fbpx
Masyarakat Masih Memilih Di Rumah Meski Telah New Normal

Masyarakat Masih Memilih Di Rumah Meski Telah New Normal

Masyarakat masih memilih di rumah meski telah new normal

Di tengah pandemi covid 19 ini masyarakat masih memilih untuk diam dirumah meski telah new normal. Hal tersebut terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mana mobilitas penduduk di tempat perdagangan ritel dan rekreasi turun 17,7% dari batas normal per akhir juli 2020. Namun angka tersebut dinilai sudah lebih baik dari sebelumnya, yang mana pada bulan April menyentuh angka 38,8%.

Selain itu, mobilitas penduduk di tempat belanja kebutuhan sehari-hari yang terlihat turun 2,6% dari batas normal pada Juli 2020. Namun, Suhariyanto mengklaim ini tetap lebih baik dari bulan sebelumnya yang turun hingga 6,6% dari batas normal. Begitu juga dengan taman. Masyarakat yang mengunjungi taman masih turun 16% dari batas normal. Hanya saja, realisasi ini membaik dari posisi Mei 2020 yang anjlok 35,1% dari batas normal dan Juni 2020 turun 22,7% dari batas normal. Sedangkan mobilitas di tempat transit dan tempat kerja yang masing-masing turun 35,3% dari batas normal dan 20% dari batas normal pada Juli 2020. Angkanya sama-sama membaik dari bulan sebelumnya.

Sebaliknya, mobilitas masyarakat di rumah meningkat pada Juli 2020 sebesar 11,4% dari biasanya. Namun, pertumbuhan tersebut melambat dari Juni 2020 yang mencapai 12,5% dari batas normal.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200818151902-532-536900/

Tantangan Besar Dalam Pemulihan Ekonomi Usai Covid 19

Tantangan Besar Dalam Pemulihan Ekonomi Usai Covid 19

Tantangan Besar Dalam Pemulihan Ekonomi Usai Covid 19

Berdasarkan hasil survei dari Kepala WEF (World Economic Forum) atau Forum Ekonomi Dunia memberikan penjelasan bahwa ada 3 tantangan utama yang akan dihadapi pemerintah dan pelaku bisnis selama masa pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi viris corona.

Tantangan yang pertama yakni pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Sebagai catatan, mobilitas sosial artinya perpindahan satu kelompok dari satu strata sosial ke strata lainnya. Kelompok kelas menengah ke bawah paling terdampak pandemi di mana warga rentan miskin berisiko masuk ke jurang kemiskinan. Upaya mendorong kelompok miskin untuk naik kelas perlu menjadi prioritas. Karenanya, diperlukan sistem perlindungan sosial yang mampu menjadi bantalan di masa depan. Selain itu, perlindungan sosial juga harus mendukung perkembangan mobilitas sosial warga.

Tantangan kedua yakni identifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Krisis bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan sektor ekonomi yang selama ini belum digarap. Pemerintah juga memiliki kesempatan untuk memengaruhi arah kemajuan ekonomi dari sisi pengembangan investasi dan inovasi pada fase penggelontoran stimulus ekonomi.

Tantangan ketiga yakni menyelaraskan target-target baru untuk mendorong kinerja ekonomi. Perusahaan harus mengambil peran dalam proses transisi ekonomi, tidak hanya pemerintah. Misalnya, menetapkan strategi pertumbuhan bisnis dengan menjalankan model yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan inklusivitas. Di sisi lain, mengejar target pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Pemerintah harus memikirkan target perbaikan kinerja ekonomi yang mencakup aspek kesejahteraan dan ketahanan.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200717132853-532-525867/

