibatan Instansi

Iqbal mengatakan pihaknya membutuhkan keterlibatan dari masing-masing instansi pemerintah seperti Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero) untuk mendorong pesertanya mengecek status kepesertaan JKN-KIS dan melakukan registrasi ulang bagi yang dinonaktifkan sementara.

“Diharapkan dengan adanya internalisasi dan sosialisasi yang efektif, para peserta JKN-KIS PPU PN yang dinonaktifkan sementara dapat memanfaatkan kemudahan registrasi ulang melalui program Gilang dari BPJS Kesehatan,” ucapnya.

(ulf/asa)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Cara Registrasi Ulang BPJS Kesehatan Bagi Abdi Negara



Jakarta, CNN Indonesia —

Peserta BPJS Kesehatan golongan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) dan Bukan Pekerja (BP) diminta untuk melakukan registrasi ulang. Proses pendaftaran ulang dimulai pada Minggu, 1 November 2020.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pendaftaran ulang itu ditujukan bagi peserta golongan PPU PN dan BP yang belum mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Per 1 November 2020 pemerintah berencana melakukan program registrasi ulang (Gilang) bagi sebagian peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan Bukan Pekerja karena datanya belum terisi dengan NIK,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (30/10).







Terkait hal tersebut, ia mengatakan BPJS Kesehatan akan menonaktifkan sementara status kepesertaan segmen PPU PN dan BP yang belum mengisi data NIK.

Peserta PPU-PN meliputi pejabat negara, PNS pusat/daerah, PNS pusat/daerah diperbantukan, prajurit, Polri, PNS prajurit, dan PNS Polri.

“Selanjutnya, pada saat cek status kepesertaannya mulai 1 November mendatang akan muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ulang,” kata Iqbal.

Berikut langkah-langkah cara registrasi ulang BPJS Kesehatan untuk segmen PPU-PN dan BP:

1. Sebelum registrasi ulang, peserta dapat mengecek status kepesertaannya melalui aplikasi mobile JKN dan layanan informasi melalui whatsapp di nomor 08118750400 (CHIKA).

Selain itu, peserta juga bisa mengecek status kepesertaannya melalui BPJS Kesehatan care center di nomor 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, atau aplikasi JAGA KPK.

2. Bagi peserta yang belum mengisi NIK, maka pembaruan data NIK dapat dilakukan dengan cara menghubungi kantor cabang melalui Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA). Jika telah menghubungi kantor cabang lewat PANDAWA, maka peserta memilih menu pengaktifan kembali kartu.

3. Selain itu, registrasi ulang bisa dilakukan melalui petugas BPJS SATU! di rumah sakit dan menghubungi BPJS Kesehatan care center di nomor 1500 400.

4. Peserta melampirkan beberapa persyaratan yakni foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto Kartu Keluarga (KK), dan foto Kartu Indonesia Sehat (KIS).

5. Setelah memperbarui data, maka status kepesertaan peserta yang telah registrasi ulang BPJS Kesehatan akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1×24 jam.

(ulf/kid)

[Gambas:Video CNN]





Source link

Erick Thohir Sebut Vaksin Corona Gratis Buat Peserta BPJS

Erick Thohir Sebut Vaksin Corona Gratis Buat Peserta BPJS

Jakarta, CNN Indonesia –Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir menyatakan peserta BPJS Kesehatan akan mendapat bantuan vaksin corona gratis dari pemerintah. Rencananya, vaksinasi dilakukan pada awal 2021 jika uji klinis berhasil.

Ia mengusulkan ada dua program vaksinasi yaitu vaksinasi gratis dan mandiri atau berbayar bagi masyarakat yang mampu.

“Kami juga mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu. Jadi memang yang terdata di BPJS kesehatan itu gratis tetapi dengan tingkat daya beli berapa itu harus mandiri,” katanya pada rapat kerja dengan komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).


Namun, Erick belum merinci masyarakat berpenghasilan berapa yang terbilang mampu sehingga dapat melakukan vaksinasi mandiri.

Usulan vaksinasi mandiri dilatarbelakangi oleh kemampuan anggaran pemerintah yang terbatas.

“Kebutuhan APBN yang selama ini kita tahu juga defisit anggaran terus melebar dan kalau dilihat dari data-data ekonominya sendiri pemasukan kepada negara cukup rentan,” lanjutnya.

Di kesempatan sama, Erick juga menyatakan bahwa pada akhir tahun ini, vaksin covid-19 akan mulai disuntikkan kepada 15 juta orang. Jika kerja sama pemerintah dengan Sinovac, China dan G24, Uni Emirat Arab berjalan sesuai rencana, diproyeksikan pemerintah dapat memproduksi 30 juta vaksin siap pakai.

[Gambas:Video CNN]

“Per orang butuh dua kali suntik, jadi 30 juta dosis untuk 15 juta orang, ini diberikan dalam jeda waktu 2 minggu,” jelasnya.

Sementara, komitmen untuk 2021, pada kuartal pertama direncanakan dari G24 sebanyak 50 juta dosis vaksin sudah dapat diproduksi. Dari Sinovac, akan ada 250 juta dosis disiapkan sepanjang 2021.

(wel/sfr)

Source link