Atur Kesehatan Keuangan Saat Pandemi

Atur Kesehatan Keuangan Saat Pandemi

Atur Kesehatan Keuangan Saat Pandemi

Pandemi virus corona atau Covid-19 rupanya tak hanya menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan jiwa masyarakat. Lebih dari itu, virus corona juga memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kalangan pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan ada lebih dari 1 juta pekerja yang dirumahkan dan PHK akibat penyebaran wabah tersebut di Indonesia. Rinciannya, 873 ribu pekerja dirumahkan dan 137,4 ribu pekerja di-PHK. PHK pun bisa terjadi di pekerja sektor formal maupun informal. PHK juga bisa menyasar pekerja jenis industri mana saja. Hal ini tentu akan membuat pekerja khawatir dengan masa depan kondisi keuangan mereka. Maklum, sampai saat ini penyebaran virus masih terus terjadi dan sampai kapan kondisi tersebut berlangsung, belum ada satu orang pun yang bisa mengetahuinya.

Ingin cari pekerjaan baru pun belum tentu bisa cepat didapat. Lantas, apa yang harus dilakukan pekerja di tengah kondisi tersebut?

Bagaimana juga strategi mengatur keuangan supaya di saat gelombang PHK datang, kita semua siap?

Perencana Keuangan Tatadana Consulting Tejasari Assad mengatakan kaum pekerja harus mulai jeli dengan risiko PHK, khususnya yang bekerja di sektor paling rentan. Untuk itu, strategi atur keuangan sejatinya sudah harus dilakukan jauh-jauh hari. Secara umum, berhemat dilakukan dengan hanya mengeluarkan dana untuk keperluan yang paling prioritas, seperti kebutuhan makan dan perlengkapan sehari-hari serta pengeluaran tambahan khusus untuk kesehatan. Artinya, segala kebutuhan di luar itu sebaiknya ditahan dulu, misalnya beli baju baru, aksesoris, mainan anak, dan lainnya. Setelah itu, jalankan kebijakan realokasi anggaran. Misalnya, saat ini sedang kerja dari rumah (work from home), maka pengeluaran transportasi, makan di luar, hingga jalan-jalan bisa dipindahkan untuk penambah kebutuhan sehari-hari. Sebab, saat hanya beraktivitas di rumah, maka pengeluaran dapur akan meningkat. Begitu pula dengan penggunaan air, listrik, gas, dan kebutuhan rumah harian lainnya. Bila kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi, maka lihat lagi, apakah masih ada kelebihan dana dari pos pengeluaran yang tidak dilakukan? Misalnya, pengeluaran transportasi dan lainnya masih ada kelebihan, maka ini saatnya dimasukkan ke pos dana darurat.

Menurut Teja, dana darurat akan menjadi bantalan pertama ketika pekerja harus menghadapi kejadian pahit seperti PHK. Pos ini menjadi yang pertama bisa digunakan sebelum mengorek tabungan. Ia mengingatkan jangan taruh dana darurat di instrumen investasi seperti deposito karena harus cermat dengan jatuh tempo, entah sebulan, tiga bulan, enam bulan, hingga satu tahun. Instrumen yang aman setidaknya reksadana pasar uang. Selain pengeluaran transportasi, makan di luar, dan jalan-jalan, kata Teja, pemasukan untuk pos dana darurat juga bisa dimaksimalkan dengan pengeluaran jangka menengah yang tak bisa dilakukan. Bila sudah habis, barulah merogoh tabungan dan investasi. Namun Teja memberi saran, investasi yang dicairkan sebaiknya bukan yang bersifat jangka panjang dan nilainya sedang jatuh, seperti saham.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah membuka usaha. Memang, pandemi corona penuh ketidakpastian. Namun, menurut Teja, tidak ada salahnya dicoba. Hanya saja, ada beberapa kriteria usaha yang perlu diperhatikan. Misalnya, lebih baik buka usaha jual makanan melalui pesan antar dan e-commerce ketimbang membuka di rumah. Senada, Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Mohammad Andoko mengatakan gelombang PHK memang perlu diantisipasi. Apalagi, bila kemungkinan tidak ada pesangon yang diberikan ke pekerja. Bila dana darurat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari usai PHK, maka bisa mulai cairkan instrumen investasi dari yang paling likuid, seperti reksadana. Instrumen seperti emas, deposito, saham, dan obligasi, menurutnya, harus yang paling akhir dicairkan. Sebab, khawatirnya justru merugi di tengah kondisi pasar keuangan seperti ini. Sisanya, bila benar-benar tidak mencukupi, barulah menjual properti serta turunkan standar biaya hidup. Kendati begitu, PHK pun sejatinya bukan akhir dari segalanya. Sebab, ada beberapa perusahaan yang masih memberikan pesangon kepada pekerja sehingga bisa dimanfaatkan asal pintar menggunakannya.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200410201641-83-492484

BPK Soroti Kinerja Pengawasan Dana Publik yang Dilakukan OJK

BPK Soroti Kinerja Pengawasan Dana Publik yang Dilakukan OJK

BPK Soroti Kinerja Pengawasan Dana Publik yang Dilakukan OJK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi kinerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap dana-dana publik yang disimpan pada lembaga jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso sebelumnya menyebutkan secara terang-terangan nama bank yang tidak diawasi sesuai ketentuan oleh OJK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2019. Ia khawatir penyebutan nama-nama bank tersebut menimbulkan persepsi yang keliru terkait tingkat kesehatan bank-bank tersebut.

Dalam hal ini, ia menggarisbawahi yang menjadi sorotan BPK adalah kinerja pengawasan OJK. BPK memberikan kesempatan kepada regulator jasa keuangan itu untuk menindaklanjuti temuan dalam IHPS II 2019.

BPK menyoroti berbagai aspek mulai dari penyaluran kredit modal kerja debitur inti, pelanggaran batas minimum pemberian kredit (BMPK), penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) seorang direksi, dan sebagainya. Akan tetapi, sejumlah perbankan yang disebut namanya membuat klarifikasi bahwa mereka telah menindaklanjuti temuan BPK. Menanggapi hal tersebut, Agung mengakui BPK telah menerima surat dari sejumlah bank bahwa perseroan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200511184155-78-502225

Tips Memutar Modal Untuk Usaha Di Tengah Pandemi

Tips Memutar Modal Untuk Usaha Di Tengah Pandemi

Tips Memutar Modal Untuk Usaha Di Tengah Pandemi

By LUSIANA DARMAWAN

Lesunya perekonomian membuat marak penutupan usaha di berbagai sektor. Penutupan ini berujung kehilangannya mata pencaharian sebagian orang. Tak sedikit yang mulai putar otak untuk mengakali pendapatan di tengah pandemi ini. Salah satunya banting setir usaha. Langkah ini diambil agar tak terus menerus meratapi isi dompet yang kian menipis.

Lusiana Darmawan selaku Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning menyampaikan bahwa pemasukan baru dapat diciptakan jika jeli melihat kesempatan di tengah pandemi virus corona saat ini. Peluang usaha pun bisa dicari sesuai dengan musimnya.

Lusi mencontohkan memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran seperti saat ini. Ia menyarankan untuk merambah ke bisnis kuliner baik menjual kue-kue kering, menu berbuka puasa, hingga parsel khas Lebaran. Pasalnya, produk-produk ini diperkirakan akan banyak yang memburu beberapa pekan ke depan. Namun, sebelum memulai bisnis, Lusi menyarankan untuk mencermati kondisi keuangan serta bisnis yang hendak dijamah.

Dia juga menyarankan untuk memulai bisnis dari kecil, tak perlu muluk-muluk dan juga cari tahu ukuran pasar yang ada. Dengan demikian, kalkulasi pun akan lebih mudah dilakukan. 
Lusi memberikan tip lainnya yakni dengan mencari tahu target pasar atau calon pembeli, pemasaran bisa dimulai dari keluarga, kerabat, mau pun tetangga. Sementara untuk modal, tak perlu pusing-pusing cari keluar. Menurut Lusi, peralatan masak di rumah seperti kompor, oven, bahan masakan, rempah-rempah, dan lainnya dapat digunakan sehingga tak perlu merogoh kocek untuk beli baru. Apa lagi, jika harus sampai mengambil pinjaman demi memulai bisnis. Lusi menyebut sebaiknya hindari pinjaman selama pemasukan tidak stabil, terutama dari pihak ketiga yang akan menjadi beban di kemudian hari. Namun jika tak memiliki tabungan untuk dijadikan modal awal, siasatnya ialah dengan mendata aset menganggur yang dapat diuangkan.

Untuk meminimalisir kerugian jika bisnis tak sesuai harapan, jualan dapat dimulai dengan sistem pre-order (PO) ke kerabat terdekat sehingga kue-kue yang dibuat tak berlebih dan sesuai dengan pesanan. Keuntungan yang didapat pun dapat dimanfaatkan menjadi modal. Namun, bagaimana untuk mereka yang sama sekali tak memiliki uang simpanan atau dana menganggur sebagai modal? Lusi bilang, modal dapat dihimpun dari sistem pembayaran uang muka (down payment) sebagian atau lunas sekaligus. Dengan begitu, uang yang masuk di muka dapat dibelanjakan sebagai bahan masakan. Dalam memulai usaha tak selalu harus dilakukan secara mandiri, orang-orang terdekat pun dapat diajak dalam bentuk usaha bersama (joint venture). Tak hanya meringankan biaya modal, cakupan pasar pun dapat bertambah luas. Untuk pemasarannya, sosial media dapat dijadikan pilihan. Selain mudah dan murah, jangkauan pemasaran online pun tak terbatas.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200429105838-83-498349/

Kementerian Asuransikan Barang Milik Negara di Tahun ini

Kementerian Asuransikan Barang Milik Negara di Tahun ini

Kementerian Asuransikan Barang Milik Negara di Tahun ini

10 Kementerian/Lembaga (K/L) menurut Kementerian Keuangan akan mendaftarkan asetnya untuk diasuransikan kepada konsorium asuransi Barang Milik Negara (BMN) di tahun ini, yang berarti aset yang diasuransikan oleh pemerintah akan bertambah.

Encep Sudarwan selaku Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) menjelaskan bahwa 10 K/L yang berencana akan mengasuransikan asetnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nantinya, aset yang diasuransikan berupa gedung dan bangunan. Hal ini persis seperti yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Encep mengatakan K/L yang mengasuransikan asetnya akan terus bertambah setiap tahunnya. Ia merinci pada 2021 terdapat 20 K/L yang memasukkan asetnya ke konsorsium asuransi BMN dan 2022 ada 40 K/L.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata menyatakan aset negara yang diasuransikan sejauh ini hanya dari Kementerian Keuangan. Jumlah yang diasuransikan 1.360 BMN dengan nilai Rp10,8 triliun dan premi Rp21 miliar. Kementerian Keuangan telah mengasuransikan berupa gedung dan bangunan kepada konsorsium asuransi.

Kementerian Keuangan pertama kali menerima polis asuransi BMN pada Desember 2019 lalu. Pemberian polis asuransi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kontrak payung penyediaan jasa asuransi BMN dan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilaksanakan pada November 2019.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200110180759-78-464297/

Milenial Harus Inovatif Untuk Menjadi Pemimpin

Milenial Harus Inovatif Untuk Menjadi Pemimpin

Milenial Harus Inovatif Untuk Menjadi Pemimpin

Basuki Hadimuljono, selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa persiapan yang akan dihadapi pada era perkembangan teknologi digital nantinya juga harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif dan kreatif. Untuk itu, generasi milenial sudah seharusnya mengikuti perkembangan teknologi dengan menggunakan perannya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mana dalam era ini sangat dibutuhkan pemimpin yang mampu menjadi pendobrak, yakni yang memiliki tanggung jawab serta komitmen untuk terus berinovasi.

Menurutnya, untuk menlahirkan SDM yang unggul tidak cukup hanya menjadi pintar tetapi juga harus dilengkapi dengan akhlakul karimah karena semua pekerjaan tidak hanya dikerjakan sendiri melainkan juga membutuhkan kerjasama tim. Selain itu, keberadaan generasi milenial juga harus membuat orang-orang disekitarnya nyaman, aman serta dapat memberikan manfaat. Selain dapat memberikan pendidikan dan pelatihan, Kementerian PUPR juga memberikan amanat kepada generasi muda untuk langsung terjun ke lapangan.

Misalnya saja pada saat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2018 lalu. Kurang lebih 400 insinyur muda PUPR diberikan tugas untuk menjadi tenaga pendamping masyarakat dalam membangun kembali rumah yang memnuhi kaidah rumah tahan gempa.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191203112850-97-453655/

Tidak Ada Uang Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Karena Karhutla

Tidak Ada Uang Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Karena Karhutla

Tidak Ada Uang Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Karena Karhutla

Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa tidak ada ganti rugi bagi penumpang pesawat yang delay (tertunda) akibat kabut asap di Pulau Kalimantan karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hal tersebut dinilai karena kondisi itu adalah kejadian diluar kemampuan manusia (force majeure) dan bukan bentuk kesalahan dari pihak maskapai penerbangan. Ia juga menambahkan bahwa karhutla juga memberikan kerugian bagi industri penerbangan. Hal serupa juga dialami penumpang yang terpaksa menunda kepergiannya. Namun, Ia mengaku pemerintah juga masih belum memberikan angka estimasi kerugian tersebut. Pemerintah juga belum mendapatkan solusi jangka panjang untuk langkah antisipatif dalam hal tersebut, dan satu-satunya cara saat ini adalah mencegah karhutla.

Dalam kesempatan yang sama, Polana B. Pramesti selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menjelaskan bahwa pihaknya masih menghitung total penerbangan yang mengalami delay. Karena angkanya terus bergerak setiap hari. Untuk wilayah terparah korban kabut asap saat ini adalah Sampit, Kalimantan Tengah dan Pontianak, Kalimantan Barat. Yang mana kondisi tersebut sangat mengganggu dan sebanyak 80% penerbangan di Bandara Supadio Pontianak lumpuh. Sebelumnya Dwikorita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan penilaian bahwa langkah penanggulangan bencana karhutla terkendala kondisi langit yang cenderung bersih dan tidak berawan. Dan menurutnya kondisi tersebut dapat menyulitkan upaya pemerintah dengan membuat hujan buatan di kawasan yang terdapat titik api (hotspot).

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190916195716-92-431007/

33 Perusahaan China Tidak Mau Investasi di Indonesia

33 Perusahaan China Tidak Mau Investasi di Indonesia

33 Perusahaan China Tidak Mau Investasi Di Indonesia

Rodrigo A. Chaves selaku Direktur Bank Dunia untuk Indonesia melakukan pertemuan dengan Luhut Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman guna untuk menindaklanjuti laporan Bank Dunia kepada Joko Widodo. Hal tersebut termasuk masalah tidak ada satupun dari 33 perusahaan China yang hendak merelokasi pabriknya ke Indonesia. Chaves menjelaskan bahwa terdapat 33 perusahaan terbuka asal China yang memutuskan untuk pindah dari negeri tersebut dan tidak ada satupun yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi, perusahaan-perusahaan tersebut justru lebih memilih untuk merelokasikannya ke Vietnam, Thailand bahkan Meksiko.

Dengan tidak adanya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, itu berarti tidak ada aktivitas produksi untuk nilai tambah sehingga juga akan berpengaruh kepada minimnya lapangan kerja. Chaves menambahkan bahwa Jokowi berharap kepada para Menteri Kabinet Kerja untuk dapat memberikan solusi pada tiap lini kerjanya. Para Menteri juga diharapkan berdiskusi untuk dapat menemukan jalan keluarnya.

Sebelumnya Jokowi pernah mengeluh karena tidak ada satupun perusahaan China yang mau merelokasikan pabriknya ke Indonesia dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Dan menurutnya perizinan yang terlalu rumit menjadikan investor enggan memindahkan basis produksinya ke Indonesia. Yang mana telah dirincikan bahwa sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam dan mendirikan bisnis di sana. Sisanya, 10 perusahaan pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Dan tak ada satupun yang mau bergeser ke Indonesia.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190909203610-532-428914/

Alasan Sri Mulyani Mengenai Kenaikan Tarif BPJS

Alasan Sri Mulyani Mengenai Kenaikan Tarif BPJS

Alasan Sri Mulyani Mengenai Kenaikan Tarif BPJS

Kementerian Keuangan membuka alasan dibalik kenaikan tarif BPJS yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bagi peserta mandiri kelas 1 dan 2 yang mencapai 100% dan kelas 3 yang mencapai 65%. Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menyatakan bahwa usulan kenaikan tersebut dinyatakan untuk mengimbangi klaim yang dikeluarkan oleh BPJS untuk membiayai perawatan peserta golongan tersebut.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, total iuran peserta mandiri pada kelas tersebut sebesar Rp.8,9 Triliun, sedangkan total klaim yang harus dibayarkan sebesar Rp.27,9 Triliun pada periode yang sama. Sehingga dapat diartikan bahwa rasio klaim peserta mandiri pada kelas tersebut mencapai 313% dari iuran mereka. Menurut Nufransa, Sri Mulyani hanya mengusulkan kenaikan sebesar 100% untuk kelas 1 dan 2 dan 65% untuk kelas 3. Kenaikan iuran dinilai lebih kecil dari seharusnya, karena Sri Mulyani masih mempertimbangkan 3 faktor, yakni Kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi dan dapat meningkatkan kegotong royongan denga peserta pada segmen lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak ingin memberatkan peserta secara berlebihan.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan bahwa kenaikan iuran akan diberlakukan diawal 2020 mendatang. Adapun besaran nilai kenaikannya akan direalisasikan sesuai dengan yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang mana pada saat Rapat Gabungan antara pihak pemerintah dengan komisi IX dan XI DPR mengusulkan agar iuran kepesertaan BPJS kesehatan untuk golongan mandiri 1 naik dari yang sebelumnya Rp.80.000 menjadi Rp.160.000 per orang di setiap bulannya, sedangkan unutk kelas mandiri 2 naik dari yang sebelumnya Rp.51.000 menjadi Rp.110.000 per orang setiap bulannya.

Nufransa juga menjelaskan usulan kenaikan tersebut tidak diambil dengan asal-asalan. Yang mana menurutnya usulan tersebut digerahkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Karena kondisi keuangan BPJS Kesehatan sejak pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional selalu mengalami defisit. Menurut Data Kementerian Keuangan sebelum memperhitungkan intervensi pemerintah baik dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PNM) maupun APBN, besaran defisit JKN masing-masing sebesar Rp.1,9 Triliun pada tahun 2014, Rp.9,4 Triliun pada tahun 2015, Rp.6,7 Triliun pada tahun 2016, Rp.13,8 Triliun pada tahun 2017 dan Rp.19,4 Triliun pada tahun 2018. Pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk PNM sebesar Rp.5 Triliun pada tahun 2015 dan Rp.6,8 Triliun pada tahun 2016 serta bantuan dalam bentuk belanja APBN sebesar Rp.3,6 Triliun pada tahun 2017 dan RP.10,3 Triliun pada tahun 2018. Salah satu faktor difisitnya dalah ketidak seimbangnya antara penerimaan iuran dengan pengeluaran biaya perawatan. Jika tidak dilakukan kenaikan iuran, maka defisit BPJS akan terus meningkat. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, defisit pada tahun 2019 bisa mencapai Rp.32 Triliun sedangkan pada tahun 2020 bisa mencapai Rp.44 Triliun dan pada tahun 2021 bisa mencapai Rp.56 Triliun. Tambahnya, untuk menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran tersebut memang diperlukan.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190908132650-78-428549/